VIU: Polemik Staf Khusus dan Ruang Guru Dorong Presiden Evaluasi

Jakarta, chronosdaily.com – Mundurnya Adamas Belva Syah Devara dari jabatan Staf Khusus Presiden yang disampaikan melalui akun instagram pribadinya, @belvadevara dan juga surat terbuka kepada publik pada hari Senin 21 April 2020 menambah hangat ruang-ruang diskusi publik akan dugaan atau persepsi serta asumsi telah terjadi konflik kepentingan, Belva sebagai Staf Khusus Presiden dan sebagai CEO Ruang Guru.

Sebelumnya Belva telah mengemukakan niatnya tersebut pada hari Rabu (15/4/2020) di akun instagramnya, bahwa siap mundur sebagai Staf Khusus Presiden untuk menghindari salah Persepsi dan Asumsi. Dan pada postingan akun twiter yang juga di repost di akun instagramnya, Belva menyatakan sedang megkonfirmasi ulang ke Istana apakah memang ada konflik kepentingan dan jika ada maka ia siap mundur sebagai Staf Khusus Presiden.

“Nah jadi makin tebal deh persepsi dan asumsi masyarakat karena kemarin akhirnya Istana melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo menerima pengunduran diri Bro Adamas Belva Syah Devara dan memahami alasan pengunduran dirinya”, ujar Horas Sinaga di Tomang Jakarta Barat (22/4).

Saat ini malah bertambah tinggi persepsi dan asumsi masyarakat hingga menjadi polemik tak sedap Ruang Guru perusahaan asing dari Singapore. Alih-alih media mainstream Indonesia pada hari Rabu (22/4) mulai memberitakan siapa pemilik dari Ruang Guru sesungguhnya.

See also  Anggota TNI Dicek Suhu Tubuh, Markas 091/ASN Disemprot Disinfektan

“Seharusnya Bro Belva itu mundur dan melepas Ruang Guru, toh tak ada saham di Ruang Guru. Itu pun jika Belva merasa kepentingan bangsa jauh lebih tinggi daripada kepentingan pribadi dan ada niat awal untuk berkontribusi bagi negara di jalur birokrasi pemerintahan. Kalau yang di lepas adalah Staf Khusus, itu malah mengkonfirmasi persepsi dan asumsi publik yang mungkin sebelumnya berkembang luas”, ujar Horas Sinaga Ketum VIU.

Polemik Belva dan Ruang Guru, tidak saja terkait posisinya yang di duga kuat memiliki konflik kepentingan, juga termasuk pro-kontra Program Kartu Kerja itu sendiri yang ditujukan sebagai salah satu cara pemerintah mengatasi persoalan multidemensi ‘Covid-19 Effect’ di kalangan politisi Senayan dan masyarakat luas umumnya.

Presiden Sebaiknya Evaluasi Pelatihan Online

Gerakan Pemuda (GP) Ansor menilai program kartu prakerja dalam bentuk pelatihan online kepada warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus corona (Covid-19) tak tepat dan efektif. Pelatihan seperti itu dinilai hanya untuk membuang-buang anggaran.

Ketua Umum Pimpinan GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan rakyat, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan, saat ini lebih membutuhkan bantuan langsung untuk mereka bertahan hidup.

See also  Perusahaan Media Digugat Karyawan, Mantan Wartawan Pos Kota Akan Ajukan Gugatan PHI

“Kita juga tahu, selama ini pelatihan-pelatihan semacam itu tidak efektif dan malah terkesan buang-buang anggaran saja. Rakyat dan karyawan yang kehilangan pekerjaan saat ini butuh bantuan untuk hidup, bahan makanan, bukan pelatihan online,” ujar Gus Yaqut dalam rilis, Kamis (16/4/2020).

Selaras dengan Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Visi Indonesia Unggul (VIU) juga mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan ulang terkait pelatihan online tersebut.

“Saat ini masyarakat lebih membutuhkan bantuan hidup, mereka 5,6 juta orang yang akan menerima program tersebut tidak semuanya memiliki gadget yang berkesesuaian untuk mengikuti pelatihan online dan mereka belum tentu mampu membeli kuota internet saat ini. Lah untuk makan dan hidup normal saja susah bagaimana mau mikirin beli kuota internet”, ujar Pria Batak yang pernah menjadi Treasury Manajer di Bank BUMN terbesar di Indonesia dan kini menjabat sebagai Komusaris Utama di perusahaan Lex Justitia Konsultama.

Selain Gus Yaqut dan Horas Sinaga, juga ada beberapa influencer dan aktifis-aktifis kebangsaan yang menyuarakan evaluasi program pelatihan online tersebut.

Niluh Djelantik Pengusaha dan Pembina UMKM di Bali juga nampak di media sosialnya, menyuarakan evaluasi pelatihan online yang di duga sarat penghamburan uang rakyat serta tidak tepat. Seperti bisa kita saksikan di halaman facebook dan instagramnya @niluhdjelantik.

See also  Mengamankan Ibu Kota Negara Baru Yonif 611/Awang Long Gelar Purkota

“Saya kok terlalu yakin akan Pak Jokowi pasti memiliki idea lebih tepat guna daripada pelatihan online. Kalau yang online-online di media sosial saja banyak yang gratis kok, tetapi yang menjadi pokok persoalan bukan masalah gratis atau berbayar oleh negara? Seberapa efektif hasil pelatihan online guna perkembangan seseorang sehingga kemudian pelatihan itu memiliki arti bermakna bagi hidupnya sehingga negara pantas berinvestasi pada hal tersebut”, ujar Ketua Umum Visi Indonesia Unggul itu.

Pada masa pandemi Covid-19 ini sangat tidak tepat berkelanjutan polemik berkembang luas di masyarakat. Presiden perlu segera mengevaluasi dan mengambil langkah hikmat hingga tuntas.

“Rakyat Indonesia sangat percaya pada Pak Jokowi, kami memang perlu belajar online karena kalau tahap belajar masih mungkin dilakukan melalui online Pak Presiden. Tetapi kalau bicara pelatihan maka harus tatap muka langsung. Namanya juga pelatihan berarti harus ada pelatihnya dong Pak”, pungkas Horas Sinaga.

#Polemik Ruang Guru
#Ruang Guru Perusahaan Asing
#Horas Sinaga
#Visi Indonesia Unggul

Leave a Reply

Your email address will not be published.