UU KPK Baru Direvisi, Pimpinan KPK Juga Baru. Jika Menyimpang Harus Segera Dikoreksi

chronosdaily
go

Jakarta, chronosdaily.com – Pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap menyimpang harus dilakukan koreksi. Langkah Revisi Undang Undang KPK, dianggap sebagai salah satu upaya untuk meluruskan kembali penyelenggaraan tugas dan wewenang lembaga anti rasuah itu.

Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus beranggapan, revisi UU KPK mesti jadi momentum bagi Ketua KPK yang baru Komjen Pol Firli Bahuri untuk melakukan koreksi total terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK yang selama ini menyimpang. Lebih lanjut, revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK telah usai diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tentang perubahan kedua atas UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Undang-undang KPK versi revisi itu telah diundangkan pada 17 Oktober 2019.

Menurut Petrus Selestinus, itu artinya, selama 17 tahun KPK, Undang-Undangnya telah mengalami 2 kali revisi. “Undang-Undang KPK kali ini harus menjadi momentum bagi Firli dan kawan-kawan untuk membuat KPK tampil lebih digdaya dan taat asas,” ujar Petrus Selestinus, Kamis (12/12/2019).

Petrus Selestinus

Menurut Advokat Peradi ini, keinginan agar KPK tampil lebih didgdaya dan taat asas dimaksudkan agar KPK rezim Firli dkk mampu mengefektifkan dan mengefisienkan tugas pemberantasan korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan. “Yang mana selama 15 tahun usia KPK, hal itu gagal diwujudkan. Padahal, UU KPK memberikan 5 tugas dan kewenangan besar yaitu koordinasi, supervise, penyelidikan, penyidikan danpPenuntutan, pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Monitoring. Namun gagal diimplementasikan,” bebernya.

Selama ini, dari 5 tugas dasar itu, yang menonjol dilakukan hanya bidang penindakan, yakni penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. “Sedangkan 4 bidang tugas lainnya nyaris tidak terdengar,” kata Petrus. Menurut dia, meski terlihat mennjol, namun penindakan, yakni penyelidikan, penyidikan dan penuntutan itu pun tidak sukses. Karena, banyak kasus besar mangkrak dan tidak tuntas oleh KPK. Seperti, kasus BLBI, Bank Century, E-KTP dan lain sebagainya. “Belum lagi kasus-kasus besar yang mangkrak di Kepolisian dan Kejaksaan yang juga menjadi wewenang KPK untuk mengambilalih. Tetapi kenyataannya tidak pernah dilakukan,” ujar Petrus Selestinus.

See also  Untukmu Negeri, IMO-Indonesia Support Pemberitaan COVID-19 di Tanah Air

Petrus mengatakan, kegagalan pencegahan dan pemberantasan korupsi selama 15 tahun perjalanan KPK tidak semata-mata karena ada titik lemah pada UU KPK. Tetapi juga pada persoalan kapasitas pimpinan KPK yang mudah diintervensi. “Pimpinan KPK akhirnya melakukan praktek tebang pilih, dan memilih jalan pintas melakukan penindakan dengan cara OTT. Karena OTT tidak mudah diintervensi dan mendapat publikasi luas, tetapi OTT juga bisa diorder untuk target-target tertentu,” imbuhnya.

Persoalan kegagalan melaksanakan tugas di KPK, lanjutnya, dikarenakan tidak semua tugas, wewenang dan kekuasaan besar atau superbody yang diberikan oleh UU itu diimplementasikan. Contoh, kewenangan dalam koordinasi dan supervisi yang memungkinkan KPK mengambilalih penyidikan atau penuntutan dari Polri atau Kejaksaan, namun KPK tidak pernah lakukan itu.

“Juga KPK tidak pernah menghasilkan konsep tentang sistim pemberantasan korupsi yang lebih baik, sesuai tugasnya di bidang monitor, pada pasal 9 UU KPK,” ungkap Petrus. Petrus mengingatkan, tugas yang selama ini belum dilakukan secara serius oleh KPKJ yakni yang tertuang pada ketentuan pasal 14 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, yaitu tugas monitoring. Tugas ini seharusnya melakukan pengkajian terhadap system pengelolaan administrasi di semua lembaga Negara dan pemerintahan. “Dan memberi saran untuk melakukan perubahan sistem jika sistem yang ada berpotensi korupsi. Namun fungsi inipun tak terdengar,” ujarnya.

See also  Presiden Jokowi Pimpin Sidang Paripurna Pertama Kabinet Indonesia Maju

Selama ini, menurut Petrus, KPK justru terjebak pada tindakan-tindakan konvensional yang sama. Dan dikhawatirkan, hal itu juga terus terjadi pada Polri dan Kejaksaan. “Sehingga KPK kehilangan soperbody-nya, menjadi loyo dan gagal mengeksekusi kekuasaan yang digdaya itu,” ujarnya.

 

KPK Baru di Bawah Kepemimpinan Komjen Pol Firli Bahuri Harus Buktikan Lebih Baik Dari KPK Terdahulu

Petrus Selestinus yang juga Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini menyampaikan, pasca revisi UU KPK, penampilan atau performa KPK baru harus berbeda. Sebab, saat ini sudah ada sebuah struktur baru di KPK yaitu Dewan Pengawas KPK (Dewas). Dewas KPK memiliki kekuasaan dan kewenangan mengawasi dan ikut menentukan proses penindakan di KPK.

Dewas KPK juga memiliki kewenangan mencampuri adanya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) di KPK. Posisi KPK sendiri berada pada rumpun kekuasaan eksekutif. Pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). “Serta adanya tambahan asas dimana pada setiap tindakan KPK harus tetap menjunjung tinggi HAM di samping asas-asas lainnya,” jelasnya.

Ketua KPK Firli Bahuri/JawaPos

Revisi UU KPK itu telah memunculkan organ baru dengan status hukum baru. Di mana KPK menjadi lembaga yang berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif. Hal tersebut berimplikasi kepada hilangnya organ Penasehat KPK dan Pegawai KPK Non-ASN. “Perubahan struktur dan status hukum KPK ini diharapkan agar kedigdayaan KPK terus bertambah. Dan harus berjalan dengan tetap menjunjung tinggi HAM dan asas-asas lainnya,” tegas Petrus.

See also  Gelaran Dubai Expo: PIS Siapkan US$3 M untuk 69 Kapal Baru Ramah Lingkungan

Dengan perubahan itu pula, diingatkan Petrus Selestinus, mestinya pada tanggal 17 Oktober 2019 lalu, KPK langsung mengumumkan siapa saja Pegawai KPK yang tidak lagi memenuhi syarat. Hal itu bersamaan dengan dihilangkannya Penasehat KPK. Sayangnya, hal itu tidak pernah diumumkan sampai sekarang. Padahal, ketentuan itu harus diumumkan, termasuk Penyidik KPK yang kehilangan status dan wewenang sebagai akibat berlakunya UU KPK No. 19 Tahun 2019 ini. “Beberapa Penyidik yang serta merta kehilangan legal standing untuk menjadi Penyidik tetapi diduga masih diberi peran menyidik. Ini melanggar ketentuan pasal 70C UU KPK hasil revisi,” katanya.

Oleh karena itu, Petrus Selestinus mengingatkan Firli Bahuri dkk bersama Dewas KPK, agar menjernihkan persoalan itu. Sebab, yang dilakukan penyidik itu menyangkut hasil penyidikan yang kelak akan diuji dalam persidangan. Atau, kata dia, jika perlu, kinerja Agus Rahardjo dkk dilakukan audit forensik, guna memastikan seberapa banyak dan besar penyimpangan terjadi dan siapa saja korbannya. “Kita hanya bisa memastikan terjadinya penyimpangan melalui lahirnya revisi UU KPK. Tetapi kita belum bisa memastikan berapa besar dan banyaknya penyimpangan dan siapa saja yang telah jadi korban pelaksanaan tugas pimpinan KPK yang menyimpang selama rezim Agus Rahardjo dkk,” ujarnya. [Jon]

chronosdaily

Leave a Reply

Your email address will not be published.