Tindakan Intoleransi Kembali Terjadi, PSI Bogor Kecam Pengrusakan Mushala di Minahasa Utara

Bogor, chronosdaily.com – Tindakan intoleransi kembali terjadi. Kali ini dialami umat muslim yang merupakan minoritas di Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara (Sulut). Jika pada peristiwa-peristiwa terdahulu, orang-orang Kristen yang kebanyakan menjadi minoritas di sejumlah wilayah mengalami tindakan intoleransi, kini di Minahasa Utara juga terjadi tindakan intoleransi oleh sejumlah orang dengan melakukan pengrusakan terhadap tempat ibadah Umat Muslim, Musolah, di Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan.

Pengrusakan tempat ibadah adalah tindakan kriminal. Apapun bentuk tempat ibadah, yang dirusak oleh massa, pelakunya harus ditindaktegas. Seperti yang terjadi di Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) itu. Sebuah tempat ibadah umat muslim Musolah Al Hidayah Perum Agape, Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan dilaporkan sudah dirusak oleh massa yang mengatasnamakan dirinya sebagai Organisasi Massa (Ormas) Waraney.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Bogor (DPD PSI Kota Bogor) Sugeng Teguh Santoso, yang mendapat informasi pengrusakan musolah itu, menyatakan tindakan itu adalah kriminalitas. Karenanya harus ditindaktegas.

See also  Semarak Jalan Sehat Ribuan Warga Kelurahan Lagoa

“Kami mengecam keras perbuatan pengrusakan Musolah Al Hidayah Perum Agape Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan itu. Tindakan pengrusakan itu eikualifisiar sebagai perbuatan kriminal yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam pasal 170 KUHP,” tutur Sugeng Teguh Santoso, Jumat (31/01/2020).

Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini pun mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan hukum atas perbutan pengrusakan tersebut . “Karena, tindakan kriminal tersebut tidak boleh ditolerir. Apalagi pengrusakan dilakukan dengan model pendekatan mayoritas. Itu adalah model yang buruk. Sehingga, secara konstitusional pemerintah harus mengambil tindakan untuk melindungi hak-hak konstitusional minoritas,” tegas Sugeng Teguh Santoso.

Sugeng Teguh Santoso juga mendesak Kepolisian untuk melakukan proses hukum atas tindakan pengrusakan tersebut, dan tidak boleh memihak kepada mayoritas.

Ditegaskan dia, pola pendekatan mayoritas yang sewenang-wenang kepada kelompok minoritas harus dihapuskan. Karena bila perbuatan mayoritas yang melakukan persekusi terhadap minoritas dibiarkan, maka akan tersebar di seluruh Indonesia. “Sehingga, Kepolisian, TNI, dan Pemerintah Daerah harus memberikan perindungan hukum dan jaminan keamanan bagi minoritas untuk menjalankan keyakinan dan agamanya,” jelasnya.

See also  BMKG Imbau Masyarakat Jabodetabek Waspada Angin Kencang dan Banjir Bandang Sepekan Ini

Sugeng Teguh Santoso juga menyatakan, perbedaan pendapat terkait hak atas keyakinan dan beragama di tingkat masyarakat wajib diselesaikan dengan cara dialogis. Dan dilakukan dalam kedudukan yang setara, yang difasilitasi oleh pemerintah.

Sugeng Teguh Santoso menuturkan, dirinya memperoleh informasi, bahwa pada pukul 17.48 WITA, ada kurang lebih 50 orang megatasnamakan Ormas Waraney dari Desa Tumaluntung, yang dipimpin oleh Ibu Novita Malonda, melaksanakan pengrusakan Musolah Al Hidayah Perum Agape Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan.

“Karena jamaah tabliq dari Makasar yang datang ibadah di musola itu tidak sesuai dengan surat ijin yang disampaikan. Yang mana, jumlah jamah tabliq yang disampaikan berjumlah 10 orang, akan tetapi buktinya melebihi atau berjumlah sekitar 20 orang,” jelasnya.

Sugeng menegaskan, perbuatan merusak rumah ibadah adalah perbuatan kriminal murni. Tindakan itu menghalangi warga negara untuk menjalankan hak konstitusinya dalam melaksanakan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.

Ingat, hak itu mendapat jaminan untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Yaitu, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. “Sehingga para perusak tersebut harus ditindaktegas oleh aparat penegak hukum,” tegasnya. [Jon]

See also  Andi Taufan Garuda Putra Memang Kebablasan, Beri Juga Kesempatan Perbaiki Diri

Leave a Reply

Your email address will not be published.