Tindak Tegas Pelaku Pembakar Hutan dan Lahan, Jangan Biarkan Mereka Lolos

Jakarta, chronosdaily.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan sudah mencapai pada level berbahaya. Di Riau dan Kalimantan Tengah misalnya, masyarakat sudah mengeluhkan sesak nafas dan tidak dapat beraktifitas di luar rumah karena pekatnya kabut asap. Pemerintah sudah menetapkan 4 perusahaan sawit sebagai tersangka pembakar hutan dan lahan dan masih akan terus dikembangkan.
Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch menyampaikan rasa keprihatinannya dan mengecam perusahaan yang telah membakar hutan dan lahan untuk mencari keuntungan yang besar. “Masyarakat sudah sangat menderita oleh adanya kabut asap yang sudah terjadi selama beberapa minggu ini. Dampak yang diakibatkan oleh asap sudah sangat mengkhawatirkan dan tidak dapat dianggap sebagai hal yang biasa. Terlebih, paparan kabut asap secara rutin mereka alami setiap tahun. Bukan tidak mungkin memiliki dampak jangka panjang bagi kesehatan tubuh manusia, bahkan mungkin saja akan menimbulkan dampak perkembangan yang negatif secara genetik,” terang Inda.”
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui Direktorat Jendral Penegakan Hukum telah memperoses sebanyak 370 perusahaan yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar. Sebanyak 48 perusahaan dengan izin konsesi dan 1 lahan milik perorangan telah disegel. Terkait penyegelan tersebut, luasan lahan yang terbakar mencapai 8.931 ha.
“Perusahaan yang telah terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan jangan sampai lolos dari tuntutan. Sudah seharusnya pemerintah dan aparat keamanan menindak tegas semua perusahaan yang terbukti melakukan aktifitas pembakaran hutan dan lahan. Pemerintah tidak boleh kalah dengan korporasi atau perusahaan dan buktikan bahwa pemerintah berpihak kepada masyarakat bukan kepada perusahan besar saja” tegas Inda.
“Beberapa konsesi perusahaan yang terbakar bahkan sudah mengantongi izin RSPO dan ISPO, seperti PT. Adei, Group salah satu perusahaan di Malaysia, dan beberapa anak perusahaan SIPEF, Tolan Tiga,” Tegas Inda lagi.
Kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sekarang, seakan mengembalikan ingatan kita pada tahun 2015 lalu. Hal serupa juga terjadi sekarang, asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah merenggut beberapa korban jiwa dan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Sebenarnya BMKG sudah memprediksikan akan terjadi kemarau panjang dan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan cukup tinggi. Tetapi proses pencegahan yang dilakukan pemerintah terhadap hal ini sangat minim.
Gugatan masyarakat sipil kepada Presiden terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tahun 2015 di Kalimantan Tengah, telah dimenangkan oleh masyarakat sipil. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah sudah lalai dalam menjaga masyarakatnya dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Jika saja pemerintah menyikapi dengan serius perkiraan BMKG, pasti hal ini tidak akan terulang lagi.
Terkait hal ini, Inda menyampaikan, bahwa pemerintah gagal menerjemahkan prediksi yang sudah disampaikan BMKG beberapa waktu lalu. Lambannya penanganan dan terutama pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sekarang, tidak terlepas dari tidak tanggapnya pemerintah baik itu pemerintah daerah maupun pusat menyikapi kondisi yang terjadi. Jika saja pemerintah serius mencegah kebakaran hutan dan lahan, pasti dampak yang ditimbulkan sekarang tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita di Sumatera maupun Kalimantan. “Apakah menunggu sampai ada korban jiwa baru akan bertindak cepat dan tegas terhadap kasus ini?” jelas Inda.
Berangkat dari hal tersebut, Sawit Watch berpandangan bahwa, asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan ini bukan hal yang biasa tapi kejadian luar biasa dan pemerintah harus bertanggung jawab penuh terhadap persoalan ini. Oleh karena itu, Sawit Watch menuntut kepada pemerintah agar :
1. Segera menetapkan status tanggap darurat untuk wilayah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan
2. Pemerintah bertanggungjawab terhadap semua korban kebakaran hutan dan lahan yang terpapar asap.
3. Pemerintah menanggung semua biaya perawatan masyarakat yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan.
4. Segera mengevakuasi masyarakat yang berada di wilayah terparah akibat terpapar asap.
5. Menindaktegas semua pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan mencabut ijin usaha yang sudah diberikan tanpa terkecuali. [Lip]

See also  Sambut HJK, Warga Korem 091/Aji Surya Natakesuma Gelar Doa Bersama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *