Tigor Mulo Horas : PSI Kalah di MK, Generasi Muda Tetap Berpeluang

chronosdaily
go

Jakarta, chronosdaily.com – Berita tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi para politikus muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendapat tanggapan dari masyarakat luas. Permohonan kader-kader partai binaan Jeffrie Geovanie tentang batas syarat minimal usia pendafataran calon kepala daerah menjadi 21 tahun itu dinilai mewakili semangat refomasi dan meritokrasi, walaupun MK mengandaskan gugatan mereka. Dikabarkan politisi PSI Tsamara Amany menganggap putusan itu sebagai kekalahan bagi anak muda Indonesia. Ia mengaku belum mendapatkan hal yang rasional terhadap adanya batasan usia bagi jabatan pemerintahan.

Sebab menurutnya, untuk calon anggota DPR/DPRD saja sudah bisa disyaratkan berusia 21 tahun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tetapi anehnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, disyaratkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur berusia minimal 30 tahun. Sedangkan untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Bupati dan Wakil Bupati disyaratkan berusia paling rendah 25 tahun.

Terkait ini, Direktur Eksekutif Generasi Optimis Research and Consulting (GORC), Tigor Mulo Horas mengatakan, “Kita bisa memaklumi kekecewaan para penggugat, kebetulan mereka adik-adik saya secar ideologis. Mereka rasional, jadi mereka berhak menuntut rasionalitas alasan mengapa usia tertentu dianggap lebih layak pada jabatan tertentu yang mungkin lebih berat.” Jakarta Barat, Senin (16/12/2019). “Tugas anggota DPR/DPRD juga bukan tugas yang mudah tapi UU memperbolehkan dalam usia dewasa 21 tahun untuk maju, nah untuk calon Kepala Daerah kenapa tidak boleh berusia minimal 21 tahun? Ini jadi pertanyaan yang harus dijawab MK,” kata Horas.

See also  Presiden Joko Widodo Hadiri Pameran Foto "Membangun Indonesia"

Dalam konteks realitas kekinian, Horas melihat ditolaknya gugatan PSI cukup dilematis, karena ia menilai banyak anak muda pun memiliki kematangan dan kecerdasan emosi yang memadai sehingga layak diberi kepercayaan memimpin suatu daerah. “Saya juga tidak puas dengan putusan MK terhadap gugatan adik-adik saya di PSI, apa lagi mungkin saja di antara kita bisa mengalami kerugian konstitusional karena tak bisa maju di Pilkada 2020 nanti. Tapi kita menghormati putusan MK,” ujar Horas.

Tsamara Amany, Ketua DPP PSI (Partai Solidaritas Indonesia)

Melihat dalam Tiga Perspektif

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif GORC itu melihat situasi ini bisa dilihat dari tiga perspektif, yaitu legal-formal, psikologis, dan teologi-sosial. “Secara legal-formal, setelah putusan MK ini, maka mau tidak mau kita harus mengikutinya. Cagub tak boleh di bawah 30 tahun, dan Cawali atau Cabup tak boleh di bawah 25 tahun. Putusan ini mengikat dan berlaku di seluruh wilayah hukum Indonesia. Ini adalah realitas yang harus kita terima,” terang Horas.

Ia menyambung, “Tapi secara psikologis, MK juga tepat karena menurut saya umur seseorang berelasi kuat dengan kondisi psikologinya. Apa lagi calon pemimpin daerah itu dituntut memiliki kondisi psikologi yang matang. Cara dan beban kerja eksekutif tentu beda dengan legislatif, maka beban psikologisnya tentu beda juga.”

Horas menerangkan, “Kepemimpinan adalah suatu proses seseorang sedang memimpin, membimbing, memengaruhi, atau mengontrol pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain. Nah dari pengertian ini dapat kita simpulkan, kepemimpinan adalah tindakan seseorang yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok lain menjadi berubah dan bergerak ke arah tujuan tertentu yang diinginkan oleh si pemimpin itu. Hal ini membutuhkan bukan hanya sekadar kemampuan intelektual, tapi juga kematangan psikologis seorang pemimpin.”

See also  Presiden Jokowi: Sikap Saya Tak Berubah, Tidak Ada Niat Jadi Presiden Tiga Periode

Ia menduga atas dasar itulah gugatan para politisi muda PSI itu ditolak MK. “Usia 30 tahun secara umum memang lebih stabil psikologisnya di banding 20 tahun, itu jelas. Tidak mudah galau atau baper, begitu kira-kira ya,” ujar pemerhati politik dan intelijen ini.

Direktur Eksekutif Generasi Optimis Research and Consulting (GORC), Tigor Mulo Horas

“Ketiga, secara teologi-sosial waktu, para politisi muda ini patut bersyukur karena terhindarkan dari arogansi politis. Seiring dengan waktu menanti datangnya usia yang sesuai dengan UU terkait Pilkada, maka para politisi muda didewasakan dan dimatangkan oleh sang waktu itu sendiri. Ini adalah teologi waktu. Tuhan mendewasakan orang pilihan-Nya melalui waktu,” kata pria yang juga Ketua Pemuda Persekutuan Gereja-gereja dan Lembag-lembaga Injili itu.

“Ingat kisah seorang besar bernama Yusuf yang harus menanti dalam proses waktu sebelum akhirnya menjadi pemimpin Mesir Kuno. Nabi Musa juga harus menunggu waktu sebelum akhirnya menjadi pemimpin bangsanya, menyeberang Laut Merah, berjalan menuju tanah perjanjian,” ujarnya

Horas menyambung, “Saya harus menyebutkan siapa lagi contoh nyata untuk hal ini, Abraham? Daud? Terlalu banyak tokoh besar dalam sejarah agama jika harus saya sebutkan satu per satu. Mereka semua melalui proses, mereka melaui teologi waktu.”

See also  Selain Darurat Virus Corona, Indonesia Juga Sedang Darurat PHK

Sementara itu, mantan Caleg DPR RI dari PSI, Mangasi Sihombing mengatakan, walau gugatan Tsamara Amany dan kawan-kawan ditolak MK, bukan berarti mimpi anak muda untuk mengabdi dan membangun di daerah telah pupus.

“Masih banyak bidang dan kesempatan yang bisa diambil anak-anak muda untuk berpartisipasi membangun daerahnya. Apa lagi Indonesia akan dihadapkan dengan bonus demografi,” kata Mangasi.

Mantan Duta Besar Indonesia di negara-negara Eropa Timur itu mengatakan, “Secara keseluruhan anak-anak muda kita banyak yang kompeten, baik di bidang politik, tekonologi, ekonomi kreatif, dan lainnya. Mungkin untuk saat ini mereka belum bisa menjadi Gubernur atau Wali Kota, tapi mereka bisa berpartisipasi dalam bidang lain,”

“Putusan MK ini juga sebagai sarana pemurnian motivasi bagi para politisi muda yang mau maju Pilkada, agar hati mereka tidak dicemari oleh keinginan berkuasa semata seperti para politisi lain yang sudah dijerat KPK,” ujar Mangasi.

Ia menambahkan, “Saya ingin melihat banyak anak muda berkualitas melayani masyarakat di daerahnya, asal mereka punya hati yang tulus. Menunggu beberapa tahun lagi bukanlah masalah, kita bisa belajar bersabar, jika sudah waktu Tuhan, maka anak-anak muda ini bisa banyak membangun di daerahnya sebagai Gubernur, Wali Kota, maupun Bupati.”

“Mimpi politisi muda PSI belum pupus. Masih ada kesempatan. Saya menjadi Diplomat juga membutuhkan proses waktu. Saya harus menunggu dan mengikuti aturan yang ada, tapi itu mendewasakan saya secara keahlian maupun psikologis. Saya menyebutnya sebagai teologi waktu,” pungkas Mangasi.

chronosdaily

Leave a Reply

Your email address will not be published.