Tetapkan Sebagai Tersangka, Kapolres Labuhan Batu Malah Keok Tangani Bripka GS

Labuhan Batu, chronosdaily.com – Proses hukum terhadap pelaku dugaan pidana penipuan dan pemalsuan yang dilakukan oknum Polres Labuhan Baru, Bripka GS sudah terhadap warga bernama Erna Boru Sinabang, sudah sampai ke tahap Praperadilan. Bripka GS yang merupakan penyidik di Polres Labuhan Batu, sudah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kapolres Labuhan Batu AKBP Deni Kurniawan.

Penetapan status tersangka terhadap Bripka GS juga diperkuat putusan sidang Praperadilan yang diajukan Bripka GS sendiri. Pengadilan Negeri Rantauprapat menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan oleh Bripka GS.

Kuasa Hukum Warga bernama Erna Boru Sinabang, Sandi Eben Ezer Situngkir menyampaikan, dengan ditolaknya seluruh gugatan praperadilan yang diakukan Bripka GS, maka penetapan status tersangka terhadap Bripka GS oleh Polres Labuhan Batu adalah sah dan memenuhi hukum yang berlaku. Kini, lanjut Sandi Eben Ezer Situngkir, proses hukum selanjutnya terhadap Bripka GS seharusnya segera dilaksanakan oleh Kapolres Labuhan Batu AKBP Deni Kurniawan dan jajaran.

Menurut Sandi Eben Ezer Situngkir, Bripka GS sudah dengan sangat sengaja hendak melakukan tindakan-tindakan melawan hukum. Karena itu, oknum penyidik di Polres Labuhan Batu itu harusnya segera ditangkap, ditahan dan dilimpahkan ke pengadilan. “Kami juga heran, mengapa sampai kini Bripka GS dibiarkan berkeliaran. Seharusnya Kapolres Labuhan Batu, AKBP Deni Kurniawan segera bertindak tegas kepada oknum Bripka GS. Kami melihat, tidak ada keseriusan Kapolres untuk ini. Malah keok dengan ulahnya oknum Bripka GS,” terang Sandi Eben Ezer Situngkir, kepada wartawan, Rabu (21/07/2021).

See also  Presiden Ajak ASEAN Perkuat Kerja Sama di Tengah Pesimisme Multilateralisme

Sandi Eben Ezer Situngkir melanjutkan, sebagaimana dilaporkan Korban Erna boru Sinabang, yang adalah kliennya, disebut ada perlakukan khusus yang dilakukan Polisi terhadap Bripka GS. “Bripka Guntur Siringoringo alias GS, mendapatkan perlakukan yang istimewa dalam perkara ini. Tidak seperti tersangka lain dalam perkara penipuan dan penggelapan,” ujarnya.

Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi. (Foto : Tribratanews.polri.go.id)

Mantan Majelis Pertimbangan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Jakarta (PBHI Jakarta) ini menegaskan, sebagai anggota Polri, Bripka GS berkewajiban menegakkan hukum. “Namun, hal yang sangat berbeda diperlakukan terhadap Bripka GS ini,” lanjutnya.

Dari informasi yang dikumpulkannya, Sandi Eben Ezer Situngkir yang juga Ketua Umum Advokat Indonesia Maju (AIM) ini mengemukakan, ada dugaan oknum petinggi Polri yang melindungi Bripka GS. Padahal, sejak awal kasus ini pun, kata dia, pihaknya sudah melaporkan persoalan ini ke Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, dan kepada Kabid Propam Polda Sumut Kombes Pol Donal Simanjuntak.

See also  Pengusaha Harapkan Arsjad Rasjid Akselerasi Pembangunan Kawasan Timur Indonesia 

Tidak hanya di situ, menurut Sandi Eben Ezer Situngkir, kasus ini juga sudah disampaikan kepada Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo, dan bahkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Akan tetapi, hingga kini, Kapolres Labuhan Batu AKBP Deni Kurniawan dan jajaran, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Kabid Propam Polda Sumut Kombes Pol Donal Simanjuntak, bahkan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo, hingga Kapolri sendiri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, tidak bertindak.

Karena itulah, menurut Sandi, masyarakat merasa dibohongi dengan Program Presisi yang dikampanyekan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Listyo Sigit menyebut Presisi itu adalah Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan, yang harus dilaksanakan institusi Bhayangkara itu. “Ini yang kita alami dan rasakan di bawah ini kok abal-abal semua? Kebanyakan janji-janji kosong saja. Seperti yang dialami klien kami,” jelasnya.

Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai Calon Kapolri di Komisi III DPR, Rabu, 20 Januari 2021 lalu, Listyo Sigit Prabowo memaparkan 16 program prioritas dan 8 komitmen jika terpilih menjadi Kapolri.

See also  Wagub Bali Cok Ace : Festival Desa Konstitusi Diharapkan Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat

Selain itu, mantan Kabareskrim itu juga memaparkan konsep “Presisi” kepolisian masa depan. Presisi adalah singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan.

Menurut Listyo, pendekatan ini bisa membuat pelayanan lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat. Konsep ini juga tertuang dalam makalahnya berjudul ‘Transpormasi Polri yang Presisi’. “Konsep transformasi Polri yang ‘Presisi’ hadir melalui penekanan pada upaya pendekatan pemolisian yang prediktif diharapkan bisa membangun kejelasan dari setiap permasalahan keamanan dalam menciptakan keteraturan sosial di tengah masyarakat,” tutur Listyo Sigit Prabowo, waktu itu.

Dia juga menyebut 8 Komitmen untuk memperbaiki citra Polri. Yaitu, satu, menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (Presisi).

Dua, menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional. Tiga, menjaga soliditas internal.

Empat, meningkatkan sinergisitas dan soliditas TNI Polri, serta bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Kementerian/Lembaga untuk mendukung dan mengawal Program Pemerintah.

Lima, mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan Indonesia.  Enam, menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan.

Tujuh, mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif dan problem  solvingDelapan, setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebhinnekaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.