Jakarta, chronosdaily.com – Presiden Joko Widodo serius perhatian terhadap pelaku UMKM dan sektor informal dalam menyikapi dampak ekonomi akibat pandemi global Covid-19. Presiden meminta semua kementerian melakukan realokasi anggaran difokuskan membantu insentif ekonomi pelaku UMKM dan sektor informal sehingga tetap produksi dan terhindar PHK.
“Ini penting, sekali lagi tolong digarisbawahi, UMKM dan sektor informal. Kartu Prakerja harus cepat dimulai. Karena selain untuk memberikan scaling dan upscaling, juga mengatasi PHK,” tegas Presiden dalam Rapat Terbatas Menghadapi Dampak Ekonomi Pandemi Global Covid-19 di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (20/03/2020).
Praktisi Koperasi Milenial dan Ekonomi Kerakyatan Frans Meroga Panggabean mengapresiasi dan menyambut baik kebijakan tersebut. Ia mengatakan sudah semestinya Presiden perhatian serius bagi para pelaku UMKM dan sektor informal yang mencapai 63 juta unit atau 97% dari total seluruh pelaku usaha di Indonesia.
“Inilah yang mendasari Presiden dengan tegas tidak mengambil langkah lockdown meski tekanan banyak pihak begitu deras. Beliau paham betul pelaku UMKM & pekerja informal sangat bergantung dari interaksi antar masyarakat sehari-hari. Sangat tidak adil buat mereka bila pemerintah berlakukan lockdown secara menyeluruh,” kata Frans di Nasari Sentra KUKM, Selasa (24/03/2020).
Tidak lupa Frans kembali berkata betapa penting mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, social distance, serta kerumunan yang beresiko penyebaran Covid-19 harus dihindari. Ini semua demi memutus rantai penularan pandemi ini, juga sekaligus mendukung kinerja para pekerja medis yang berjuang di garda terdepan dalam peperangan kemanusiaan ini.
“Salut bagi para dokter, perawat, dan tenaga medis lain yang totalitas dan berkorban nyawa untuk memberikan penanganan yang terbaik kepada para pasien Covid-19. Mari secara konkrit kita dukung perjuangan para pahlawan medis kita dengan patuhi arahan pemerintah mengenai sosial distancing,” seru Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari ini.
Pahlawan Ekonomi UMKM Juga Harus Diselamatkan
Lebih lanjut tentang kebijakan menyikapi dampak ekonomi, Presiden juga meminta OJK lebih fokus pada kebijakan stimulus ekonomi yang memberikan kemudahan & keringanan, khususnya UMKM dan sektor informal setelah mendapatkan laporan OJK telah mengeluarkan kebijakan stimulus bagi debitur UMKM yang terdampak Covid-19.
“Saya kira kebijakan restrukturisasi kredit maupun pembiayaan sangat bagus dan saya minta kebijakan stimulus ini dievaluasi secara periodik untuk melihat kebutuhan yang ada di lapangan. Selain itu, saya minta penyaluran KUR lebih intensif dan eksekusi sebanyak-banyaknya,” lanjut Presiden.
Frans, juga Wakil Ketua Umum Visi Indonesia Unggul (VIU) berharap bahwa restrukturisasi kredit yang akan diberikan benar-benar berdampak nyata bagi pelaku usaha UMKM dan sektor informal. Ia menilai dengan pemerintah menyerukan social distancing saja telah cukup menurunkan pendapatan pelaku UMKM dan sektor informal cukup signifikan.
“Yang paling tepat bentuk insentifnya adalah penghapusan bunga atau bagi hasil serta diberikan grace period mengangsur selama minimal 6 bulan ke depan. Jadi pemerintah memberi subsidi pendapatan bunga dan memberikan program penjaminan bagi lembaga keuangan,” Ketua DPP Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo) ini menjelaskan.
Visi Indonesia Unggul (VIU) pun mendukung apa yang disampaikam oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam sesi wawancara virtual di kediamannya, Kamis (19/3/2020). Ma’ruf Amin berkata bahwa saat ini Pemerintah melakukan perubahan APBN 2020 dengan prioritas kepastian kesehatan masyarakat & keberlangsungan perekonomian rakyat.
“Abah Wapres katakan bahwa pemerintah telah siapkan stimulus fiskal dan berbagai kemudahan bagi perusahaan. Juga akan diberikan penundaan pembayaran pinjaman bagi pelaku UMKM yang bankable, serta akan meningkatkan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat yang tidak bankable,” pungkas penulis “The Ma’ruf Amin Way” ini