Terdakwa Kasus Kerusuhan Bebas Demi Hukum. Mempersalahkan Majelis Hakim, Kuat Dugaan Ada Kepentingan Terselubung Polda Papua

Jayapura, chronosdaily.com – Pihak Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua) hendaknya tidak menuduh yang bukan-bukan terhadap proses pembebasan18 orang terdakwa kasus kerusuhan Papua di Pengadilan Negeri Jayapura (PN Jaya Pura). Sebab, menurut Ketua Tim Advokat untuk Orang Asli Papua (OAP), Sugeng Teguh Santoso, tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk menjadikan mereka sebagai terdakwa. Selain itu, sesuai ketentuan Hukum Acara, para terdakwa memang sudah seharusnya segera dilepaskan karena sudah melewati masa tahanan.

“Sehingga, jika pihak Polda Papua berupaya menuding yang bukan-bukan, justeru akan menimbulkan kecurigaan kuat, bahwa Polda Papua memiliki kepentingan terselubung dalam persoalan ini, yang tak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,”tutur Sugeng Teguh Santoso, Selasa (04/02/2020). Sekjen DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) itu mengungkapkan, dikeluarkannya 18 orang terdakwa dari tahanan yang dititipkan di rutan Polda Papua itu disebabkan masa penahanan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura telah berakhir pada 26 Januari 2020. “Dan tidak bisa diperpanjang lagi. Masa penahanan para terdakwa saat ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri Jayapura. Dan  apabila jangka waktu penahanan belum berakhir,  Terdakwa harus dikeluarkan dari Tahanan demi hukum,” tegasnya.

Hal ini sesuai Pasal 26 ayat 1 dan ayat 3 Kitab  Undang -Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, menurut Sugeng Teguh Santoso, pernyataan Kabid Humas Polda Papua yang meminta Komisi Yudisial (KY) untuk turun mengecek proses penegakan hukum dalam perkara ini bisa dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap lembaga pengadilan. “Tindakan pelepasan para terdakwa adalah tindakan yang sesuai hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pihak kepolisian seharusnya menghormati proses hukum , bukan memberikan pernyataan yang bertentangan dengan Hukum Acara Pidana,” jelas Sugeng Teguh Santoso.

See also  Asset Recovery, KPK Setorkan Aset Bowo Sidik Hasil Korupsi Ke Kas Negara
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal

Pernyataan Polda Papua tersebut, lanjutnya, menunjukkan adanya kepentingan terkait kasus kerusuhan Jayapura selain tugas pokok penyidikannya  itu. Padahal, ditegaskan Sugeng, kewenangan Polda, khususnya terkait penahanan untuk kepentingan penyidikan sudah selesai pada saat perkara dilimpahkan ke Kejaksaan. “Sinyalemen ini sudah kami duga jauh sebelumnya, yaitu dimana penahanan para terdakwa sejak saat penuntutan dipaksakan di rutan Polda,” ujar Sugeng Teguh Santoso, yang menjadi Koordinator Tim Penasehat Hukum para terdakwa itu.

Sementara itu, dari 18 terdakwa yang dikeluarkan demi hukum itu, terdapat 2 hari penahanan beberapa terdakwa yang tidak berdasar. “Sebab masa penahanan sudah habis, namun terdakwa tidak dikeluarkan pada waktunya,” katanya. Di sisi lain, atas perlakuan terhadap para terdakwa kasus kerusuhan Jayapura itu sebagaimana terungkap dalam proses persidangan, mengalami kekerasan fisik dan verbal, ancaman dan intimidasi selama proses pemeriksaan ditingkat penyidikan, maka Tim Advokat untuk Orang Asli Papua akan mengajukan pengaduan di Komisi III DPR RI dan Propam Mabes Polri.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal menyebut, bebasnya sebanyak 18 orang terdakwa kasus kerusuhan Jayapura yang ditahan di rumah tahanan Kepolisian Daerah Papua, sementara vonis belum dijatuhkan, dikarenakan liburan akhir tahun. “Kami kecewa atas masa tahanan yang habis , namun belum divonis kasusnya. Proses penahanan habis, karena liburan bulan Desember yang membuat sidang tertunda. Atas kasus ini, Komisi Yudisial harus turun untuk mengecek proses penegakan hukum dimana yang salah,” ungkap Kamal pada, Jumat (31/1/2020).

See also  Pemprov DKI Berangkatkan Dua Kloter Umroh Marbot dan Majelis Taklim

Jurubicara Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, Muliyawan mengatakan, para terdakwa kasus kerusuhan Jayapura pada tanggal 29 Agustus 2019 itu bukan dibebaskan oleh Pengadilan, tetapi mereka memang harus dikeluarkan demi hukum. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 4 KUHAP. “Pada saat proses persidangan dengan agenda pembelaan para terdakwa yang keluar demi hukum tersebut, tetap datang mengikuti proses persidangan dan perkara belum putus,” ujar Mulyawan kepada wartawan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, Jumat (31/01/2020).

Sugeng Teguh Santoso SH
chronosdaily
go

Menurutnya, perkara para terdakwa itu dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 29 Oktober 2019. Sehingga proses persidangan di PN Jayapura belum sampai 5 bulan, tetapi baru sekitar 95 hari atau sekitar 3 bulan. Dia menerangkan, para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pasal 170 ayat 2 ke-1 junto pasal 64 ayat 1 KUHP atau Kedua Pasal 70 ayat 1 junto pasal 64 ayat 2 ke-1 KUHP.

Yang intinya mendakwa melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang diancam pidana dalam kedua dakwaan tersebut perpanjangan penahanannya hanya sampai pada perpanjangan penahanan. “Ketua PN Jayapura, dalam hal ini PN Jayapura tidak bisa diperpanjang ke Pengadilan Tinggi Jayapura, karena ancaman pidananya hanya 5 tahun dan 7 tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b perkara yang sedang diperiksa diancam pidananya 9 tahun, maka dapat dimintakan perpanjangan ke Pengadilan Tinggi,” terang Mulyawan.

See also  Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 Diarahkan untuk Sektor Produktif dan Padat Karya

Sebagai Hakim yang menangani perkara ini, lanjut Mulyawan, Hakim Maria dan Mulyawan, menyatakan para terdakwa keluar demi hukum dari masa tahanannya dan tetap akan mengikuti persidangan yang masih berlangsung di Pengadilan NegeriJayapura sesuai jadwal yang ada. “Para terdakwa sangat kooperatif dan selalu hadir dengan lengkap untuk mengikuti persidangan yang masih berlangsung. Walaupun para terdakwa sudah keluar dari tahanan demi hukum,” ujar Mulyawan.

Humas PN Jayapura, Maria Magdalena Sitanggang mengatakan, sebagai bentuk keseriusan PN Jayapura dalam memeriksa dan menyidangkan para terdakwa itu, Majelis Hakim Pengadilan Jayapura telah menjhadwalkan persidangan 2 kali seminggu, yakni pada hari Senin dan Rabu. Itu sebagaimana dalam court calendar atau rencana persidangan. Kalender Persidangan itu pun sudah diberikan kepada JPU dan Tim Penasehat Hukum para terdakwa.

Meski sudah begitu, tetap saja proses persidangan tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena pada saat proses pembuktian, JPU tidak bisa menghadirkan saksi-saksi sebagaimana yang telah dijadwalkan dalam persidangan. “Terutama, saksi-saksi fakta dan saksi-saksi verbal lisan dari pihak kepolisian. Dengan alasan yang disampaikan JPU bahwa saksi-saksi yang bersangkutan itu ada yang dimutasi, ada yang lagi dalam tugas pengawalan, dan ada yang cuti,” tuturnya. [Jon]

Leave a Reply

Your email address will not be published.