Tengah Tahun 2021 Ini, Jampidsus Telah Selamatkan Keuangan Negara Hingga 15T

Jakarta, chronosdaily.com – Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus) Ali Mukartono menyebut, Kejaksaan telah berhasil menyelamatkan Keuangan Negara hingga Rp 15 triliun, pada periode Semester I Tahun 2021 ini. Hal itu diungkapkan Ali Mukartono saat menggelar Rapat Kerja Teknis Bidang Pidana Khusus (Rakernis Pidsus) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021, pada Rabu (15/09/2021).

Rakernis Pidsus yang bertemakan ‘Pidsus Berdedikasi’ itu, digelar secara virtual. Jampidsus Ali Mukartono mengikutinya dari Ruang Kerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), di Komplek Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. “Jumlah penyelamatan Keuangan Negara pada Semester I yakni dari Januari sampai Juni 2021 adalah sebesar Rp. 15.815.637.658.706,70 (lima belas trilun delapan ratus lima belas milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam rupiah tujuh puluh sen),” sebut Ali Mukartono.

Ali Mukartono mengatakan, capaian kinerja Bidang Pidsus Kejaksaan Republik Indonesia itu tidak akan mungkin terjadi, apabila tidak didukung oleh Satuan Kerja (Satker) yang ada. “Sebagai sebuah Satuan Kerja pada Kejaksaan Republik Indonesia yang kita cintai ini, tentunya keberadaan serta pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak mungkin bisa menempuh hasil sempurna apabila tidak didukung oleh satuan kerja lain. Yang terus seiring sejalan, baik bekerja sama, dan sama-sama bekerja, guna melakukan penegakan hukum,” tuturnya.

See also  Ibu Negara Iriana Widodo Puji Peran Posyandu Atasi Stunting

Ali Mukartono merinci, dalam program optimalisasi yang telah dicanangkan sejak tahun 2020, maka yang terus menjadi perhatian bagi semua jajaran Pidsus, adalah pertama, pertanggungjawaban pidana tidak hanya diarahkan kepada subyek hukum orang perseorangan, akan tetapi juga subyek hukum korporasi.

Kedua, penerapan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak hanya fokus pada pembuktian unsur merugikan Keuangan Negara, tetapi juga pembuktian unsur merugikan Perekonomian Negara.

Tiga, penerapan secara tegas dan tidak ragu-ragu terhadap tindak pidana kolusi dan tindak pidana nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sebagai upaya efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Empat, penerapan secara konsisten Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi.

Lima, program optimalisasi tersebut tentunya memberikan konsekuensi logis dalam implementasinya.

See also  Senam Pagi Primadona Memupuk Kebersamaan

Ali Mukartono melanjutkan, secara umum dari data Case Management System (CMS)  Kejaksaan Republik Indonesia, capaian kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Semester I Tahun 2021, terdiri dari, satu, jumlah penyelidikan sebanyak 820 kasus.

Dua, jumlah penyidikan sebanyak 908 perkara. Tiga, jumlah penuntutan perkara tindak pidana korupsi sebanyak 682 perkara.

Keempat, jumlah upaya hukum selama Semester I yakni dari Januari sampai Juni 2021, berupa upaya Banding sebanyak 153 perkara, dan Kasasi sebanyak 92 perkara.

Lima, telah diterbitkan 386 Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) dan telah melakukan eksekusi berupa pidana badan (BA-17/PIDSUS-38) sebanyak 342 orang. Serta eksekusi denda dan uang pengganti (D-3) sebanyak 269 perkara.

Keenam, jumlah Penyelamatan Keuangan Negara pada Semester I yakni Januari hingga Juni 2021 adalah sebesar Rp 15.815.637.658.706,70 (lima belas triliun delapan ratus lima belas milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam rupiah tujuh puluh sen).

Tujuh, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari bidang tindak pidana khusus (Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri) yang telah disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama semester I atau sejak Januari hingga Juni 2021, adalah sebesar Rp 82.159.255.027,- (delapan puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah).

Leave a Reply

Your email address will not be published.