Target 2022 Rp 8,5 T, Kemenhub Optimalkan PNBP di Tengah Keterbatasan Ruang Fiskal

Jakarta, chronosdaily.com –  Kementerian Perhubungan menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perhubungan sebesar Rp. 8,5 triliun pada tahun 2022. Hingga Maret 2022, PNBP di sektor perhubungan sudah mencapai Rp. 1,3 triliun atau 15,76% dari target.

Hal tersebut dikemukakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat hadir dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Senin (4/4) di Gedung DPR RI, Jakarta.

“Kami optimis target PNBP pada tahun 2022 dapat dicapai, mengingat asumsi ekonomi nasional mulai membaik dan pandemi Covid-19 yang semakin terkendali,” jelas Menhub.

Menhub menjelaskan, dengan semakin terbatasnya ruang fiskal negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sektor transportasi, diperlukan upaya mencari pendanaan kreatif diantaranya melalui: kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), PNBP, dan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU).

Menhub menuturkan, pagu anggaran Kemenhub terus mengalami tren penurunan dari 2018 s.d 2022. Namun sebaliknya, pagu PNBP dan BLU menunjukkan tren kenaikan dari 2018 hingga tahun 2022. Tercatat, realisasi PNBP juga terus meningkat, yaitu pada tahun 2020 realisasinya sebesar Rp. 7,7 triliun dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 7,9 triliun.

See also  Edukasi Media Massa Bantu Lindungi Perempuan dan Anak

“PNBP dibutuhkan untuk menambah kemampuan keuangan negara, sehingga pembangunan tetap bisa dilanjutkan di tengah keterbatasan fiskal. Ke depan, kita akan terus upayakan cara-cara yang governance untuk meningkatkan PNBP,” ungkap Menhub.

Sejumlah upaya yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan PNBP tahun 2022 yakni: mengoptimalkan PNBP dari jasa layanan kepelabuhanan sesuai dengan fasilitas yang ada; mereformasi pelayanan pendidikan dan diklat dengan sistem daring/online berbasis aplikasi, software dan web, serta pemberian sertifikat on delivery dan pembelajaran praktik secara tatap muka; melakukan kampanye keselamatan perjalanan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bepergian dengan aman dan nyaman; mengusulkan balai pengujian dan balai perawatan menjadi satker BLU; menerapkan tarif yang kompetitif dalam optimalisasi pemanfaatan aset; mengoptimalkan PNBP melalui pemanfaatan BMN dan sewa terhadap aset BMN berdasarkan PP 28 Tahun 2020; dan penerapan denda administrasi dalam rangka menjamin kepatuhan pihak operator transportasi menjalankan aspek keselamatan.

chronosdaily
go

Leave a Reply

Your email address will not be published.