Tanpa Sistem Pangan Berkelanjutan, Indonesia Akan Sulit Maju

Jakarta, chronosdaily.com -Pemerintah Kabinet Indonesia Maju dinilai masih belum serius menata sistem pangan Indonesia menjadi Simtem Pangan Berkelanjutan, demikian disampaikan saat diskusi tentang Arah Baru Sistem Pangan  Indonesia, di Jaarta, Rabu (15/1). Diskusi yang diadakan Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS) dan Sait Wacth membahas kebijakan pemerintah yang dinilai belum serius menata sistem pangan, padahal, sistem pangan berkelanjutan menjadi dasar untuk membangun kemajuan bangsa.  Menurut Tejo Wahyu Jatimko, Koordinator ADS, di tengah situasi dampak perubahan iklim yang membuat sistem pangan lokal juga dunia sangat rentan masih belum serius penataannya hal itu dilihat dari situasi pangan saat ini dan RPJMN yang disusun Kabinet Indonesia Maju (15/1/2020).

“Bisa dikatakan belum ada yang berubah dalam sistem pangan Indonesia selama 2 dekade ini.  Angka impor pangan semakin tinggi, jumlah petani pangan terus menurun, khususnya di kelompok petani sawah pada kisaran umur dibawah 35 tahun karena pertanian pangan dianggap tidak menjanjikan lagi, bahkan hak-hak petani dan penghasil pangan pun masih menjadi mimpi,” kata Tejo.

Dari 5 prioritas misi Jokowi, dalam RPJMN 2020-2024 dalam 7 Agenda Pembangunan, Pangan, masuk dalam agenda untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi butir 1 : Pengelolaan sumberdaya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumberdaya energi, air serta kehutanan serta butir 2 akselerasi peningkatan nilai tambah agroforestry.

“Padahal pada periode pemerintahan Jokowi sebelumnya, saat pangan menjadi salah satu prioritas yang tertuang di Nawa Cita tentang kedaulatan pangan. Meski banyak kritik karena implementasinya, program kedaulatan pangan ini menghasilkan capaian peningkatan produksi pangan, menurun angka kerawanan pangan hingga 7,9% dan konsumsi ikan masyarakat meningkat menjadi 47,3 kg/kapita/tahun. Sesungguhnya, program kedaulatan ini tidak berbeda dengan program pemerintah sebelumnya hanya fokus pada angka produksi belum melihat  kesejahteraan produsen pangan skala kecil pun belum terlihat jelas. ”Apalagi kini, program pangan semakin direduksi, sementara kita masih berkutat dengan triple burden masalah stunting, kelebihan gizi dan kekurangan micronutrient,” tambah Tejo.

See also  Krissahat Simanungkalit: Mensesneg Pratikno Sudah Saatnya Diganti

Sejak 2012, sejumlah ekonom dunia melalui The Copenhagen Consensus  telah mengidentifikasi cara paling cerdas mengalokasikan dana pembangunan untuk menghadapi 10 tantangan utama dunia, salah satunya berinvestasi untuk perbaikan status gizi. Pemberian gizi merupakan hal yang sangat penting untuk memerangi kelaparan dan ikhtiar agar anak–anak dapat menuntut ilmu dengan baik.

Tantangan lainnya, menurut Ahmad Surambo dari Sawit Watch, luas lahan pangan dibiarkan semakin menyempit, di antaranya akibat perluasan perkebun yang masif.  Perluasan kebun sawit yang kini mencapai 22,8, juta hektar, di mana 60% dikuasai oleh perusahaan besar, bukan hanya menggusur berbagai sistem pangan local yang berdasarkan pada kekayaan keanekaragaman hayati.  “Lahan pangan Indonesia yang  paling subur itu di pulau Jawa, tetapi kami menemukan, ada lahan pangan yang dijadikan perkebunan sawit di Jawa Timur, ”Surambo.

Perluasan kebun sawit juga memicu konflik agraria dan kerentanan penghidupan masyarakat. “Kami mencatat ada 822 konflik terjadi perusahaan sawit.  Selain itu moratorium yang ditetapkan pemerintah, tidak diindahkan dengan ditemukannya beberapa wilayah yang diubah menjadi perkebunan sawit. Pembukaan kebun diantaranya terjadi di Buol, Sulawesi Tengah,” tambahnya.

See also  Hadirkan Infrastruktur LNG untuk Kilang Cilacap, Pertamina Perkuat Kemandirian Energi Nasional

Pemerintah saat ini sedang menggalakkan penggunaan biodiesel dari crude palm oil melalui program B20, B30 hingga B100.  Jika ambisi ini tidak dikelola dengan baik, akan menjadi ancaman baru bagi lahan-lahan pangan yang tersisa. “Jangan sampai terjadi kompetisi yang tidak sehat antara energi dan pangan, yang kemudian lagi-lagi merugikan produsen pangan skala kecil, juga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Surambo.

Perlu keseriusan Kabinet Indonesia Maju untuk segera menata sistem pangan secara berkelanjutan, karena sistem pangan berkelanjutan membutuhkan koordinasi dan integrasi dari berbagai sektor yang terlibat dan terkait dari produksi, pengumpulan, pemrosesan, distribusi, konsumsi dan sampah pangan yang dihasilkan dari pertanian, kehutanan dan perkebunan serta perikanan. Yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem ekonomi, sosial dan lingkungannya. ”Sayangnya hingga saat ini, arah kebijakan pangan kita masih sektoral, sehingga jangan heran jika Indonesia akan menghadapi krisis pangan, gizi, lingkungan yang semakin dalam. Pada akhirnya akan menghambat Indonesa untuk Maju.” papar Tejo.

Sudah saatnya Kabinet Indonesia Maju mulai serius menata Sistem Pangan Berkelanjutan, dengan program dan strategi yang komprehensif. Kalau tidak  hal ini akan menjadi hutang tambahan bagi Presiden  Jokowi, yang dulu menjanjikan kedaulatan pangan bagi negeri ini.

See also  Kasus Penggelapan Pipa Pertamina EP di Serambi Mekah Polisi Menahan 2 Tersangka

Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 :1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, 4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa, 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.(ars)

1 thought on “Tanpa Sistem Pangan Berkelanjutan, Indonesia Akan Sulit Maju

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *