Tak Terima Dugaan Korupsi di Partainya Diusut, Tokoh Reformasi di Partai Banteng Nyerang KPK

Jakarta, chronosdaily.com – Sejumlah tokoh dan politisi, yang mengaku sebagai salah seorang dedengkot Gerakan Reformasi 1998 menyerang KPK. Dikarenakan, partainya hendak digeruduk KPK untuk mengusut sejumlah dugaan korupsi di partai. Tim hukum PDIP meminta dan bertemu dengan Dewan Pengawas KPK. Dalam pertemuan itu, PDIP menyerahkan surat yang berisi poin-poin temuannya soal operasi tangkap tangan (OTT) Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Di dalam Tim Hukum PDIP ini, juga ada nama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, yang memang politisi PDIP. Munculnya nama Menkumham di Tim Advokasi ini sempat dipertanyakan. Sebab, akan menimbulkan ketidaknetralan dalam penegakan hukum. Anggota tim hukum PDIP I Wayan Sudirta  menjelaskan,isi poin-poin yang diserahkan ke Dewas KPK. Salah satunya kabar rencana penggeledahan di DPP PDIP yang gagal dan tidak memiliki izin Dewas KPK.

I Wayan Sudirta menjelaskan, belum ada penetapan tersangka dalam kasus OTT Wahyu Setiawan saat tim KPK datang ke DPP PDIP. Menurutnya, KPK belum bisa melakukan upaya penggeledahan karena masih tahap penyelidikan. Selain itu, tim hukum PDIP juga mengadukan soal dugaan kebocoran sprinlidik ke Dewas KPK. Tim hukum juga bicara soal adanya framing untuk menjatuhkan nama PDIP terkait OTT Wahyu Setiawan.

See also  Kemen PPPA Kecam Penculikan dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Penyandang Disabilitas

Atas langkah PDIP yang diduga menyerang KPK itu, Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar meminta semua pihak yang tidak terima dengan langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK sebainya menggugat melalui praperadilan. Menurutnya, Dewan Pengawas KPK tidak bisa dijadikan bumper untuk menekan KPK. “Jika setiap pihak yang keberatan terhadap langkah KPK melapor kepada Dewas, ini bisa mengebiri independensi KPK. Padahal, apa yang dilakukan KPK adalah pelaksanaan kewenangannya sebagai penegak hukum. Jadi, jika ada pihak termasuk PDIP yang keberatan langkah projusticia KPK, silakan gugat melalui praperadilan,” ujar Fickar, Jumat (17/1/2020).

Fickar menjelaskan, jika dikaitkan dengan UU KPK pada Pasal 65, komisioner dan pejabat KPK saja bila bertemu pihak yang sudah berurusan dengan KPK diancam dengan hukuman 5 tahun. Mestinya meskipun tidak tertulis, Dewas sebagai bagian dari KPK juga terikat dengan aturan itu. “Jadi kalau secara sengaja menemui pihak yang sedang berperkara, jelas-jelas sebenarnya fungsi Dewas tidak lain sebagai perwakilan presiden yang berkuasa. Karena itu, menurut saya, orang-orang yang duduk di Dewas telah mempermalukan dirinya sendiri. Jangan sampai dewas hanya dijadikan bumper, yang justru merusak nama baik orang-orang di dalamnya,” jelasnya.

See also  Libatkan Tokoh Masyarakat, Cara Jitu Ops Yustisi Tiga Pilar di Pulau Untung Jawa

Salah seorang Tokoh Gerakan Reformasi 1998, yang kini menjadi Politisi PDIP Adian Napitupulu pun tidak tinggal diam dengan sepak terjang KPK. Edo, salah seorang pewarta, mengirimkan undangan diskusi yang menghadrikan Adian Napitupulu sebagai salah seorang pembicaranya. Sebagaimana diketahui, salah satu tuntutan Gerakan Reformasi 1998 yang dilakukan Adian Napitupulu dkk waktu itu adalah memberantas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Yang salah satu bentuk pemberantasan korupsinya kini adalah lewat KPK.

Undangan diskusi yang diberi judul Ada Apa Di Balik Kasus Wahyu Setiawan itu, diselenggarakan oleh Indonesia Law Reform Institute (ILRINS), yang dibuat oleh Jeppri Silalahi, yakni salah seorang anak buah Adian Napitupulu sewaktu gabung di Forum Kota (Forkot). Jeppri Silalahi juga kini menjadi kaki tangan Adian Napitupulu dan berpihak kepada partai Banteng.

Diskusi itu digelar pada Minggu 19 Januari 2020, pukul 13.00 WIB, bertempat di Roti Pisang Bakar atau Warung Komando, di Jalan Dr Saharjo, No 1, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Yang diajukan sebagai pembicara dalam diskusi itu adalah Politisi PDIP Adian Napitupulu, Tim Hukum DPP PDIP Maqdir Ismail, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo, Pakar Hukum Pidana Pencucian Uang yang juga Ketua Panitia Seleksi KPK 2019, Dr Yenti Ganarsih, Pakar Komunikasi Politik UPH Dr Emrus Sihombing, dan Koordinator Indonesia Law Reform Institute (ILRINS) Jeppri Silalahi. “Menarik nih. Mungkin mau hajar KPK-kah?” ujar Edo, meresponi undangan yang tersebar itu. [Jon]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *