Tak Punya Izin Walkot Depok, Tempat Ibadah Kembali Digeruduk Massa

Depok, chronosdaily.com – Massa dengan jumlah sekitar 50 orang mendatangi salah satu tempat ibadah umat Kristen di Cinere Belleuvue, Cinere, Depok pada Sabtu (16/09) jam 08.00 WIB pagi. Dalam keterangannya, Pengurus GBI Cinere Belleuvue, Arif Syamsul menjelaskan, “Massa bersorban dengan jumlah sekitar 50 orang, mendatangi rumah ibadah tersebut. Mereka teriak-teriak sambil menggedor-gedor”.

Arif mengaku, pihaknya agak dipersulit oleh lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) setempat saat meminta izin melakukan ibadah di tempat tersebut. “Jemaat yang beribadah adalah pindahan dari Pangkalan Jati, Cinere. Karena kontrak habis, kita pindah ke daerah Gandul. Kita selalu sewa ruko yang mana menurut UU nggak perlu (izin), tapi kita bahasanya kulonuwun ke RT/RW, kelurahan, kecamatan,” urainya

Awalnya para anggota LPM di Gandul mengajukan syarat berupa pengumpulan 60 tanda tangan dan KTP dari warga sekitar agar ibadah bisa dilaksanakan. Syarat tersebut telah berhasil dipenuhi. “Kami memiliki 80 KTP dan tandatangan, tapi masih dipersulit. Mereka bilang itu KTP-nya DKI, KTP Limo,” kisahnya.

See also  Pemkot Jakarta Utara akan ‘All Out’ Tangani Banjir

Ibadah perdana GBI Cinere Bellevue diadakan pada Minggu, 10 September 2023 lalu. Pelaksanaan ibadah juga berada dibawah pengawalan aparat kepolisian.Selepas ibadah, para anggota LPM mengajukan syarat baru untuk izin peribadatan, yakni adanya restu dari Wali Kota Depok. “Mereka mempersulit kami dengan menambah sendiri persyaratan. Bahkan, disuruh restu dulu dari Wali Kota. Mereka minta ditiadakan dulu ibadah selama dua kali minggu,” terang Arif.

Kapolres Metropolitan Kota Depok Komisaris Besar Ahmad Fuady mengatakan sudah menjembatani polemik dan hasilnya untuk sementara GBI Cinere Bellevue melakukan ibadah secara daring sementara mengajukan pemberitahuan ke Wali Kota Depok.”Hasil kesepakatan soal ibadah sementara berlangsung online selama dua pekan. Itu kenapa dua minggu? Karena proses izinnya itu akan diurus selama dua minggu. Setelah itu izin keluar, baru bisa melaksanakan ibadah secara offline,” ujar Fuady Minggu (17/9).
Puluhan orang yang mengatasnamakan ormas tertentu menyebut pelarangan ada tempat ibadah dengan alasan karena sejarahnya daerah tersebut tidak pernah ada yang namanya gereja. [JV] 

See also  Tak Terima Dugaan Korupsi di Partainya Diusut, Tokoh Reformasi di Partai Banteng Nyerang KPK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *