Sugeng Teguh Santoso : Pemerintah Tidak Punya Kontijensi Plan dan Tidak Berbuat Apapun atas Isu FTF

Bogor, chronosdaily.com – Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Tidak akan memulangkan FTF (Foreign Terrorist Fighter) ke Indonesia, demikian Menko Polhukam Mahfud Md di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020). Hal ini menjadi keputusan rapat dengan Presiden Joko Widodo.

Dalam penjelasannya, Mahfud mengatakan ada 689 WNI yang berada di Suriah dan Turki yang merupakan teroris lintas batas atau FTF. Meski begitu, kata Mahfud, pemerintah akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas orang-orang yang dianggap terlibat teror bergabung dengan ISIS atau organisasi serupa lainnya. Data sementara yang dikutip dari badan intelijen Amerika Serikat atau CIA, ada 689 orang yang tergabung teroris lintas negara. Rencana pemerintah pemulangan orang Indonesia pendukung ISIS mendapatkan kritik dari banyak kalangan, meski ada beberapa tokoh menyetujui rencana tersebut.

Rencana itu pertama kali disampaikan kepada publik oleh Menteri Agama Fachrul Razi, dan kemudian membantah kekeliruan terhadap penafsiran atas ucapannya tersebut.  Dalam kesempatan berbeda, Sekjen Peradi Sugeng Teguh Santoso merasa perlu merespon sikap pemerintah agar tidak terjebak dalam blunder politik.

Kepada Chronosdaily, Sugeng Teguh Santoso menjelaskan mengapa dirinya merasa perlu menyikapi apa yang menjadi rencana ataupun keputusan pemerintah terhadap 689 pengikut ISIS. “Pemerintah menggunakan istilah FOREIGHT Terorist Fighter (FTF) bukan jihadis ISIS untuk 689 orang WNI yang berjuang sebagai jihadis ISIS, berbaiat pada ISIS.”
Penyebutan FTF, menurut Sugeng, masuk dalam kategori tindak pidana terorisme yang disepakati sebagai tindak pidana khusus oleh seluruh Negara didunia, dimana atas FTF berlalu jurisdiksi hukum negara dimana FTF beroperasi. “Artinta FTF akan diadili oleh negara dimana FTF ditangkap saat sedang melaksanakan tindak pidana terorisme. Dengan demikian sistim hukum yang akan dipakai mengadili adalah sistim hukum dimana FTF tersebut melalukan tindak pidana terorisme dan ditangkap ditempat kejadian.”
Dalam hal ini, lanjut Sugeng, “Jurisdiksi hukum negara Suriah sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Suriah Bashar Al Assad bahwa mereka akan mengadili dan akan mengeksekui para teroris tersebut, termasuk mungkin 689 teroris asal WNI yang bertempur sebagai jihadis ISIS.”

Pada saat diadili dan mungkin akan dinyatakan bersalah dengan putusan eksekusi hukuman mati, maka status 689 FTF tersebut adalah sebagai WNI. “Dalam statusnya sebagai WNI, maka pemerintah Indonesia wajib dan harus memberikan pendampingan dan fasilitasi hukum bagi para terdakwa FTF tersebut.”

See also  Wagub Kaltim H. Hadi Mulyadi : Pemerintah Daerah Masih Dalami UU Ciptaker

bagi Sugeng Teguh Santoso, ada banyak hal yang perlu diluruskan oleh pemerintah. Adanya pernyataan pemerintah Indonesia yang menyebut tidak akan memulangkan FTF tersebut dengan alasan supaya virus terorisme tidak meracuni 267 juta WNI di Indonesia, disebut Sugeng sangat tidak pas. “Ini pembodohan publik namanya, karena tidak mungkin pemerintah Indonesia kemudian tidak bisa, atau tidak mau, atau menyampaikan tidak perlu membawa pulang 689 FTF ke Indonesia yang dalam status terdakwa tindak pidana terorisme yang ditahan oleh otoritas Suriah.”

“Dengan penyebutan FTF didalamnya, maka menyiratkan mereka 680 FTF tersebut adalah tetap sebagai WNI.” Hal ini berbeda dengan penggunaan istilah jihadis ISIS yang menurut guru besar UI ahli hukum Internasional Prof Hikmahanto Juwana, karena mereka jihadis ISIS maka otomatis kehilangan status WNI. “Alasannya, mereka memenuhi syarat kehilangan kewarganegaraan karena masuk dalam legiun asing serta secara terbuka menyatakan tidak mengakui pemerintah Indonesia.”

Sugeng Teguh Santoso berharap pemerintah harus jeli dan tidak gegabah dalam penggunaan istilah terhadap mereka, atau kalau memang sudah menjadi keputusan pemerintah menjadikan mereka tetap sebagai WNI ada konsekuensi hukum yang rentan, merugikan dan mencoreng Indonesia di tingkat internasional. “Menurut saya, kehilangan status atau pencabutan status kewarganegaraan ini akan lebih mendasar untuk diterapkan demi kepentingan Indonesia kedepan.”

See also  Kasus Jiwasraya, Moeldoko Janjikan Istana Panggil Menteri BUMN Erick Thohir 

Mengapa? Berikut alasan yang disampaikan Sugeng Teguh Santoso :

 1. Bila tidak dicabut status WNI-nya, maka para terdakwa teroris tersebut yang diadili oleh Peradilan Negara Suriah wajib diberikan fasilitasi pendampingan hukum.
2. Dengan status FTF tersebut maka terhadap istri, anak pelaku FTF yang terbukti tidak terlibat dan melakukan tindak pidana terorisme (hanya tinggal di kamp-kamp ISIS) status mereka adalah WNI, sepenuhnya harus dilindungi dan harus diurus sebagai WNI yang terlantar di negara asing. Sementara doktrinal ISIS terhadap perempuan dan anak-anaknya sudah melekat.

Nah, atas mereka ini mau diapakan? Sebagai WNI mereka berhak pulang ke Indonesia dan harus difasilitasi pulang oleh pemerintah. “Sementara pemerintah menyatakan khawatir virus terorisme menjangkiti 267 juta WNI di Indonesia.” Jadi disini, jelas Sugeng, ada sikap ambigu pemerintah dan adanya ketidakpastian hukum mengenai nasib perempuan dan anak-anak WNI eks ISIS. “Perempuan dan anak-anak yang sudah disusupi ideologi kekerasan ala ISIS adalah mesin penghancur dalam wujud manusia. Pemerintah Bingung.”

See also  Kekean Wastra Gallery: Binaan Pertamina Berhasil Berdayakan Perempuan dan Difabel

chronosdaily
go

3. Oleh karena itu pemerintah semestinya tetap menggunakan istilah JIHADIS EX ISIS atas 689 orang tersebut termasuk istri mereka selanjutnya memakai treatment hukum Pencabutan Status WNI. “Dengan dicabutnya status WNI, maka pemerintah tidak punya tanggung jawab lagi atas mereka dan tidak dapat dituntut untuk mengurus 689 jihadis ISIS itu pulang ke Indonesia.”

3. Bagaimana dengan anak-anak mereka? Bila menggunakan terminologi FTF maka anak-anak tersebut adalah anak-anak WNI yang orang tuanya sedang diadili sebagai pelaku terorisme di Suriah. “Terhadap ibu dan anak-anaknya terdapat kewajiban negara RI mengurus dan melindungi wanita dan anak-anak untuk pulang. “Ini bisa dipastikan sangat berpotensi munculnya intoleransi dan terorisme di Indonesia dikemudian hari.”

“Ini yang menjadi dasar pemikiran saya, dimana terlihat pemerintah sesungguhnya tidak memiliki kontijensi plan, rencana tindak pengamanan 267 juta WNI didalam negeri Indonesia. Memiliki rasa kemanusiaan itu suatu keharusan, kita sepakat,” tuntas Sekjen Peradi Sugeng Teguh Santoso SH.

Leave a Reply

Your email address will not be published.