Senator Papua Barat Desak Hentikan Stigmatisasi,  Diskriminasi serta Labelisasi Teroris Terhadap Papua 

Jakarta, chronosdaily.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Daerah Pemilihan Papua Barat (Pabar), Yosepus Mamberob Rumakiek mengungkapkan, kondisi wilayah Masyarakat Papua, saat ini tidak begitu jauh berbeda dengan era tahun 1970-an akhir. Menurut Senator asal Papua Barat ini, hal itu juga menunjukkan belum ada kemajuan yang berarti di hampir seluruh Wilayah Papua. 

“Orang tua saya bercerita, ketika saya lahir masih situasinya begitu-begitu saja. Hingga saya tamat kuliah, dan bahkan kini menjadi anggota DPD dari Papua Barat, juga tidak banyak berubah. Begitu-begitu saja,” ungkap pria yang lahir di era akhir 1970-an ini, ketika berbincang dengan awak media, belum lama ini. 

Mamberob, demikian dia akrab disapa, mengatakan, hal yang paling mengejutkan saat ini, tidak ada pertukaran informasi yang seimbang dan berkeadilan atas kondisi riil di Papua dengan yang disampaikan para Pejabat di Jakarta. Jika di-review pada masa era 1970-an, kata dia, bisa dibayangkan betapa masih tertinggalnya kondisi masyarakat di hampir semua wilayah Papua itu. Kondisi pendidikan yang masih semrawut, pelayanan kesehatan yang sangat tidak memadai, kehidupan perekonomian yang juga masih banyak mengandalkan hasil-hasil hutan dan laut secara tradisional. 

“Bahkan, di era sekarang, katanya kemajuan teknologi dan informasi yang sudah sangat maju dan canggih, nyatanya sebagian besar wilayah Papua itu kesulitan sekali mengakses jaringan internet, jaringan telepon, atau komunikasi jarak jauh,” jelas pria yang pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) ini. 

Pria jebolan kampus Sekolah Tinggi Teologia (STT) ternama di Jayapura ini menyebut, telah terjadi dugaan pembungkaman terhadap sejumlah kampus di Papua. Dengan adanya tudingan dan tuduhan dari Jakarta, bahwa para mahasiswa di kampus-kampus itu disusupi oleh separatis atau berkolaborasi dengan teroris. 

“Saya tidak setuju dengan tuduhan yang dilakukan Jakarta itu kepada Saudara-Saudari saya di kampus-kampus di Papua, yang dituduh sebagai bagian dari separatis atau bagian dari teroris. Tidak ada teroris di Papua. Informasi yang disampaikan Jakarta itu sangat sepihak. Tidak bisa dibuktikan, dan malah cenderung dijadikan alat untuk membentuk persepsi buruk atau opini buruk tentang mahasiswa dan Masyarakat Papua yang sesungguhnya,” beber Mamberob Yosepus Rumakiek. 

Senator Papua Barat ini menegaskan, telah terjadi kooptasi informasi dan juga pemberitaan sepihak yang dilakukan oleh Jakarta atas kondisi Papua. Hal itu sangat nyata, sebab Pemerintah Pusat melalui para Aparaturnya, malah memutus jejaring komunikasi, seperti jaringan internet dan juga persebaran informasi yang positif tentang Papua. 

“Telah terjadi dugaan kooptasi informasi dan juga pemberitaan-pemberitaan sepihak oleh Jakarta, terutama oleh institusi Polri, terhadap kondisi riil di Papua. Mereka hanya menyampaikan versi sepihak mereka saja selama ini. Dan lagi pula, jaringan internet di berbagai wilayah di Papua sangat terbatas. Malah beberapa kali diisolir dan diputus oleh Jakarta,” ungkap Mamberob Yosepus Rumakiek. 

Oleh karena itu, menurut jebolan Pasca Sarjana Universitas Indonesia itu, dia menyebut telah terjadi desain dan skenario buruk terhadap Papua, yang dilakukan oleh berbagai pihak dari Jakarta. Semua desain itu, lanjut pengurus Presidium Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) ini, bermuara pada stigmatisasi negatif dan buruk terhadap Papua dan Masyarakat Papua. Sehingga, tindakan-tindakan diskriminatif pun terus menerus terjadi bagi Orang-Orang Papua, yang seolah sah dan legal untuk dilakukan oleh siapa pun dan di mana pun. 

“Buktinya, sampai saat ini, stigmatisasi dan diskriminasi terhadap Orang Papua terus terjadi. Seolah Papua itu sudah dikuasai oleh terorisme. Tindakan itu semua dilakukan oleh Pejabat-Pejabat yang dari Jakarta,” terangnya. 

Mamberob juga menolak adanya labelisasi teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Sebab, menurutnya, akar persoalan yang sesungguhnya tidak pernah disentuh dan diselesaikan oleh Jakarta, malah dengan desain buruk menuduh ada teroris di Papua. “Seluruh Orang Papua terstigma negatif oleh tindakan labelisasi dan aksi-aksi pengejaran teroris di Papua yang dilakukan Polri dan TNI. Seolah-olah ada teroris di Papua,” sebutnya. 

Skenario dan stigmatisasi buruk yang dilakukan Jakarta terhadap Papua, kata dia, adalah semacam kejahatan kemanusiaan yang harus segera dihentikan. “Ingat, Papua dan Orang-Orang Papua itu bukanlah ISIS yang meluluhlantakkan Irak sana. Papua dan Papua Barat, sama. Kami sama-sama rambut keriting, kulit hitam, sama-sama Papua. Tidak ada terorisme di Papua. Jangan labelisasi dan jangan stigmatisasi negatif Papua,” imbuhnya. 

Dia meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menghentikan tindakan-tindakan diskriminatif dan stigmatisasi negatif terhadap Papua. Jikalau memang Papua adalah saudara dan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), lanjut Mamberob Yosepus Rumakiek, maka tindakan mengkriminalisasi dan melabelisasi kelompok Masyarakat Papua sebagai teroris harus disetop segera. 

“Terutama, mesti dibuka komunikasi dan informasi yang faktual, yang riil dari kedua belah pihak. Dari Papua dan dari Jakarta. Jangan dikooptasi dan jangan hanya satu jalur corong saja. Itu namanya kejahatan informasi jika hanya satu corong. Hentikan stigmatisasi dan diskriminasi informasi di Papua. Hentikan labelisasi teroris bagi Orang Papua,” tandas Mamberob Yosepus Rumakiek. [Jon]