Ricuh Taman Sari Bandung, Politisi Hendaknya Menahan Diri. Polisi dan Pemda Sudah Profesional

chronosdaily

Bandung, chronosdaily.com – Kinerja Kepolisian dalam membantu Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk melaksanakan eksekusi pengosongan lahan di Taman Sari Kota Bandung dianggap sudah professional. Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (Laksi) Azmi Hidzaqi menyampaikan, pasca dilakukannya pembebasan rumah dan lahan di Taman Sari oleh Apaparat Gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polisi dan TNI, untuk membantu tugas pengamanan di Taman Sari, hanya meributi kericuhan yang tersebar di media sosial dan media massa. “Ramainya hanya di media. Dan dikecam oleh anggota DPR RI Desmon J Mahesa. Padahal, Polisi hanya membantu pengamanan pengosongan lahan milik Pemkot Bandung yang mendapat perlawanan warga,” tutur Azmi, Rabu (18/12/2019).

Menurutnya, tugas Polisi hanya membantu Pemda Bandung melaksanakan eksekusi pembebasan lahan dan menjaga aset sesuai dengan perintah Pemkot Bandung. Selain itu, lanjut Azmi, Pemkot Bandung juga sudah memenangkan gugatan yang dilayangkan warga di Mahkamah Agung. Putusan itu sudah inkrah sehingga SK Kepala DPKP3 Nomor 538.2/1325A/DPKP3/2017 tentang Penetapan Kompensasi Bangunan, Mekanisme Relokasi dan laksanaan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang jadi dasar penggusuran sah secara hukum. “Sosialisasi hingga mediasi terkait proyek Rumah Deret sudah dilakukan Pemkot Bandung kepada warga RW 11, Kelurahan Tamansari sejak lama. Sejak 2010 mereka sudah tidak ditarik sewa karena Pemkot Bandung sudah menyatakan lahan akan dipakai,” ujarnya.

Menurut Azmi, adanya komentar bernada miring dari politisi Desmon J mahesa yang dialamatkan kepada Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufriadi mengenai ricuh eksekusi, kurang tepat. “Tuduhan yang dialamatkan ke Kapolda tidak berdasar. Karena polisi yang bertugas di lapangan tidak   melanggar HAM,” ujarnya.

Lebih jauh, menurut Azmi, tuntutan agar Kapolda Jabar diganti karena tidak profesional dalam menjalankan tugas pengamanan, juga keliru. Azmi melihat, justru polisi sudah sangat hati-hati dalam menjalankan tugasnya di lapangan. “Polisi juga menahan kesabaran untuk tidak terprovokasi emosinya ketika dilempari oleh para penolak eksekusi. Permintaan agar Kapolda dievaluasi adalah pendapat pribadi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya,” katanya lagi.

Sebab, lanjutnya, adanya kericuhan di lapangan lebih disebabkan adanya penyerangan dari pihak warga yang menghalangi  dilakukan pembongkaran, sehingga terjadilah kericuhan, “Penggiringan opini yang dilakukan untuk menyudutkan polisi dalam pengamanan pengosongan lahan  merupakan pemutarbalikan fakta. Karena kericuhan muncul akibat dari penyerangan dari oknum warga dan pihak luar yang menginginkan pembatalan eksekusi lahan di Taman Sari,” ujar Azmji membela polisi.

Dia berharap, tuduhan yang menyudutkan sebaiknya ditempatkan secara proporsional saja. Azmi juga berharap, pihak-pihak yang berupaya menunggangi atau mencari sensasi untuk tidak melanjutkan aksinya. “Kami percaya polisi sudah sesuai dengan protap dan sesuai dengan standar pengamanan di lapangan. Kami menolak adanya tuduhan yang menyatakan polisi melakukan pelanggaran HAM di lapangan. Karena polisi tidak dilengkapi dengan peluru tajam dalam mengamankan pengosongan lahan. Kami berharap para elit politik menahan diri untuk tidak berkomentar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Semoga memberikan pandangan objektif terhadap persoalan ini,” ujarnya. [Jon]

Author: Roy Agusta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *