Revisi UU KPK Dilakukan Diam-Diam, Komitmen Pemberantasan Korupsi Dipertanyakan

Jakarta, chronosdaily.com – Komitmen pemberantasan korupsi dari para pejabat dan penguasa di negeri ini sangat diragukan. Hal itu terlihat dari, proses seleksi Capim KPK 2019 yang masih dipersoalkan. Serta adanya upaya melakukan Revisi Undang-Undang KPK secara diam-diam. Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto menyampaikan, sebagai penguasa hari ini komitmen Presiden Joko Widodo untuk memberantas korupsi pun patut dipertanyakan.

Dia menjelaskan, penerimaan capim KPK tanpa koreksi oleh Jokowi melukai hati masyarakat. Padahal, tadinya Jokowi diharapkan akan mendengar maupun melaksanakan gejolak penolakan masyarakat terhadap capim KPK yang bermasalah. Itu demi tegakkan hukum pemberantasan korupsi. Bahkan, dikatakan Adri, belakangan ini, pernyataan-pernyataan Jokowi terkait pemberantasan korupsi dinilai berseberangan dengan komitmennya sebagai Presiden dalam komitmen pemberantasan korupsi. “Kondisi ini semua, semakin lama semakin merugikan keuangan negara, di tengah meningkatnya hutang Indonesia ke luar negeri,” tutur Adri Zulpianto, Sabtu (07/09/2019).

Proses  rekrutmen capim KPK yang telah disetujui Jokowi, kini bergulir di DPR. Sebagai wakil rakyat, lanjut Adri, maka DPR harus menolak capim KPK yang bermasalah. Sebagai bentuk aspirasi masyarakat melalui wakilnya di Senayan, langkah Presiden Jokowi yang tidak melakukan koreksi terhadap para Capim yang diserahkan Pansel itu, menunjukkan Presiden lebih menuruti keinginan dan permintaan kolega-koleganya dari anggota partai dan juga yang sebagian telah duduk sebagai anggota DPR RI Itu semua perlu dicermati.

“Karena selama ini, KPK selalu menyasar politisi yang korup. Dan politisi itu sebagian besar ada di DPR maupun di DPRD, bahkan Gubernur, Walikota maupun Bupati yang merupakan hasil proses politik partai,” tuturnya. Maka, kata Adri, jika DPR tidak mendengarkan aspirasi masyarakat untuk menolak capim KPK. Atau malah hanya menyampaikan kepentingan politik, maka patut diduga, DPR hanya menjadi tempat perkumpulan perwakilan partai, yang hanya menyuarakan suara dan kepentingan partai. “Bukan sebagai perwakilan rakyat. Bukan Dewan Perwakilan Rakyat yang menyampaikan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Karena,  lanjutnya lagi, dengan disetujuinya capim KPK yang bermasalah, akan menjadi sandera. Itu akan menghambat proses penegakan hukum pemberantasan korupsi,” ujarnya. Jika meloloskan capim KPK bermasalah, maka pimpinan KPK yang mendatang akan dengan mudahnya menjadi sandera elite politik. “Dan itu akan menghambat proses penegakan hukum bagi koruptor,” ujarnya. Dia mengatakan, pimpinan KPK mendatang harus bersih dari sekecil-kecilnya dosa di masa lalu. “Sehingga KPK mampu menjadi ujung tombak tajam untuk pemberantasan korupsi di Indonesia,” tutupnya. [Jon]

Author: Roy Agusta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *