Revisi UU KPK Bukti Keberpihakan dan Kepentingan DPR Bukan Lagi ke Rakyat

Jakarta, chronosdaily.com – Operasi senyap Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kembali mencuat kepermukaan. Tiba-tiba saja DPR mengagendakan rapat paripurna pada Kamis (5/09/2019), untuk membahas usulan Badan Legilasi (Baleg) atas revisi UU KPK.

Koordinator  Solidaritas Pemerhati Hukum (SPH), Heryanto mengampaikan, upaya perevisian UU KPK tidak terlepas dengan pro dan kontra. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan di revisinya UU KPK dapat menguatkan peranan KPK , ataukah malah sebaliknya, melemahkan KPK? “Subtansi perevisian yang disepakati DPR itu ada enam poin perubahan, baik dari aspek kedudukan dan kewenangan KPK,” ujar Heriyanto, Sabtu (07/09/2019).

Dia melihat, dari enam poin perubahan tersebut, ada 2 poin perubahan diduga melemahkan kewenangan KPK. Pertama, soal kedudukan KPK dipaksa untuk berada pada cabang eksekutif atau pemerintahan. Hingga pegawai KPK ke depan, akan berstatus aparatur sipil negara (ASN). Dan harus tunduk pada Undang-Undang ASN.

Kedua, kewenangan penyadapan oleh KPK baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Pengawas. “Poin-poin itu, perlu disadari, ada tabir yang harus diungkapkan. Agar menjadi bahan kajian bersama seluruh masyarakat Indonesia, dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,’ ujar Heryanto.

See also  Bertemu Edhy Prabowo Ikatan Sarjana Kelautan Unhas Sampaikan 8 Rekomendasi

Peran DPR, katanya,  pra pelantikan ini sudah menampakan kemorosotan. Dan tidak mencerminkan jatidirinya sebagai wakil rakyat.“Dengan kebijakannya ingin mengubah UU KPK di awal-awal, adalah bukti keberpihakan dan kepentingan DPR bukan lagi pada rakyat. Melainkan atas kepentingannya pribadi,” ujarnya lagi.

Dengan mengubah UU KPK, yakni menjadikan KPK sebagai bagian dari pemerintahan, hanya akan menimbulkan banyak masalah nantinya. “Bagian pemerintahan yang independen dimaksud malah menimbulkan kekhawatiran kalangan penggiat korupsi dan masyarakat. Sehingga KPK akan mudah didikte oleh pemerintah. Serta setiap kasus dan proses pemberantasan korupsi menjadi terhambat dan terhalang oleh prosedural yang njelimet,” ujar Heryanto.

Menurut dia, kini KPK yang sedang ujung tanduk. “Kita akui selama ini tidak pernah terdengar salah menangkap orang atau seorang napi koruptor dalam kasusnya tersebut. Rasa kekhawatiran yang  berlebihan DPR ini justru malah memperlihatkan DPR makin phobia terhadap KPK,” jelasnya. Seharusnya, setiap anggota masyarakat, dan setiap pejebat publik atau pejabat negara, tak perlu merasa khawatir. “Jika kita orang jujur kenapa harus takut dengan penegak hukum. Toh, orientasi awal DPR jelas didaulat untuk melindungi hak-hak rakyat bukan melindungi kepentingan sekelompok orang saja,” ujarnya.

See also  Revisi UU KPK Dilakukan Diam-Diam, Komitmen Pemberantasan Korupsi Dipertanyakan

Menurut dia, masih banyak RUU yang belum disahkan DPR. Orientasinya masih ada sebagian yang keberpihakannya kepada aspirasi rakyat. Contoh, RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, RUU tentang Kewirausahaan Nasional,RUU tentang Pekerja Sosial dan lain sebagainya. “Konsep awal kinerja DPR sungguh tidak menggembirakan bagi masyarakat. Lagi-lagi keluar dari jalur yang diinginkan oleh rakyat,” ujar Heriyanto. [Jon]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *