PTPN V Berupaya Hilangkan Barang Bukti Korupsi, KPK Harus Segera Bertindak

Jakarta, chronosdaily.com – Tim Advokasi Keadilan Agraria SETARA Institute bersama perwakilan petani yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pejabat PT Perkebunan Nusantara V (PTPN-V).

Advokat Publik dan Koordinator Tim Advokasi Keadilan Agraria SETARA Institute, Disna Riantina menyebutkan, dugaan korupsi yang dilaporkan adalah pembiaran lahan 500 hektar yang diserahkan oleh Koperasi kepada Negara melalui PTPN V sebagai upaya memenuhi kewajiban dilaksanakannya kerja sama pembangunan kebun.

Oleh PTPN V, lanjut dia, lahan tersebut dibiarkan dan sengaja tidak dibukukan sebagai Kekayaan Negara, sehingga beralih kepemilikan dan menimbulkan Kerugian Negara. Akibat tindakan ini, Negara dirugikan kurang lebih Rp 134.000.000.000.  atau Rp 134 Miliar.

“Klaim beberapa pihak bahwa PTPN V menjadi avalist atau penjamin Koperasi dalam pengambilan kredit pembangunan kebun adalah menyesatkan. Hal itu juga sebagai upaya menutupi dugaan praktik korupsi yang akut di tubuh PTPN V,” ujar Disna Riantina, dalam siaran pers, yang diterima Sabtu (26/06/2021).

See also  Subholding Shipping Pertamina Resmi Beroperasi

Menurut Disna Riantina, hal yang sebenarnya terjadi adalah PTPN V gagal membangun kebun, mengelola kredit secara tidak akuntabel dan sarat dengan korupsi. Lalu menutupi kredit itu dari uang Negara yang dikelola PTPN V.

“Di sinilah letak korupsi yang dilakukan PTPN melalui akal-akalan sebagai Bapak Angkat para petani dalam skema Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA),” ungkapnya.

Bukan hanya Kopsa M yang menjadi korban, lebih dari 10 koperasi menjadi korban buruknya kinerja BUMN perkebunan milik Negara ini. Terbaru, PTPN V baru saja merampas 150 hektar lahan milik masyarakat adat Pantai Raja, Kampar. Perampasan dilakukan pada Kamis 24 Juni 2021.

“Jadi, dalam kasus yang dilaporkan oleh SETARA Institute ke KPK, pangkal soalnya adalah pembangunan kebun gagal, kredit dikelola secara tidak benar dan pembengkakan utang yang disengaja untuk menjerat petani menyerahkan tanah-tanah yang tersisa kepada PTPN V,” lanjutnya.

Lebih dari 15 tahun uang Negara dihamburkan PTPN V untuk menutupi perbuatannya yang tidak mampu menyelesaikan tanggung jawab dalam skema kerja sama dengan petani. Sehingga, selain Rp 134 miliar tadi, Negara juga dirugikan sebesar Rp 182.980.600.000 hingga 2023 nanti.

See also  36 Pejabat Eselon II Dilantik Jaksa Agung, Kapuspenkum Kejagung Mukri Resmi Kajati Kalteng

Advokat Publik dan Anggota Tim Advokasi Keadilan Agraria SETARA Institute, Erik Sepria menambahkan, saat ini, PTPN V sedang sibuk memutarbalikkan fakta dengan membangun opini yang menguntungkan dirinya, demi menutupi dugaan korupsi tersebut.

Erik Sepria membeberkan, rangkaian upaya penghilangan barang bukti sedang dilakukan seperti mengaburkan alat bukti saksi dengan menghimpun anggota koperasi baru untuk mendukung PTPN, merebut kepemimpinan koperasi yang sedang memperjuangkan haknya, upaya melegalisasi kebun-kebun yang dihilangkannya, mengaburkan utang bank yang dikelola tidak akuntabel sebagai seolah-olah kebaikan PTPN, menghilangkan bukti kerja sama pembangunan kebun, dan lain-lain.

“Tujuan akhir dari seluruh proses kinerja yang buruk ini adalah merampas seluruh tanah seluas lebih dari 2000 hektar yang dimiliki oleh 997 petani yang tergabung dalam Kopsa M,” ujar Erik.

Erik mengaku heran, bagaimana mungkin, BUMN yang diberi tugas untuk membantu petani meningkatkan kesejahteraannya, justru bernafsu merampas tanah petani? “Menteri BUMN, Erick Thohir dan Presiden Jokowi harus memastikan PTPN V bekerja profesional dan tidak merugikan petani,” tegasnya.

Selain itu, Kopsa M dan Tim Advokasi Keadilan Agraria SETARA Institute mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil tindak segera. “Memastikan upaya penghilangan barang bukti tersebut bisa dicegah dan segera melakukan pemeriksaan pihak-pihak yang telah dilaporkan,” tandas Erik Speria. [Jon]

See also  Presiden: Pengawasan Berkelanjutan Wujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Leave a Reply

Your email address will not be published.