Proyeksi Pemulihan Kuat, APBN 2022 Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,0 – 5,5%

Jakarta, chronosdaily.com – Presiden Joko Widodo menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR, Senin (16/08). Dalam pidatonya, Presiden menyatakan APBN 2022 didesain antisipatif, responsif, dan fleksibel merespon ketidakpastian pandemi Covid-19 yang belum berakhir, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian.

Pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0-5,5%. “Tingkat pertumbuhan ekonomi ini juga menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan reformasi struktural. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global dan domestik dapat menyumbang risiko bagi pertumbuhan ekonomi ke depan,” ungkap Presiden.

Asumsi indikator ekonomi makro lainnya yang digunakan pada tahun 2022 yaitu inflasi dijaga pada tingkat 3%, nilai tukar rupiah bergerak pada kisaran Rp14.350 per US$, suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun sekitar 6,82%, harga minyak mentah diperkirakan berkisar 63 US$ per barel, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari.

See also  Masuk 6 Besar Anugerah Pemda Inovatif, Surakarta Paparkan Inovasi Daerah

Sedangkan Postur APBN 2022 tetap dirancang untuk mendukung keberlanjutan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Belanja negara dalam RAPBN 2022 direncanakan Rp2.708,7 triliun yang meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun. Pendapatan negara tahun 2022 diperlukan Rp1.840,7 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp333,2 triliun. Defisit anggaran tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp868 triliun atau 4,85% PDB.

“Pada tahun 2022, Pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural,” pungkas Presiden. [Kemenkeu]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *