Prof Dr ST Burhanuddin: Yang Mau Coba-Coba dengan Ketegasan Saya, Silakan! 

Jakarta, chronosdaily.com : Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr ST Burhanuddin memerintahkan setiap Jaksa, khususnya di bawah Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) untuk menggerakkan tugas dan fungsi Pengawasan secara efektif dan efisien. Hal itu untuk memastikan kinerja Jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia berjalan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang diamanatkan.

Serta untuk menindak tegas setiap oknum Jaksa yang lalai atau malah melanggar ketentuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Jaksa. “Mengingat fungsi strategis dari Bidang Pengawasan, maka saya berharap, pelaksanaan tugas pengawasan dipastikan bisa dijalankan secara efektif dan efisien. Saya yakin jika semua instrumen pengawasan bisa digerakkan secara efektif, maka Insyaa Allah kinerja organisasi kita akan berjalan sesuai harapan kita semua,” ujar Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr ST Burhanuddin.

Hal itu dinyatakan Burhanuddin saat memberikan pengarahan dan sekaligus membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021, pada Selasa (05/10/2021). Rakernis ini digelar selama dua hari, yakni sejak Selasa, 05 Oktober 2021 hingga Kamis, 06 Oktober 2021.

Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin, membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Pengawasan Kejaksaan RI Tahun 2021 secara virtual, dari ruang kerja Jaksa Agung di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Hadir secara virtual dalam acara ini yaitu Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dr Barita Simanjuntak, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Setia Untung Arimuladi, para Jaksa Agung Muda (JAM), Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Kabandiklat).

Kemudian, para Staf Ahli Jaksa Agung, para Pejabat Eselon II dan Eselon III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), para Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia.  Beserta Asisten Pengawasan dan jajaran, para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri se-Indonesia. Mereka mengikuti Rakernis dari ruang kerja atau dari kantor masing-masing.

See also  Bersatu dalam Wadah Tunggal, Arsjad Rasjid Jadikan Kadin Lokomotif Ekonomi

Mengawali arahannya, Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr ST Burhanuddin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Bidang Pengawasan atas terselenggaranya Rakernis itu. “Saya berharap, ikhtiar yang kita lakukan dapat memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya penguatan pengawasan dalam mengakselerasi perubahan dan perbaikan. Serta meningkatkan performa kinerja Kejaksaan dalam upaya memulihkan dan menumbuhkan kepercayaan publik atau public trust,” lanjut Burhanuddin.

Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) ini menyebut, Forum Rakernis itu dilaksanakan dalam situasi pandemi Covid-19.  Oleh karena itu, tidak bosan-bosannya Burhanuddin mengingatkan untuk terus menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat, serta selalu gunakan masker. 

“Saya juga minta kepada segenap pimpinan di Bidang Pengawasan agar senantiasa memastikan ketersediaan fasilitas dalam penerapan protokol kesehatan. Meskipun di Indonesia saat ini tren kasus Covid-19 telah menurun, namun kita harus tetap waspada,” ujarnya.

Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan, pelaksanaan Rakernis Pengawasan yang paling akhir ini sejalan dengan manajemen organisasi yang menempatkan pengawasan sebagai instrument controlling. Artinya, pengawasan bertanggung jawab memonitor dan memastikan organisasi telah berjalan sesuai perencanaan.

Sehingga dari Bidang Pengawasan inilah ukuran keberhasilan Bidang Pembinaan, Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Tindak Pidana Khusus, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Pidana Militer dan badan Diklat akan dinilai secara keseluruhan.

See also  Prajurit Kodim 0913/PPU Membentuk Karakter CPNS melalui PBB

Fungsi pengawasan, lanjut Burhanuddin, memegang peranan penting dalam memelihara dan meningkatkan kualitas Good Governance and Clean Government atau tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa di Kejaksaan. “Capaian kinerja Bidang Pengawasan akan terlihat dari terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan akuntabilitas kinerja, laporan keuangan yang andal, serta kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan,” lanjutnya.

Salah satu tantangan bagi pengawasan yang perlu untuk segera dievaluasi, ditekankan Burhanuddin, adalah masih tingginya angka tunggakan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat. “Dan kurang cepatnya respon terhadap pelanggaran disiplin pegawai, serta belum optimalnya penyelesaian atas temuan-temuan BPK pada Laporan Keuangan Kejaksaan,” jelasnya.

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut sangatlah relevan Rakernis Bidang Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 ini mengangkat tema ‘Kerja Keras Untuk Kejaksaan Hebat’.

Karena penyelesaian tunggakan dan program-program Kejaksaan hanya bisa dilaksanakan melalui kerja keras jajaran Bidang Pengawasan. “Penegakan disiplin ke dalam internal Kejaksaan dan pelayanan prima dalam memberikan kecepatan respon atas aduan masyarakat akan berdampak meningkatnya public trust. Dengan adanya public trust masyarakat, Kejaksaan hebat dapat kita wujudkan,” ujar Budhanuddin.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga mengatakan, pengawasan merupakan elemen vital sebagai early warning system atau sistem peringatan atau deteksi dini untuk melihat potensi pelanggaran. Secara garis besar terdapat 3 unsur yang terkandung dari fungsi pengawasan yaitu,

Pertama, Menjaga sebagai unsur pencegahan. Kedua, Membina sebagai unsur perbaikan, dan ketiga, Menghukum sebagai unsur penjeraan. “Unsur 3M tersebut harus menjadi landasan atau suatu asas bagaimana pengawasan bekerja. Cegah dahulu sebelum terjadinya perbuatan indisipliner agar institusi tetap terjaga marwahnya,” lanjut Burhanuddin.

See also  Ketua MA dan Presiden Jokowi, Tolong Dengarkan Keluhan Para Pencari Keadilan

Burhanuddin mengatakan, penegakan sanksi yang tegas, juga sangat diperlu diterapkan kepada setiap jaksa yang melanggar. “Bina apabila pegawai yang melanggar masih dapat diperbaiki perilakunya. Dan hukum bagi mereka yang tidak dapat dibina dan secara nyata mencoreng nama baik institusi agar menciptakan efek jera serta menjadi pembelajaran bagi pegawai yang lain,” imbuhnya.

Bidang Pengawasan, kata Burhanuddin, harus mampu mendudukkan instrumen penjatuhan hukuman sebagai instrumen pembinaan dan pencegahan. Oleh karena itu, berat ringannya hukuman harus didasarkan pada tujuan membina pegawai itu sendiri, artinya harus mampu memberi ruang bagi pegawai untuk memperbaiki diri, kecuali dalam hal pelanggaran disiplin yang berat.

Sanksi tegas dan terukur harus bisa diterapkan secara objektif dan transparan. “Dalam kesempatan ini, saya ingin mengingatkan Bidang Pengawasan harus dapat memastikan telah dilakukannya pengawasan melekat pada masing-masing bidang,” ujar Burhanuddin.

Supaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan sebagaimana rencana dan program kerja yang telah dibuat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta petunjuk pimpinan.

Pada bulan lalu, lanjut Burhanuddin, dirinya telah mengeluarkan petunjuk melalui Surat Nomor: R-95/A/SUJA/09/2021 yang memerintahkan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi untuk meneguhkan kembali komitmen integritas. “Yang salah satu poin pentingnya adalah untuk melakukan pengawasan melekat kepada seluruh jajarannya.

Apabila ada bawahannya yang melakukan pelanggaran, maka saya akan lakukan evaluasi atasannya hingga 2 tingkat ke atas. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atasan atas kegagalannya membina anak buah,” jelasnya.

chronosdaily
go

Leave a Reply

Your email address will not be published.