Prof Dr Burhanuddin Terus Pacu Gerakan Modernisasi Kejaksaan 

Jaksa Agung RI, Prof. Dr. ST Burhanuddin

Lima, Bidang Pidana Umum.

Kepada Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Jaksa Agung Burhanuddin meminta agar dilakukan evaluasi ketaatan tiap satuan kerja dalam hal ketaatan pengisian Case Management System atau CMS. “Tegur apabila ada satuan kerja yang abai dan lalai. Hal ini dikarenakan dengan tertibnya pengisian CMS tersebut maka akan meningkatkan keakurasian data yang dibutuhkan instansi dan pimpinan dalam membuat suatu kebijakan,” ujar Burhanuddin.

Selain itu, kepada seluruh jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum), Burhanuddin meminta agar dipastikan bahwa kebijakan Restorative Justice dilaksanakan dengan baik dan benar, serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Enam, Bidang Pidana Khusus.

Kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Burhanuddin juga menyampaikan, agar mengevaluasi ketaatan tiap satuan kerja dalam hal ketaatan pengisian CMS.

Tegur apabila ada satuan kerja yang abai dan lalai. Hal ini dikarenakan dengan tertibnya pengisian CMS tersebut maka akan meningkatkan keakurasian data yang dibutuhkan instansi dan pimpinan dalam membuat suatu kebijakan.

See also  Kementerian PUPR Pastikan Penataan Kawasan Labuan Bajo Berjalan Sesuai Target

Selanjutnya, terkait penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus, agar Satuan Kerja di Daerah dapat mengimbangi torehan jajaran Pidsus Kejaksaan Agung. Sebab, Pidsus Kejagung sejauh ini telah membuktikan dengan mengangkat kasus-kasus besar. “Sehingga masyarakat dapat melihat bahwa Kejaksaan sangat serius, konsisten dan secara intensif menjalankan tugas dan fungsi sebagai Aparat Penegak Hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar Burhanuddin.

Burhanuddin mengingatkan, penanganan perkara janganlah dikarenakan karena takut dievaluasi, dan bukan juga untuk sekedar mencari-cari nama karena tangani kasus. Ingat, ini bukan targeting tapi optimalisasi fungsi pemberantasan korupsi. Tolong digarisbawahi, saya tidak menghendaki Saudara mengangkat kasus secara serampangan dan asal-asalan. Serta saya juga tekankan kepada Saudara sekalian agar jangan menangani perkara hanya dikarenakan takut dievaluasi. Tetapi tanganilah perkara korupsi sebagai bentuk dedikasi Saudara kepada masyarakat,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya,  guna meningkatkan public trust dalam penanganan tindak pidana khusus, baik tindak pidana korupsi maupun tindak pidana khusus lainnya, Jaksa Agung Burhanuddin minta kepada seluruh jajaran Pidsus untuk tetap mengedepankan dedikasi dan integritas diri dalam setiap pelaksanaan tugas. “Sehingga, penanganan tindak pidana khusus dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, yang dapat mengoptimalisasi pemulihan kerugian Keuangan Negara,” imbuhnya.

See also  PMN Dukungan Pemerintah bagi BUMN/Lembaga yang Raih Target Capaian Kinerja

Tujuh, Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Saat ini sedang berlangsung Diklat Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa atau PPPJ yang digelar di beberapa sentra di beberapa Kejati. “Sebagaimana kita ketahui, pelaksanaan Diklat PPPJ yang diselenggarakan secara virtual ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk itu, saya minta kepada para Kejati yang wilayah hukumnya ditunjuk sebagai sentra pelaksanaan Diklat tersebut, agar lebih memberikan perhatian khusus dengan cara ikut memantau dan memastikan bahwa penyelenggaraan diklat tersebut berjalan dengan baik dan lancar,”  tutur Jaksa Agung Burhanuddin.

Dalam Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Badan Diklat yang diterima, Jaksa Agung, lanjutnya, terdapat laporan di beberapa Kejaksaan Tinggi yang kurang peduli dengan penyelenggaraan Diklat tersebut. “Untuk itu, saya perintahkan agar para Kajati yang wilayah hukumnya menjadi tempat penyelenggaraan diklat PPPJ untuk lebih memberikan perhatian khusus. Datangi mereka, sapa mereka, pastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai harapan,” ujarnya.

Dia menambahkan, dampak dari berhasil atau tidaknya penyelenggaraan Diklat PPPJ akan sangat panjang. “Ingat, yang kita didik adalah calon pemimpin masa depan Kejaksaan. Pastikan para calon jaksa tersebut menjadi pribadi yang disiplin, memiliki jiwa korsa dan menjadi pribadi yang berlandaskan Tri Krama Adhyaksa, sehingga kelak menjadi jaksa yang profesional, berkompetensi dan berintegritas,” ujar Jaksa Agung Burhanuddin.

See also  Presiden Jokowi: Rakyat Sudah Pintar Memilih

Delapan, Bidang Pidana Militer.

Untuk Bidang Pidana Militer, Jaksa Agung Burhanuddin meminta agar para Kajati yang di wilayah hukumnya terdapat Pengadilan Militer, untuk segera menyiapkan sarana, prasarana maupun ketersediaan personil untuk ditempatkan di Bidang Pidana Militer.

Mengakhiri arahannya, Jaksa Agung Republik Indonesia Prof Dr ST Burhanuddin meminta kepada para Pimpinan Satuan Kerja untuk melaporkan segera pelaksanaan arahan ini secara berkala dan berjenjang melalui Jaksa Agung Muda terkait. “Begitu juga jika terdapat hambatan dalam menangani suatu perkara, agar segera berkoordinasi secara berjenjang. Serta berharap para Jaksa Agung Muda dapat sekaligus memonitor pelaksanaannya,” tandas Burhanuddin. [Jon]

Leave a Reply

Your email address will not be published.