PP GMKI Gelar Huru-Hara BPJS Kesehatan

Jakarta, chronosdaily.com – Fokus Group Discussion (FGD) yang diadakan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) pada hari Rabu 28 Januari 2020 di Sekretariat PP GMKI Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat mengangkat tema FGD “Huru Hara BPJS”. Nara sumber yang dijadwalkan panitia hadir diantaranya Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Makalena, Dewan Pengawas BPJS kesehatan Michael J. Latuwael, Timboel Siregar BPJS Watch dan Harry Ara Hutabarat sebagai Praktisi Hukum (Advokat) dan Pemerhati Keterbukaan Informasi Publik. Namun nara sumber dari Komisi IX berhalangan hadir. Dalam keterangan PERS nya Harry Ara yang juga Advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang biasa sapa Ara mengatakan sesuai dengan materi yang dibawakan dengan judul “Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Senjata Peserta BPJS dan Warga untuk menjalankan hak dan kewajibannya”,

Bung Ara pria kelahiran kota Hujan Bogor ini mengatakan bahwa paradigma baru pasca reformasi 1998 telah berdampak subtansial terhadap keterbukaan informasi publik ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Di era sebelumnya Informasi Publik di sebuah Badan Publik adalah sangat kecil persentasinya, sementara Informasi yang dikecualikan persentasinya paling dominan. Setelah lahir UU KIP ini justru Informasi Publik pada suatu Badan Publik menjadi dominan dapat diakses publik dibandingkan informasi yang dikecualikan. Paradigma baru ini yang harus disyukuri sekaligus terus kita maknai secara kritis bahwa era reformasi adalah eranya keterbukaan informasi publik.

See also  Presiden Minta Bansos Disalurkan Awal Januari untuk Ungkit Daya Beli Masyarakat

Dalam konteks “Huru Hara BPJS” tentu kita memaknai dari sisi UU KIP, atau Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dan atau dikaitkan dengan Hak peserta BPJS, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana; ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas; keempat, kewajiban Badan Publik untuk mernbenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

See also  Diancam, Dipukuli, Ditodong Pistol Saat Pemeriksaan. Perilaku Polisi ke Orang Asli Papua

Bung Ara yang juga alumni Institut Pertanian Bogor ini mengatakan bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. UU KIP menjelaskan bahwa Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [Krs]

Leave a Reply

Your email address will not be published.