Pilih-Pilih Media, Jamintel Kejaksaan Agung Bukan Petinggi Berintegritas, Layak Dicopot!

Jakarta, chronosdaily.com – Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung (Jamintel) Jan S Maringka dianggap bukan sebagai sosok berintegritas, lantaran milih-milih media pers tertentu untuk meliput agenda di Kejaksaan Agung. Karena itu, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel) itu sebaiknya segera ditegur keras, atau malah perlu segera dimutasikan ke posisi yang lebih rendah. Karena dianggap tak mampu mengemban tugas dan kewajibannya di institusi sebesar Korps Adyaksa itu.

Nando, salah seorang pewarta yang sering mangkal di Forwaka dan Kejaksaan, mengungkapkan, jajaran Jamintel milih-milih media yang dimau saja untuk diundang meliput kegiatan Jamintel. Hal itu terkuak setelah Kasubbid Kehumasan Kejaksaan Agung, Isnaeni men-share undangan kegiatan Jamintel, lengkap dengan media-media tertentu saja yang diminta untuk melakukan peliputannya.

Undangan itu di-share di Whatsapp Group (WAG) resmi Forwaka, Senin malam, (02/03/2020). Informasi itu mendapat reaksi dan kritikan dari penghuni grup. Sebab, Forwaka yang beranggotakan ratusan wartawan dengan medianya masing-masing, menjadi tersinggung dan merasa terlecehkan sebagai anggota Forwaka. “Setiap hari semua anggota Forwaka yang jumlahnya ratusan wartawan itu mengawal dan meliput agenda-agenda Kejaksaan. Tak terkecuali, agendanya Jamintel. Namun, undangan yang di-share itu, tidak mengundang semua anggota Forwaka, dan di-share di WAG Forwaka,” tutur Nando, Senin malam (02/03/2020).

Dia merasa heran dan merasa aneh, ketika ada undangan Jamintel yang tidak mengundang Forwaka di-share di WAG Forwaka. Padahal, di era sebelumnya, pola-pola seperti itu sudah pernah disentil wartawan Forwaka. Agar tidak milih-milih wartawan peliput. Terutama, Forwaka selama berdiri sampai saat ini adalah wadah dan partnernya Kejaksaan Agung dalam pemberitaan-pemberitaan.

“Itu sama saja tidak menghargai lembaga Forwaka. Jika demikian, sebaiknya diboikot sajalah pemberitaan mengenai Jamintel dan jajarannya. Jamintelnya sendiri tidak menghargai Forwaka kok,” ujarnya. Mungkin saja, lanjutnya lagi, Jamintel dan jajarannya tak merasa memerlukan wartawan Forwaka. Namun, yang perlu diingat, kerja-kerja wartawan itu mengkritisi dan mengawasi kinerja institusi juga. “Jangan kalau tentang kinerja Jamintel di-share-share, penangkapan-penangkapan oleh Intel Jaksa selalu diberitakan. Kok undangan begini, malah mengabaikan Forwaka?” tanyanya.

See also  Tragedi Menko Polhukam Wiranto Jadi Sinyal bagi Penegak Hukum

Sejak menjadi Jamintel, lanjutnya, Jan S Maringka bagi sebagian besar anggota Forwaka memang dianggap sebagai petinggi Kejaksaan Agung yang berkesan angkuh, dan cenderung menyepelekan wartawan. Perlu diingat, lanjut Nando, salah satu Program Prioritas  Jaksa Agung RI ST Burhanuddin saat ini adalah agar kejaksaan dapat memenuhi kriteria sebagai lembaga yang memenuhi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sebagai mana diharapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), salah satu ukuran menilai terjadinya WBK dan WBBM adalah adanya keterbukaan informasi, transparansi dan integritas para pejabat di lingkup  lembaga yang dimaksud. Seperti di Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung juga.

“Bagaimana mau berintegritas dan dapat disebut layak memperoleh WBK dan WBBM, jika untuk keterbukaan informasi ke wartawan saja pun milih-milih dan masa bodo? Ini harus ditegaskan. Jaksa Agung ST Burhanuddin harus menegur keras Jamintel Jan S Maringka dan jajarannya, yang diduga melakukan penutupan jalur informasi kepada masyarakat lewat para wartawan di Forwaka juga,” beber Nando.

Jika masih memaksakan pola-pola lama, dan menutup-nutupi peliputan kepada wartawan lainnya, selain yang diundang itu, Nando mengajak para wartawan lainnya di Forwaka itu untuk tidak meliput dan tidak memberitakan kegiatan-kegiatan Jamintel Jan S Maringka berserta jajarannya. “Diboikot sajalah, jika tidak mengubah menjadi terbuka dan transparan. Dan jika Jamintelnya tak berintegritas,” ujar Nando lagi.

Selain wartawan yang bernaung di Forwaka, WAG Forwaka itu juga diikuti para petinggi Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Puspenkum) dan mantan Kapuspenkum. Namun, lanjutnya, ada juga satu orang yang pernah disebut sebagai wartawan yang berkecimpung di Forwaka, akan tetapi sudah bertahun-tahun menjalani profesi sebagai Advokat. Advokat yang akrab disapa Rudi Monroe itu masih bercokol di WAG Forwaka dan mencampuri urusan Forwaka dan Kejaksaan. “Yang Advokat seperti itu tak seharusnya ada di WAG Forwaka loh. Dia boleh mantan anggota Forwaka dulu, tetapi kan sudah bertahun-tahun sebagai pengacara. Entahlah, apakah dia pengacara peliharaannya jaksa tertentu atau bukan, namun tak selayaknyalah masih mengikuti WAG Forwaka,” ujar Nando.

See also  Pengumuman Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Karena itu, Nando mengaku Jaksa Agung ST Burhanuddin hendaknya mengetahui dan mengecek peristiwa-peristiwa ini. Agar kinerjanya tidak offside. “Perlu diketahui Pak Jaksa Agung Burhanuddin dong ini. Supaya ditindaktegas dan tidak makin melenceng dari tugas dan fungsi Jamintel, termasuk sebagai posisinya sebagai Pembina di Forwaka. Masa Jamintel yang Kapuspenkumnya juga di bawah naungan Jamintel malah tidak mengundang Forwaka. Aneh betul itu Jamintel,” tuturnya.

Kinerja buruk Jamintel Jan S Maringka juga sudah pernah disoroti oleh anggota Komisi III DPR RI Masionton Pasaribu. Tahun 2019 lalu, Masinton Pasaribu meluapkan kekesalannya karena tidak adanya keterbukaan Jamintel mengenai serangkaian proyek di Kejaksaan Agung yang tidak transparan. Menurut Politisi PDIP itu, Jan S Maringka yang dikenal dekat dan rapat dengan Jaksa Agung sebelumnya yakni HM Prasetyo, malah tidak mau berubah.

Masinton Pasaribu pun meluapkan hal itu dalam cuitannya di akun twitter. Sebagaimana diberitakan, anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Masinton Pasaribu menemukan adanya kejanggalan dalam enam proyek pengadaan barang dan jasa yang tengah dilakukan Kejaksaan Agung.

Dalam akun Twitter pribadinya pada 11 November 2019, @Masinton, ia menulis, “Saya sedang memantau enam proyek pengadaan di Kejaksaan Agung RI dengan PENUNJUKAN LANGSUNG (tanpa tender) dalam jumlah besar Rp 899,5 miliar.”

Masinton Pasaribu
chronosdaily
go

Dilansir dari beberapa pemberitaan, keenam proyek Kejaksaan Agung yang dicurigai tidak melalui proses lelang adalah pengadaan perangkat operasi intelijen dengan pagu anggaran Rp73 miliar, pengadaan peralatan counter surveilance tahap III dengan pagu anggaran Rp379,8 miliar, pengadaan peralatan pengoptimalan kemampuan monitoring centre Kejaksaan Agung dengan pagu anggaran Rp182 miliar, pengadaan sistem monitoring dan analisis siber dengan pagu anggaran Rp107,8 miliar, pengadaan perangkat analisis digital siber dan persandian dengan pagu anggaran Rp106,8 miliar, dan pengadaan peralatan dan sistem manajemen informasi DPO dengan pagu anggaran Rp49,3 miliar.

Kejaksaan Agung membenarkan adanya enam proyek pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan sarana dan prasarana intelijen tahun anggaran 2019. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) saat itu, Mukri, mengatakan, enam proyek pengadaan itu masih berjalan dan mempersilakan masyarakat untuk ikut mengawasi proses itu. Kendati demikian, Mukri menuturkan bahwa proses sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. “Selama ini proses pengadaan barang di lingkungan Kejaksaan Agung sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” kata Mukri melalui siaran pers pada Selasa, 11 November 2019 malam.

See also  Tim Wasrik Itdam VI/Mulawarman Kunjungi Kodim 0913/PPU

Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono menyampaikan, pihaknya akan mencoba melakukan cross check dengan informasi undangan yang disebar kepada wartawan itu. “Saya akan chek ulang, karena tadi ada perubahan mendadak mengenai waktu,” ujar Hari Setiyono, Selasa larut malam (02/03/2020).

Kasubbid Kehumasan Kejaksaan Agung, Isnaeni menyampaikan, dirinya mengalami keletihan saat bekerja, sehingga kurang fokus ketika men-share undangan tersebut di Grup WAG Forwaka. “Mohon maaf sebelumnya kalau undangan peliputan yang saya ketik menimbulkan polemik. Terus terang, tidak ada maksud membeda-bedakan media yang bergabung di Forwaka. Salah saya yang tidak berkoordinasi ke Forwaka soal undangan tersebut. Sekali lagi, Mohon Maaf,” tutur Isnaeni yang di chat atau percakapan sebelumnya mengancungkan motion pertanda keren ketika ada anggota WAG menyatakan media yang diundang yang dianggap hebat-hebat.

Selain itu, Isnaeni beralasan, dirinya mengalami salah ketik, mirip jawaban sejumlah petinggi di Republik ini yang mendadak mengaku salah ketik dalam pembuatan draft Undang-Undang tertentu. “Sebelumnya saya juga salah ketik Harian yang sudah tidak terbit, saya undang. Nah, bermaksud memperbaiki kesalahan sebelumnya ternyata saya kurang mengundang teman-teman wartawan dan hanya redaktur,” kilahnya.

Isnaeni meminta supaya dimaafkan atas keteledorannya itu. “Sebenarnya yang saya maksud ya semua anggota di Forwaka, tanpa kecuali. Siapa yang sempat meliput dipersilakan datang. Mohon maaf dan terimakasih koreksinya. Semoga ke depan tidak salah undang lagi. Maaf baru sampai di rumah, jadi baru sempat menjelaskan. Tadi di jalan. Maklum biker,” tutupnya di WAG Forwaka. [Jon]

Leave a Reply

Your email address will not be published.