PGI Minta Pemerintah Berhati-hati dengan Pelabelan Teroris kepada KKB 

Jakarta, chronosdaily.com – Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengeluarkan seruan agar Pemerintah berhati-hati atas keputusan menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai kelompok teroris. 

Hal itu disampaikan PGI lewat siaran pers yang dikeluarkan Humas PGI, Philip Situmorang, pada Sabtu (01/05/2021). 

“PGI meminta Pemerintah berhati-hati terhadap keputusan yang dikeluarkan yang menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai kelompok teroris,” ujar Philip Situmorang. 

Status itu diumumkan oleh Menko Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia pada 29 April 2021 lalu. 

“Pelabelan itu pula dikhawatirkan akan berdampak psikososial pada masyarakat Papua. Juga bagi warga Papua yang berada di daerah perantauan,” lanjutnya. 

Menyikapi rentetan peristiwa kekerasan yang terjadi di Pegunungan Tengah Papua, PGI menyampaikan, agar Negara lebih hati-hati mengenai keputusan tersebut. 

Bagi PGI, pendekatan kekerasan dan security approach yang digunakan selama ini terbukti tidak menyelesaikan masalah Papua, selain hanya makin menimbulkan kebencian di kalangan rakyat. 

Kemudian, Pemerintah diminta agar fokus kepada akar masalah Papua dengan pendekatan humanis dan kultural menuju Papua Tanah Damai. 

“Sudah banyak hasil kajian yang menunjukkan upaya menuju ini, semisal Road Map Papua, yang dikeluarkan oleh LIPI, sebagai hasil studi dan kajian secara komprehensif bertahun-tahun,” lanjut Philip Situmorang. 

Oleh karena itu, menyelesaikan masalah Papua dengan solusi damai adalah jauh lebih bijaksana daripada menambah rumit upaya damai yang terus disuarakan oleh Gereja-gereja di Indonesia. 

Pemerintah harus tetap optimis bahwa jalan damai bagi Papua itu langkah yang benar dan tepat seperti pengalaman yang sukses di Aceh. 

Dengan meningkatnya eskalasi kekerasan di Pegunungan Tengah Papua akhir-akhir ini, perlu dievaluasi Pemerintah secara menyeluruh. 

“Peran Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan di daerah perlu ditingkatkan secara signifikan untuk memediasi dan mengakhiri kekerasan di Pegunungan Tengah Papua,” imbuhnya. 

Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan baru yang lebih manusiawi bagi masyarakat Papua, dan wibawa negara dihormati karena bijak menyikapi situasi Papua. 

“Pemerintah perlu memberikan perhatian penuh terhadap ribuan warga yang terpaksa mengungsi meninggalkan kampung halaman mereka sebagai akibat dari operasi militer di Nduga, Intan Jaya dan Puncak Papua,” ujar Philip Situmorang.

Upaya Penyelesaian Persoalan di Papua PGI Minta Presiden Jokowi Buka Ruang Dialog Jakarta-Papua 

Sebelumnya, PGI juga menyampaikan rasa belasungkawa atas gugurnya Kepala Badan Intelijen Negara daerah Papua (Kabinda Papua), Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, yang tertembak oleh KKB saat melakukan patroli bersama Satgas TNI/Polri dan BIN untuk melihat situasi keamanan di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, pada pukul 15.50 WIT, hari Minggu, 25 April 2021. 

“PGI mengapresiasi upaya dan kerja keras Almarhum Kabinda Papua yang memberanikan diri memantau secara langsung situasi keamanan di wilayah berbahaya tersebut. PGI mendoakan agar keluarga Almarhum memperoleh ketegaran dan dikuatkan Tuhan untuk menerima peristiwa tragis ini,” jelas Philip Situmorang. 

Peristiwa yang sudah terjadi ini, lanjutnya,  sangat tidak dikehendaki oleh siapapun yang ingin melihat Papua menjadi tanah damai. Bukan sebaliknya, Papua menjadi tanah yang membara karena dendam, kebencian dan amarah, di mana nyawa manusia menjadi taruhan sia-sia. 

“PGI juga menyampaikan dukacita atas berbagai peristiwa pembunuhan warga sipil yang terjadi di Intan Jaya dan Puncak Papua beberapa waktu lalu sebelum kejadian gugurnya Kabinda Papua,” ujarnya. 

Rangkaian peristiwa pembunuhan yang terkesan ‘saling membalas’ itu sungguh merusak citra manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. 

Atas alasan apa pun, baik Papua Merdeka ataupun NKRI Harga Mati, serial pembunuhan ini tak bisa ditoleransikan dan harus segera dihentikan. Karena sungguh bertentangan dengan prinsip-prinsip keadaban dan kemanusiaan. 

Terhadap berbagai peristiwa yang semakin menoreh luka dan duka Papua, PGI merasa penting untuk menyampaikan, pertama, meminta kepada Panglima TNI dan Kapolri agar kasus pembunuhan terhadap Kabinda Papua segera diusut tuntas dalam rangka penegakan HAM, bukan karena pembalasan dendam. 

Kedua, meminta kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengawasi upaya penegakan hukum dengan memastikan agar warga sipil tak bersalah di wilayah tersebut terlindungi dengan baik. 

“Juga mengembangkan tata kelola kebijakan keamanan di Papua yang sungguh-sungguh humanis dan mengedepankan pendekatan budaya. Mengutamakan pendekatan keamanan yang represif akan meningkatkan teror, ketakutan, dan semakin menggali luka Papua yang telah lama menganga, sekaligus mempertebal ‘memoria passionis’  atau ingatan-ingatan tentang penderitaan, bagi generasi Papua masa depan,” terangnya. 

Ketiga, meminta Komnas HAM untuk meningkatkan pemantauan terhadp potensi pelanggaran HAM dalam kasus kekerasan yang terjadi di Beoga dan seluruh Papua. 

“Masyarakat Papua berhak untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan hidup yang dijamin oleh Undang-Undang. Mereka tak boleh dibiarkan mengungsi, sehingga kehilangan kesempatan untuk mengelola sumber-sumber hidup yang Tuhan anugerahkan di tanah adat dan ulayat mereka,” ujarnya. 

PGI menegaskan, jangan biarkan anak-anak Papua terputus hak bersekolah karena ikut mengungsi. Jangan korbankan pelayanan publik yang mengakibatkan masyarakat Papua kehilangan hak mereka untuk dilayani. 

Negara wajib menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat Papua untuk tinggal di atas tanah ulayat mereka. 

Keempat, mendorong Presiden Jokowi untuk sungguh-sungguh membuka ruang bagi berlangsungnya dialog Jakarta-Papua dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Papua. 

“PGI berpendapat bahwa inilah pilihan jalan yang bermartabat bagi penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh dalam koridor kebangsaan Indonesia,” tandasnya. [Jon]