PGI Meminta Pemerintah Bertanggungjawab Dugaan Persekusi Mahasiswa Papua

Jakarta, chronosdaily.com – Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) bereaksi cepat terkait dugaan persekusi terhadap mahasiswa-mahasiswa asal Papua di beberapa daerah, diantaranya di Surabaya, Malang dan Semarang. sejumlah kelompok organisasi masyarakat (ormas) mendatangi asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur.

Diceritakan oleh  Juru Bicara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Surabaya, Dorlince Iyowau bahwa pada  15.20 WIB saat asrama dipadati ormas, aparat keamanan diduga merusak pagar asrama dan mengeluarkan kata-kata rasisme. “Tentara masuk depan asrama disusul lagi Satpol PP lalu merusak semua pagar. Mereka maki kami dengan kata-kata rasis,” kata Dorlince. Akibatnya, kata dia, sejumlah kelompok ormas yang memadati asrama turut bersikap reaksioner dengan melemparkan batu ke dalam asrama.

PGI merasa perlu mengambil sikap cepat, melalui Humas Irma Riana Simanjuntak, berikut pernyataan PGI yang diterima chronosdaily.com:

Pada saat memasuki perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, ironisnya sejumlah mahasiswa asal Papua mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan atas tuduhan merusak bendera merah putih dan membuangnya ke selokan pada 16 Agustus 2019 di Surabaya, Jawa Timur. Kekerasan dalam bentuk verbal dan fisik pun dialami mahasiswa Papua saat terjadi pengepungan di Asrama Papua Surabaya oleh aparat dan massa. Pada tanggal 17 Agustus 2019, Polisi bersenjata lengkap masuk ke dalam asrama dan membawa 43 mahasiswa Papua ke Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Surabaya yang disertai suara tembakan dan tindakan kekerasan.

See also  Tingkatkan Keadilan Gender Bidang Ekonomi dan Politik

Tindakan represif juga dialami oleh mahasiswa Papua di sejumlah daerah lain seperti Malang, Ternate, Ambon, dan Jayapura. Setidaknya 19 mahasiswa Papua terluka dalam kejadian tersebut, sementara lainnya ditangkap kepolisian.

Atas kejadian tersebut, Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menyatakan:

1. Menyesalkan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat dalam menangani masalah ini sehingga jatuhnya korban mahasiswa asal Papua.

2. Meminta Kepolisian Ressort Kota Besar Surabaya, KODIM Surabaya dan Pemerintah bertanggungjawab atas pembiaran tindakan pengepungan dan perusakan dengan nada rasis dan diskriminasi. Hal ini merupakan persekusi dan melanggar UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik.

3. Meminta seluruh masyarakat untuk menghentikan rasisme dan menghargai warga Papua sebagai sesama dan Ciptaan Tuhan. Karena setiap WNI, apapun latarbelakangnya, berhak mendapat perlakuan yang manusiawi sesuai dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai Kristiani: “Kasihilah sesama mu manusia seperti dirimu sendiri”.

4. Penyelesaian masalah Papua memerlukan pendekatan kultural bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga segenap masyarakat terutama di luar Papua. Hanya dengan demikian masyarakat Papua dapat merasakan bagian integral dari masyarakat Indonesia. Sebaliknya, segala bentuk stigma, diskriminasi dan kekerasan terhadap masyarakat Papua akan melahirkan lingkaran kekerasan dan kebencian dan sudah pasti menciderai kemanusiaan.

See also  GAMKI Harap Lemhannas Sampaikan Pesan Kemanusiaan Tentang Papua

5. Meminta kepada semua masyarakat untuk manahan diri dari segala bentuk provokasi yang hanya menimbulkan benturan, dan mengakibatkan korban sia-sia.

Demikian rilis ini kami nyatakan dengan harapan agar mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait.

Jakarta, 19 Agustus 2019
Humas PGI
Irma Riana Simanjuntak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *