PGI Apresiasi Pemerintah Menunda Pembahasan RUU HIP

Jakarta, chronosdaily.com – Penundaan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang merupakan RUU usulan DPR yang disampaikan pemerintah diapresiasi oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia. Dalam surat edarannya yang dterima redaksi, Ketua PGI Pdt. Gomar Gultom menyampaikan 6 tanggapan terkaitan langkah penundaan RUU HIP tersebut.

Dalam surat edarannya Pdt. Gomar menyampaikan, apresiasi atas langkah yang diambil pemerintah, yang memutuskan untuk menunda pembahasan HIP saat ini. “Kita semua membutuhkan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup dalam berbangsa dan bermasyarakat. Ini perlu terus dipupuk dan dimasyarakatkan. Kita punya pengalaman ketika Pancasila dimarginalkan paska reformasi 1998, dan olehnya nilai-nilai Pancasila itu perlu digali dan dimasyarakatkan terus. Untuk itu tentu diperlukan acuan hukum yang mendasarinya. Tentu perangkat hukumnya harus dipikirkan masak-masak agar tidak malah mendegradasi posisi Pancasila itu sendiri.”

Gomar juga menyampaikan bahwa masalah HIP ini sangat mendasar, dan seyogyanya berasal dari sebuah proses demokrasi, yang tumbuh dan berkembang di akar rumput. Sebagai demikian, proses legislasi seperti ini harus berakar pada asprasi rakyat, dan olehnya mestinya sejak awal melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam diskursus maupun perumusannya.

See also  Selama Pandemi APBN Merupakan Penyokong Ekonomi Indonesia

“Perluasan atau penyempitan tafsir Pancasila bisa membawa kita pada perdebatan antara kelompok agamis dan nasionalis pada sejarah awal pembentukan RI, yang dalam kondisi sekarang sepertinya kurang kondisif diangkat. Bisa saja masalah tafsir Pancasila ini membawa pertentangan yang bisa memecah kita sebagai bangsa, di tengah upaya bersama menghadapi pandemi covid 19, yang justru membutuhkan kerjasama, persaudaraan dan konsentrasi penuh dari kita semua,” ujarnya.

Olehnya, Gomar mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa, terutama dalam menghadapi masa-masa sulit akibat pandemi saat ini. “Kita hindarilah pembahasan yang potensial memicu pertentangan di antara kita, karena menyangkut ideologi negara. Seturut dengan ini, saya mengimbau para anggota parlemen RI untuk menunda pembahasan RUU HIP ini, setelah lebih dahulu mempelajari dinamika masyarakt dan menangkap aspirasi masyarakat. Sementara itu, saya memahami bahwa kita juga membutuhkan posisi BPIP yang ada sekarang perlu ditingkatkan pendasarannya atas sebuah UU, ketimbang hanya Keppres sebagaimana yang ada kini. Olehnya mungkin diperlukan sebuah UU tentang BPIP, tanpa melebar ke masalah tafsir Pancasila yang bisa memicu kontroversi.

See also  Kaltara Raih WTP Ke-Tujuh Kali, Gubernur Zainal A. Paliwang: Ini Sudah Kewajiban Kita

Demikian tanggapan yang dikeluarkan oleh PGI pada Rabu (17/6) yang ditandatangani Ketua Umum PGI sendiri. [Sen]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *