Peringati Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Wujudkan Zero Accident

Jakarta, chronosdaily.com – Tanggal 12 Januari diperingati sebagai Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional atau Hari K3 Nasional. Pada momentum kali ini, hendaknya tidak berlalu hanya dengan perayaan semata. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar menyampaikan, di momentum Hari K3 Nasional ini, pencapaian Kemandirian Bangsa Indonesia Berbudaya K3 adalah target yang telah ditetapkan untuk tahun 2020.

K3 merupakan bagian penting yang turut mempengaruhi keberhasilan Pemerintah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Fokus Pemerintahan Pak Jokowi pada periode kedua ini yaitu pada pembangunan SDM juga. Tentunya juga harus disertai dengan hadirnya program-program tentang K3 yang berkelanjutan, untuk menurunkan kasus K3 mencapai zero accident. Tanpa penanganan K3 yang serius dan berkelanjutan, maka tidak mungkin tercapai SDM handal dan produktif,” tutur Timboel Siregar, di Jakarta, Minggu (12/01/2020).

Koordinator Advokasi BPJS Watch ini melanjutkan, Perayaan Hari K3 Nasional setiap tahunnya, selalu dirangkaikan dengan dengan pelaksanaan Bulan K3 (12 Januari – 12 Februari). Kegiatan itu merupakan bagian dari upaya untuk memasyarakatkan gerakan nasional K3 yang berkesinambungan.

Gerakan Nasional K3 ini, lanjut Timboel, adalah upaya dalam rangka melaksanakan ketentuan yang ada di dalam UU No 1 Tahun 1970. Serta mendorong tercapainya kemandirian Bangsa Indonesia Berbudaya K3 pada tahun 2020.

Timboel Siregar mengingatkan, kasus K3 terus meningkat di tempat kerja. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kasus kecelakaan kerja (KK) dari tahun 2016 hingga saat ini mengalami peningkatan.

Tahun 2016, jumlah KK sebanyak 101.368 kasus dengan jumlah klaim mencapai Rp 833.44 miliar. Tahun 2017 sebanyak 123.041 kasus KK dengan total klaim Rp 971,62 miliar. Kemudian, di tahun 2018 sebanyak 173.415 kasus KK dengan total klaim Rp 1.22 Triliun. Hingga  akhir September 2019 total KK sebanyak 130.923 kasus dengan klaim Rp 1.09 Triliun.

Per akhir September 2019, sektor yang berkontribusi relatif besar terjadinya KK adalah industri pengolahan. Yaitu sebanyak 50.358 kasus, perdagangan besar 9.559 kasus, transportasi dan pergudangan 2.694 kasus. “Persoalan KK yang meningkat disebabkan masih banyaknya pengusaha yang tidak peduli dengan K3. Seperti menyediakan sarana prasaranan K3 di tempat kerja,” ujarnya. Kewajiban terhadap K3 kerap kali dipersepsi sebagai biaya yang akan menurunkan keuntungan perusahaan. Padahal,  K3 adalah investasi untuk memastikan pekerja aman dan dilindungi di tempat kerja.

Menurut Timboel, banyak juga pengusaha yang mempersepsikan K3 adalah tanggungjawab BPJS Ketenagakerjaan semata. Kalau pun terjadi KK di tempat kerja, maka BPJS Ketenagakerjaan yang akan membiayainya. Tentunya itu persepsi salah yang memposisikan pekerja sebagai obyek industri semata. Sistem Manajemem K3 menjadi sistem yang terintegral dengan sistem manajemen moderen dan humanis,” ujarnya.

Peran pengawas ketenagakerjaan yang lemah pun turut berkontribusi signifikan terhadap terjadinya peningkatan kasus KK di perusahaan. Timboel mengatakan, Pengawas Ketenagakerjaan kurang tegas terhadap persoalan KK. “Kedepan, harus ditingkatkan pengawas spesialis K3 itu, baik kualitas maupun kuantitasnya,” sebutnya.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau pekerja/buruh yang kurang berani melaporkan potensi terjadinya KK di perusahaan juga ikut mengkontribusi naiknya Kecelakaan Kerja. Oleh karena itu, Timboel berharap, SP/SB harus  memastikan K3 dilaksanakan di tempat kerja. Saya berharap masalah KK ini lebih diseriusi oleh pemerintah sebagai regulator. Dari sisi regulasi harus dibuat mekanisme public, yang melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maupun masyarakat sekitar pabrik, untuk melaporkan potensi terjadinya KK, baik ke pengawas maupun ke polisi,” ujarnya.

See also  Presiden Jokowi Resmikan Pembukaan Rakernas I PDIP

Persoalan Penyakit Akibat Kerja (PAK) juga masih kurang diseriusi perbaikannya. Padahal, lanjut Timboel, PAK yang merupakan bagian dari KK kerap kali terjadi pasca bekerja. Sistem pelaporan PAK ke BPJS Ketenagakerjaan harus dipermudah. Sehingga bisa memudahkan pekerja yang mengalami PAK dapat ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya ini akan membantu menurunkan pembiayaan JKN. Selama ini masih banyak PAK dibiayai JKN,” ujar Timboel.

Dia mengatakan, selama ini Pemerintah hanya memusatkan perhatiannya atas masalah K3 bagi pekerja formal. Belum menyentuh pekerja informal. Timboel meminta pemerintah segera merealisasikan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) untuk pekerja informal miskin. Dengan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan melakukan edukasi K3 kepada pekerja informal tersebut. “Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah terhadap pekerja informal,” katanya.

Merayakan Hari K3 harus dimaknai sebagai evaluasi Pemerintah untuk menilai kemajuan K3 di Indonesia. Bila jumlah KK terus meningkat, maka Pemerintah harus mengevaluasi diri kenapa hal ini terjadi. Kemudian, harus mencari dan merumuskan solusi ke depan. Hari K3 Nasional jangan hanya seremonial tiap tahun. Jangan tanpa follow up oleh sikap tegas dan sigap untuk perbaikan kondisi kerja, untuk menurunkan jumlah KK. Preventif dan promotif K3 harus dilakukan terus menerus, secara massif dan dikawal oleh penegakan hukum,” tuturnya.

Karena itu, Timboel menandaaskan, Hari K3 Nasional tidak selesai dengan sekadar seremonial tiap tahun. “Pemerintah harus fokus memastikan pekerja aman dan terlindungi di tempat kerja. Selamat Hari K3 Nasional.” Pungkasnya. [Jon]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *