Pantau Permainan Curang di Pengadaan Barang dan Jasa, Kajati Kalteng Mukri Ingatkan Aparat Tidak Langgar Hukum

Jakarta, chronosdaily.com – Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kajati Kalteng) Mukri mengingatkan, setiap aparat hukum, khususnya para jaksa, jangan pernah melakukan pelanggaran hukum dalam pengadaan barang dan jasa. Mukri mengatakan, jika diketahui ada jaksa yang melanggar hukum, dirinya pasti akan mengambil tindakan tegas.

Hal itu disampaikan mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) ini saat menghadiri Video Conference Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra), Kick Off Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, serta Pengukuhan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FBRB) Batingsor dan Karhutla, Aula Hapakat, Lantai III, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (16/01/2020). “Aparat hukum jangan melanggar hukum. Apalagi dalam pengadaan barang dan jasa, sangat tidak boleh melanggar hukum,” tutur Mukri.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Dr. Mukri, SH, MH.

Mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta (Wakajati Yogya) ini mengatakan, , secara khusus untuk pengadaan barang dan jasa, penyerapan anggaran harus dilakukan secara optimal dan sesuai kaidah hukum yang berlaku,  dengan transparan dan akuntabel. “Diharapkan tidak ada lagi Kepala Satuan Kerja beserta jajarannya melakukan hal-hal yang melanggar hukum,” tegasnya.

See also  Indonesia Tuan Rumah G20 Empower, Perkuat Kepemimpinan Perempuan di Sektor Swasta

Mukri juga meminta Kepala Daerah di Kabupaten/Kota dan Provinsi agar tidak menghambat investasi. Proses perizinan harus dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. “Mengingat pengamanan investasi sebagaimana telah dicanangkan oleh Bapak  Presiden Joko Widodo di setiap kesempatan, agar tidak mengeluarkan regulasi atau pelayanan yang dapat menghambat dunia investasi,” ujarnya.

Pembangunan infrastruktur, lanjutnya, hendaknya dititikberatkan pada lokasi yang dapat mendukung kelancaran dunia usaha. Dengan meningkatnya investasi maka akan meningkatkan perekonomian masyarakat. “Sebagaimana yang diharapkan dengan meningkatnya investasi maka akan meningkatkan perekonomian yang ujungnya kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Mukri menambahkan, terkait pengamanan aset,  pihaknya meminta Kepala Daerah se-Kalimantan Tengah untuk menginventarisasi aset-aset milik daerah, antara lain aset bergerak maupun tidak bergerak, supaya dilakukan pengamanan. “Dapat berkoordinasi dengan masing-masing Kejaksaan Negeri untuk membantu pengamanan aset-aset daerah itu,” kata Mukri.

Di sisi lain, dengan telah terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada 2019, telah mengakibatkan kerugian moril dan materiil di wilayah propinsi Kalimantan Tengah. Mukri berharap, masing-masing Kepala Daerah dapat mengantisipasi Karhutla secara terukur dan terstruktur. “Ini untuk kedepan dapat mengantisipasi terulangnya peristiwa Karhutla,” ujarnya.

See also  Firli Bahuri : Meski Covid-19 Sedang Mewabah, KPK Terus Meningkatkan Performansi

Kegiatan itu dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Forkopimda, Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah, Perwakilan dunia Usaha serta Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah. [Jon]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website Protected by Spam Master