Pak Menkes, Rakyat Menunggu Eksekusi Penyelamatan JKN

Jakarta, chronosdaily.com – Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto memiliki tugas yang mesti segera dilakukan. Rakyat sangat membutuhkan adanya eksekusi penyelamatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu disampaikan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyikapi beberapa persoalan urgen yang dihadapi Indonesia di bidang kesehatan.

Setelah dilantik menjadi Menteri Kesehatan di Kabinet Jokowi- Amin, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranti menegaskan bahwa dirinya menaruh perhatian khusus terhadap Program JKN dan Stunting. Timboel Siregar mengatakan, kedua hal itu adalah bagian penting yang disampaikan pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma’aruf Amin ketika kampanye pada pilpres lalu.

“Tentang JKN, Jumat kemarin, Pak Menkes mengatakan akan membuat Tim untuk melihat dan mengatasi masalah yang ada di BPJS Kesehatan. Tentunya, masalah JKN memang rumit dan butuh perhatian khusus dari Pak Menkes. Sehingga JKN bisa lebih baik lagi di kemudian hari,” ujar Timboel Siregar, di Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Untuk itu, lanjut Timboel, Kemenkes yang memproduksi regulasi terkait JKN, mesti kerja keras untuk memastikan regulasi yang dibuat agar tidak mendapat penolakan dari pemangku kepentingan JKN. Sebab, katanya, kerap kali regulasi tentang JKN yang diproduksi Kemenkes tidak melalui uji publik. Dan tidak melibatkan para pemangku kepentingan JKN, sehingga menimbulkan masalah. Seperti yang terjadi pada hadirnya Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2019. “Itu  yang mendapat kritik dari asosiasi Rumah Sakit,” ujar Timboel.

Dia berharap, dengan kehadiran Tim yang dijanjikan Menkes tersebut, seluruh persoalan JKN yang rumit hendaknya bisa diurai dan dicarikan solusinya secara sistemik. “Itu akan terjadi, bila Tim terbuka dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan melakukan uji publik, ujar Timboel lagi.

Bukankan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembuatan peraturan perundang-undangan membuka ruang ke masyarakat untuk memberikan masukan atas peraturan perundangan yang sedang dibuat. Saya mengapresiasi Tim yang terbuka kepada publik dengan melaksanakan Pasal 96 tersebut.

Khusus untuk masalah defisit dan kenaikan iuran, diingatkan dia, seharusnya Tim tidak lagi membicarakan dari awal tentang masalah ini.

“Sebaiknya Pak Menkes membuka kembali seluruh dokumen pembicaraan dari rapat ke rapat yang dilakukan sebelum-sebelumnya di masa Bu Menkes lalu. Sehingga Tim tinggal menyimpulkan dan mengeksekusi.  Kalau menurut Pak Mardiasmo (Wamenkeu lama) sudah dilakukan 152 kali rapat, dipastikan tingkat pembicaraannya sudah sangat dalam dan detail dengan mengkaji seluruh aspek, dengan berbagai simulasi kebijakannya,” ungkapnya.

Timboel menyampaikan, hal urgen yang perlu segera dieksekusi pemerintah, membantu solvabilitas BPJS Kesehatan yang memang mempunyai kesulitan membayar utang ke Rumah Sakit.

“Yang mengakibatkan RS memiliki kesulitan juga dalam hal melakukan transaksi operasionalnya. Seperti membeli obat, membayar dokter dan para medis serta karyawan lainnya, membayar alat kesehatan, dan lain sebagainya,” ujar Timboel.

Sebelumnya, Pemerintah berencana menaikkan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp 19 ribu menjadi Rp 42 ribu per orang per bulan PBI. Yang dimulai sejak 1 Agustus 2019.

Dengan rencana ini maka BPJS Kesehatan di tahun 2019 ini akan berpotensi mendapatkan tambahan iuran PBI sekitar Rp 12,7 triliun, dengan perhitungan jumlah peserta PBI APBN Rp 96.8 juta, ditambah peserta PBI APBD sebanyak 37 juta x 5 bulan (Agustus sampai Desember 2019) x Rp 19.000.

“Tapi rencana tersebut tidak kunjung dieksekusi. Sehingga utang BPJS semakin besar dan denda 1% terus meningkat. Artinya, inefisiensi yang terus dibiarkan terjadi,” jelasnya.

Menurut Timboel Siregar, memang akan ada persoalan bila Pemerintah menaikan iuran JKN untuk PBI menjadi Rp 42 ribu  per 1 Agustus 2019 ini. Mengingat sampai saat ini tidak ada kesepakatan DPR dan Pemerintah yang tertuang dalam APBN Perubahan 2019, yang mengoreksi angka iuran PBI di 2019 tersebut.

Kalau memang ada persoalan dengan rencana Pemerintah menaikkan iuran PBI sejak 1 Agustus 2019 dan itu sulit dilaksanakan, maka seharusnya Pemerintah memberikan dana bantuan kepada BPJS Kesehatan seperti yang dilakukan Pemerintah di 2018 lalu, dengan mengucurkan dana bantuan sebesar Rp 10,2 Triliun.

“Saya menilai dana bantuan yang harus dikucurkan Pemerintah di 2019 merupakan konsekuensi dari tidak naiknya iuran JKN di tahun 2018. Sehingga BPJS Kesehatan dapat segera membayar klaim RS di 2019 ini,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, utang klaim RS tersebut tidak terbawa ke 2020 dan kembali menjadi beban JKN di 2020 nanti. Bantuan dana ini merupakan implemetasi Pasal 56 UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS guna menjamin kelangsungan Program JKN.

“Saya meyakini Pemerintahan Pak Jokowi tetap berkomitmen mendukung kelangsungan Program JKN, dan oleh karenanya Tim yang dijanjikan oleh Pak Menkes segeralah berkoordinasi dan mendorong Kementerian Keuangan mengeksekusi penyelamatan Program JKN, yaitu dengan memberikan bantuan kepada BPJS Kesehatan minimal sebesar Rp 13 Triliun sesuai janji kenaikan iuran PBI sejak 1 Agustus 2019,” ujar Timboel. [Jon]

Author: Roy Agusta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *