Minta Pembebasan Bagi Nelayan Indonesia Yang Ditangkap Nelayan Banten Dukung Kebijakan Edhy Prabowo

Banten, chronosdaily.com – Nelayan Banten Selatan dan Ujung Genteng meminta pembebasan bagi para nelayan Indonesia yang ditangkapi, lantaran diduga melanggar ketentuan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang dan juga pembudidayaan benih lobster di era Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti.

Hal itu ditegaskan Ketua Kerukunan Nelayan Banten Selatan, Ustad Syamsudin, saat menggelar pertemuan khusus dan konsolidasi bersama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), di Tanjung Pontok Banaungeun, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Banten Selatan, pada Senin, 30 Desember 2019 lalu. “Jadi pada era Menteri Susi Pudjiastuti banyak nelayan yang menjadi korban penangkapan. Dan sampai sekarang masih banyak nelayan yang menjalani hukuman penjara akibat Permen Susi yang pahit itu,” tutur Ustad Syamsudin.

Dia menegaskan, nelayan Indonesia berhak mengelola sumber daya laut yang melimpah. Bahkan, apabila nelayan Indonesia tidak memperoleh subsidi pun, nelayan tetap bisa mengelolanya. “Nelayan tidak dapat subsidi dan tidak dibantu peralatan, tidak masalah,” ujarnya.

Pertemuan yang diikuti puluhan nelayan Banten Selatan itu juga dihadiri sejumlah tokoh nelayan setempat seperti Andi Rachmat, Jefri, Asep JK, Badri dan Sony serta kawan-kawannya.

Dalam pertemuan itu, Ketua Himpunan Kerukunan Nelayan Banten Selatan, Ustad Syamsudin mengundang secara khusus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI),  Garda RI dan sejumlah pewarta.

See also  Tangkal Virus Corona, Dandim 0913/PPU Perintahkan Anggotanya Wajib Cuci Tangan

Pekerjaan utama Ustad Syamsudin adalah sebagai nelayan, dan menjadi pengasuh sekaligus sebagai pengajar di Sekolah Keagamaan yang masih mengacu pada kurikulum tradisional di Tanjung Panto Binaunguen, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Banten Selatan.

Tidak kurang dari seratus orang nelayan di Desa Muara yang berada dalam bimbingan Syamsudin. Maklum dia sendiri adalah Ketua Kerukunan Nelayan setempat.

Secara umum, sebagai nelayan mereka menyambut baik gagasan dan keinginan Menteri KKP Edy Prabowo untuk kembali memberi kebebasan pada nelayan untuk menangkap dan membudidayakan bibit udang secara legal.

“Sehingga tidak lagi perlu terjadi penangkapan serta intimidasi. Bahkan ada juga modus pemerasan terhadap nelayan, hanya karena dianggap melanggar peraturan Peraturan Menteri (Permen) KKP No. 56 Tahun 2016 itu,” tutur Syamsudin.

Wading Riana sebagai Ketua Koperasi Mina Muara Sejahtera yang menyediakan ragam barang keperluan dan kebutuhan para nelayan, juga mengakui, dengan menangkap udang dan rajungan serta membudidayakannya, peningkatan kesejahteraan nelayan cukup signifikan.

“Sangat signifikan dibanding cuma mengandalkan dari hasil penangkapan ikan. Kami sebagai nelayan di Banten ini sudah menangkap benih lobster sejak tahun 2014 semasa Presiden SBY,” ujar Wading Riana.

See also  Perkuat Ekonomi Desa di Tengah Pandemi

Wahyudin alias Monok, yang merupakan mantan tahanan akibat dianggap melanggar Permen KKP No. 56 Tahun 2016, dan harus mendekam 9 bulan di Lembaga Pemasyarakatan  Rangkas Bitung, menuturkan, ada yang aneh tapi lucu, benih lobster hasil sitaan dari para nelayan yang ditangkap itu justru dilepaskan kembali ke laut di sekitar Pelabuhan Ratu. “Padahal, semua orang tahu, benih yang ditangkap dan disita itu berasal dari laut sekitar Banten Selatan,” ujar Wahyudin yang dibenarkan oleh Andi Rachmat.

chronosdaily

Nelayan Banten berharap, penggunaan alat cantrang tidak dilarang. Demikian juga pembudidayaan lobster. “Pendek kata, kami sebagai nelayan dari Banten Selatan sekitarnya mendukung penuh rencana legalisasi pengambilan dan pembudidayaan lobster bagi nelayan yang hendak direvisi oleh Menteri Edhy Prabowo yang pro rakyat itu,” ujarnya. Nelayan Banten juga berharap segera dilakukan revisi Permen No. 56 Tahun 2016 itu. “Dengan cara begitu artinya jelas berpihak pada hidup dan kehidupan nelayan,” tandasnya.

Nelayan Banten lainnya, Andi Rahmat menambahkan, Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan No. 56 Tahun 2016 itu jelas melarang penangkapan lobster ukuran dibawah 200 gram. “Yang ideal itu semua Peraturan Menteri seharusnya manis untuk rakyat. Tidak pahit seperti yang diberlakukan Susi Pudjiastuti yang telah  membuat rakyat sengsara dan dipenjara. Nelayan yang masih ada dalam tahanan sekarang saja masih ada. Jadi memang sangat banyak nelayan yang jadi korban,” ungkapnya.

See also  Maju Pilbub Samosir, Generasi Swangro Marbun Lumbanbatu Telah Mendaftar ke PKB

Nelayan Banten Selatan bersama Nelayan Ujung Genteng, Sukabumi sepakat untuk mendukung kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo untuk mengembalikan kebebasan nelayan. “Dan mengelola sumber laut kita yang kaya raya dan melimpah ruah itu,” tambah Rudi Mulyono, aktivis pergerakan yang aktif melakukan pendampingan nelayan.

Rudi juga menegaskan, pemerintah tidak perlu memberi bantuan apa-apa. “Asalkan nelayan mendapatkan kebebasan untuk mengolah sumber laut kita,” ujar Rudi Mulyono yang juga aktif di Garda Republik Indonesia (Garda RI) itu. Menurutnya, regulasi dan sejumlah peraturan maupun perundang-undangan selayaknya dan sepatutnya berpihak dan melindungi hidup dan kehidupan nelayan. Agar dapat hidup lebih baik, maju dan sejahtera yang berkeadilan. [Jon]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *