Masyarakat Miskin Jakarta Tagih Janji Gubernur Anies Baswedan 

Jakarta, chronosdaily.com – Masyarakat miskin dan termarjinalkan di Ibukota Jakarta menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, secara khusus pada Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-494.

Dalam pernyataan persnya, Sekretaris Jenderal Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Dika Moehammad menyampaikan, di usia Kota Jakarta yang sudah 494 tahun ini, persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat termarjinalkan tak kunjung bisa diatasi dengan baik.

“Malah kado pahit yang didapat warga miskin dan termajinalkan di Jakarta, yang didapat pada Ulang Tahun Kota Jakarta yang ke-4949 ini,” tutur Sekjen SPRI, Dika Moehammad, dalam siaran persnya, Sabtu (26/06/2021).

Oleh karena itu, dalam masih di suasana Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta yang ke-494 ini, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) menuntut, pertama, agar anggaran untuk perluasan cakupan dan manfaat Program Perlindungan Sosial di Jakarta diperbesar.

Kedua, meminta Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan perlu segera menerapkan Kebijakan Program Keluarga Harapan Lokal (PHK Lokal), khusus untuk DKI Jakarta.

Tiga, Gubernur DKI dan DPRD DKI Jakarta perlu segera membuka ruang keterlibatan Rakyat Miskin Jakarta dalam proses penetapan kebijakan dan anggaran publik.

Keempat, perluas Program Perlindungan Sosial untuk pengangguran dan ibu hamil, menyusui.

Kelima, Gubernur dan DPRD DKI Jakarta segera menyediakan Bank untuk Rakyat Miskin dan pedagang kecil agar terbebas dari jeratan rentenir dan pinjaman online.

Enam, memperluas akses internet gratis, perpustakaan kampung dan bimbingan belajar gratis untuk siswa miskin.

Tujuh,  penyediaan ruang-ruang belajar bagi anak-anak kampung kumuh, yang disertai dengan peminjaman gadget gratis untuk mendukung pembelajaran online atau daring bagi warga miskin.

Dika Moehammad menerangkan, Jakarta merupakan kota multi kultural. Didirikan Belanda sebagai pusat pemerintahan kolonial. Ditinggalkan Belanda untuk pindah ke Bogor, karena dianggap tidak layak sebagai ibu kota. Kemudian, kembali dijadikan ibu kota setelah Indonesia merdeka, hingga hari ini.

Sebagai kota multi kultural, lanjut Dika, Jakarta menampung keragaman etnis, budaya, agama dan bahasa. Hampir semua suku bangsa di Indonesia ada di Jakarta.

“Tak mengherankan kalau Jakarta bisa disebut sebagai wajah Indonesia. Bila wajah Jakarta buruk maka bukan salah cerminnya, melainkan karena salah urus Pemerintahnya,” ujarnya.

Semenjak Indonesia Merdeka, orang-orang merantau ke Jakarta untuk hidup yang lebih baik. Mereka tinggalkan lumpur sawah demi mencari penghidupan di Jakarta. Ada yang berhasil, banyak pula yang gagal.

“Mereka yang gagal enggan pulang kampung, memilih hidup di bantaran kali dan rel, dengan rumah apa adanya. Tiap hari berharap nasib lebih baik, namun derita tak mau beranjak pergi. Inilah mengapa Jakarta selain berkembang menjadi kota metropolitan, juga berkembang sebagai lumbung warga miskin kota,” tutur Dika.

Pada ulang tahun Jakarta ke-494, lanjutnya, Rakyat Miskin mendapatkan kado kegagalan demi kegagalan.

Berbagai program upgrading skill yakni pelatihan keterampilan, pelatihan wirausaha, dan lain-lain, bagi masyarakat yang gagal menjawab persoalan pengangguran serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.

See also  UPH Sambut Lebih Dari 4.000 Mahasiswa Baru dalam UPH Festival 2021 ‘Go Beyond’

“Program-program tersebut semakin kalang kabut ketika menghadapi pandemi Covid-19. Hantaman demi hantaman diterima rakyat miskin tanpa ada solusi konkret dari Pemprov DKI Jakarta,” sebut Dika Moehammad.

Lihat saja, kata dia, program perbaikan kualitas kampung kumuh hanya menyentuh persoalan remeh seperti perbaikan selokan, jalan, lampu, dan lain-lain.

Program tersebut belum menyentuh persoalan dasar masyarakat untuk hidup layak dan sehat. Seperti pembangunan ulang permukiman warga yang layak huni, penyediaan ruang isolasi bagi warga kampung yang positif Covid-19, dan ruang publik di kampung.

“Akibatnya, sejak zaman kemerdekaan hingga hari ini, masih banyak kampung-kampung kumuh di Jakarta. Janji Gubernur Anies Baswedan hanya pemanis bibir dan permainan kata-kata. Ia malah sibuk memainkan politik citra demi tiket di Pilpres 2024,” imbuh Dika.

Tak mengherankan kalau saat ini terjadi penambahan penduduk miskin di Jakarta. Pandemi membuat jumlah itu berlipat ganda seperti cendawan di musim hujan.

Akibatnya, jumlah warga miskin bukan berkurang tetapi justru menggelembung. Selama pandemi warga miskin bertambah menjadi 134.540 orang.

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada September 2020 kembali meningkat menjadi  4,69% dari total penduduk.

“Penambahan penduduk miskin juga berbanding lurus dengan pasang-nya jumlah pengangguran. Palu godam pandemi dan tidak adanya konsep dari Pemprov DKI Jakarta membuat pengangguran semakin menggunung. Dampak seperti ini tidak mampu diantisipasi dan dipecahkan oleh Pemprov DKI Jakarta,” lanjut Dika.

Program-program penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial sekarang terbukti tidak  mampu memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi warga, khususnya yang miskin dan marginal.

Dari pemantauan SPRI, kata dia, memperlihatkan bahwa sebanyak 76,8 persen dari responden menyatakan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak mencukupi kebutuhan keluarga.

“Sementara itu, 80,4 persen menyatakan dana BST habis digunakan untuk dua hari sampai dengan satu minggu. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Warga miskin dipaksa untuk berjuang sendirian menghadapi pandemi,” ungkap Dika Moehammad.

Ironisnya, program dan anggaran dari Provinsi DKI Jakarta tidak menunjukkan keberpihakan kepada warga miskin dan marginal.

Pemerintah masih senang membuang-buang uang untuk membiayai program karitatif, populis dan tidak berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Seperti jalur road-bike, tanaman plastik, instalasi bambu di Bundaran Hotel Indonesia, dan lain-lain.

“Program-program tersebut hanya demi kepentingan memoles diri, dan untuk kepentingan mereka yang kaya. Sementara rakyat miskin dibiarkan hidup keleleran di gubuk-gubuk kumuh mereka,” sebut Dika Moehammad.

Dia mengatakan, boleh saja seorang Gubernur atau siapa saja berambisi menjadi calon Presiden, termasuk Anies Baswedan. “Namun melupakan tugas-tugas pokoknya sebagai Kepala Daerah merupakan sebuah bentuk pengkhianatan. Apalagi membiarkan warga miskin keleleran di tengah pandemi yang mengganas,” ujarnya.

Dia mengingatkan, Gubernur Anies Baswedan jangan lupa diri dan juga janji. Sebab, persoalan warga miskin dan termarjinalkan di Jakarta belum juga mampu diatasi. “Oleh sebab itu, pada HUT DKI Jakarta ke-494, SPRI mengingatkan agar Gubernur Anies kembali pada komitmen awalnya untuk menyejahterakan warga Jakarta,” tandas Dika Moehammad. [Jon]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *