Mahasiswa Asal Mamberamo Tantang Jokowi Tinggal Bersama di Kampung-Kampung

Jakarta, chronosdaily.com – Mahasiswa asal Mamberamo Raya, Papua, menantang Presiden Joko Widodo dan para petinggi Republik Indonesia untuk melihat dan merasakan langsung kondisi sebenarnya yang terjadi di kampung-kampung di wilayah Papua. 

Hal itu dinyatakan Mahasiswa Fakultas Hukum di salah satu Perguruan Tinggi di Jakarta, Samuel Pitawa, di Jakarta, Sabtu (15/05/2021). 

Alasan Samuel Pitawa yang adalah Putra Asli Kampung Eri, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua itu, untuk menantang Presiden Joko Widodo agar tinggal dan melihat serta merasakan langsung kondisi Rakyat Papua di kampung-kampung wilayah Papua adalah, dikarenakan belakangan ini wilayah-wilayah di Papua dibombardir dengan berbagai isu yang tak sedap. 

Seperti pelabelan teroris bagi sebagian kelompok masyarakat di Papua, juga penembakan-penembakan dan pembunuhan demi pembunuhan terhadap Orang Asli Papua (OAP) di sejumlah wilayah. 

“Stop tipu-tipu. Saya tantang Bapak Presiden Joko Widodo dan para petinggi Pemerintahan untuk datang langsung ke kampung-kampung kami di Papua. Tinggal langsung bersama warga, melihat dan merasakan langsung kondisi yang sebenarnya. Jangan cuma bisa menggalang opini berlebihan tentang kondisi Papua,” tutur Samuel Pitawa kepada wartawan. 

Tak perlu tinggal bertahun-tahun, menurut Samuel Pitawa, Presiden Joko Widodo bisa tinggal seminggu saja, atau sebulan saja, langsung bersama warga kampung di pelosok-pelosok Papua. Nantinya, katanya, akan terlihat secara jelas kondisi kemiskinan dan kehidupan yang sebenarnya di Papua. 

“Tak perlu pakai hak privelege, kita bersama-sama saja tinggal dan merasakan langsung dulu kondisi masyarakat. Kalau perlu, di kampung saya dululah, di Kampung Eri,” tantang Samuel Pitawa. 

Samuel Pitawa yang saat ini masih belajar Ilmu Hukum sebagai Semester 6 di sebuah Perguruan Tinggi di Jakarta, menegaskan, dirinya sendiri muak dan kesal dengan berbagai serangan informasi yang sepihak, serta mengada-ada atas kondisi riil di Papua. Seolah-olah, Papua itu brutal, buruk, dan sangat tertinggal dari peradaban. 

“Informasi yang disebar-sebarkan kebanyakan hanya sepihak. Hanya menurut versi buzzer yang dari Jakarta dan kawan-kawannya. Realitas dan kondisi sebenarnya tidak pernah dilihat dan dirasakan. Berita-berita seperti itu kan kebanyakan tipu-tipu belaka tohk,” jelasnya. 

Padahal, lanjutnya, dirinya sendiri pun harus ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan, dikarenakan pendidikan di Papua masih sangat minim. Demikian pula akses informasi dan teknologi yang dibutuhkan, sangat minim. 

“Kalau di Jakarta dibilang belajar online saja diberikan paket internet gratis, nah kalau di Papua, di banyak daerah dan kampung-kampungnya, tidak ada itu jaringan internet. Jangan tipu-tipu ke orang Papua dong,” ujarnya. 

Bukan hanya itu, menurut Samuel Pitawa lagi, biaya pendidikan berupa bea siswa bagi para mahasiswa Papua yang melanjutkan studi di Kota Jaya Pura dan kota-kota lain di Pulau Jawa, dihambat dan sangat terhambat. 

Samuel menyebut, sedikitnya ada sekitar 800-an mahasiswa OAP yang melanjutkan studi di berbagai bidang ilmu di Pulau Jawa, yang mengandalkan bea siswa. Namun, semua terhambat, karena proses pencairan bea siswa untuk kebutuhan pendidikan disunat dan bahkan berbulan-bulan tidak pernah disalurkan lagi. 

“Sudah sejak bulan Juni 2019, hingga sekarang sudah memasuki bulan Mei 2021, bea siswa OAP terhambat, tidak disalurkan ke kami. Padahal, dana Otsus untuk pendidikan Orang Asli Papua sangat besar. Kami saja sampai kini tidak tahu dikemanakan dana-dana itu. Kampung tidak makin maju, pendidikan pun tersendat-sendat dan bahkan terbengkalai berat,” imbuhnya. 

Semuel Pitawa juga mengkritisi para elit Papua dan elit di Jakarta, yang tampaknya dengan bersengaja mengkondisikan Papua begitu-begitu saja. Sehingga, Papua dan masyarakatnya tidak akan maju, dan akan dibombardir terus dengan pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. 

“Para elit tampak hanya memikirkan diri mereka sendiri. Memikirkan keluarga sendiri, dan menjadikan kami Orang Asli Papua sebagai bulan-bulanan. Ini tidak adil,” protesnya. 

Samuel Pitawa juga menyatakan menentang keras upaya mobilisasi kekuatan militer dari TNI Polri ke wilayah-wilayah Papua. Sebab, katanya, sudah Puluhan Tahun Papua bergabung ke Indonesia, terbukti dengan kekuatan angkatan bersenjata tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan pelik dan yang kian rumit di Tanah Papua. 

“Apalagi adanya penyebutan terorisme bagi KKB menjadi salah satu pemicu mobilisasi kekuatan militer dari TNI Polri ke Tanah Papua, itu sangat tidak tepat. Papua bukan sarang teroris, bukan tempat pembantaian oleh kekuatan bersenjata. Orang-orang Papua adalah cinta damai, mengapa Papua disakiti terus?” tegasnya. 

Karena itu, Samuel Pitawa meminta Pemerintah Pusat menghentikan mobilisasi kekuatan militer bersenjata dari TNI Polri ke Papua. Dia mendesak agar pola dialog yang adil dikedepankan. 

Selain itu, proses pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Papua harus terus dilakukan, tanpa diskriminasi dan tanpa kriminalisasi. 

“Pembangunan nyata ke kampung-kampung dan masyarakat Papua yang kami butuh dan perlukan. Bukan malah menuduh dan mempublikasi yang buruk-buruk tentang Papua. Duduk bersama dan libatkan OAP dalam penyelesaian persoalan-persoalan riil yang dihadapi bersama,” sebutnya. 

Menurutnya, walaupun ribuan kali Presiden Joko Widodo berkunjung ke Papua, atau bahkan para elit dari Jakarta datang dan pelesiran ke Papua, tidak akan ada gunanya, sebab tidak menyentuh persoalan riil masyarakat Papua. Dan tidak memberikan solusi nyata atas persoalan kemiskinan, ketertinggalan, persoalan pendidikan, pelanggaran-pelanggaran HAM berat dan sebagainya, yang terus menerus dilakukan dan terjadi di Papua, hingga kini. 

“Karena itu, saya mengajak Pak Presiden Joko Widodo untuk tidur, menginap, makan, berkegiatan, di kampung-kampung Papua secara langsung. Di rumah kami di Kampung Eri pun boleh dimulai. Supaya bisa dilihat langsung dan dirasakan langsung kondisi sebenarnya. Jadi, jangan tipu-tipu dan jangan asal sebut Papua jahat dan bahkan teroris. Tidak ada itu,” tandas Samuel Pitawa. [Jon]