Lindungi Pengemplang, Pekerja Migran Dukung Rencana Menggugat Perppu 1/2020

Jakarta, chronosdaily.com – Serikat Pekerja Migran Indonesia (SPMI) menduga penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) sarat dengan scenario penyelewengan dan dugaan melindungi para pejabat yang melakukan pengemplangan uang rakyat.

Karena itu, SPMI menyatakan mendukung upaya ratusan aktivis dari Jaringan Pro Demokrasi (ProDem) yang akan menggugat Perpu Nomor 1 Tahun 2020 itu. Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Migran Indonesia (Sekjen SPMI) Nicho Silalahi menyatakan, pihaknya mendukung dilakukannya gugatan itu.

Pada rapat di DPR, Senin 4 Mei 2020 lalu, parlemen menyatakan telah menyetujui penetapan Perpu itu menjadi Undang-Undang. “Serikat Pekerja Migran Indonesia mendukung rencana ratusan aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) menggugat Undang-Undang yang  telah disahkan DPR beberapa waktu lalu itu. Langkah yang dilakukaan oleh para aktivis ProDEM sudah tepat. Sebab Undang-Undang itu justru akan melindungi para pengemplang uang rakyat. Karena di dalam Undang-Undang baru tersebut berpotesi membuat penyelenggara negara kebal hukum atau moral hazard, penyalahgunaan kekuasaan  atau abause of power oleh eksekutif, dan lain sebagainya,” tutur Nicho Silalahi, dalam siaran persnya, Minggu (24/05/2020).

Dia menyatakan, semua pihak harus berperan aktif melakukan penolakan terhadap Undang-Undang yang sangat merugikan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia itu. “Berperan aktif bersama teman-teman untuk terlibat dalam merumuskan materi-materi gugatan ke Mahkamah Konstitusi nanti,” ujarnya.

Nicho menyatakan, jika dibayangkan, rakyat bersusah payah membayar pajak, bahkan harus merelakan diri meninggalkan Tanah Air menjadi Pekerja Migran Indonesia. Yang dengan tulus menjadi sukarelawan untuk mendulang mata uang asing buat dikirim ke Indonesia, sehingga kiriman mata uang asing itu menjadi devisa negara untuk mengerakkan ekonomi bangsa.

Tapi dengan hadirnya Undang-Undang ini malah akan membuat para penyelenggara negara sesuka hatinya untuk menghamburkan uang dan berpotensi menjadi ajang bancakan mereka. “Enak saja mereka bisa menjadi lebih leluasa menghamburkan uang negara jika Undang-Undang ini kita biarkan. Dan kami para Pekerja Migran Indonesia tidak rela uang yang kami berikan ke negeri ini menjadi bancakan mereka,” imbuhnya.

Atas dasar itulah, lanjutnya, kehadiran Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) itu perlu dilawan bersama.

SPMI, lanjutnya, akan siap dengan segala resiko untuk melawan Undang-Undang tersebut. “Apapun resikonya maka SPMI siap menghadapinya. Sebab bagi SPMI memperjuangkan hak orang banyak itu sebuah kemuliaan tersendiri yang didapatkan,” ujarnya.

Dia mengajak seluruh Rakyat Indonesia agar besama-sama berdoa dan menolak UU ini. “Jika kita tidak menolak Undang-Undang ini, maka kekuasaan akan semakin sewenang-wenang menghamburkan uang rakyat. Dan disinyalir menjadi bancakan para elit tanpa harus dipertanggungjawabkan mereka,” imbuhnya. SPMI juga menyemangati jaringan aktivis ProDEM yang mengajukan gugatan. “SPMI siap bersama teman-teman ProDEM melawan setiap kebijakan dan regulasi yang menghianati rakyat,” tandasnya.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perpu Nomor 1 Tahun 2020) telah resmi disetujui sebagai Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Gedung DPR RI Jakarta.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya telah menyampaikan RUU tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020melalui Rapat Kerja Badan Anggaran dan pada 4 Mei 2020 telah diambil Keputusan DPR RI tingkat satu untuk RUU Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020untuk dibawa ke tingkat paripurna. “Kemudian pada 6 Mei 2020 telah dilanjutkan dengan rapat kerja dengan Komisi XI dimana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyampaikan berbagai update dan penjelasan seputar kebijakan Kemenkeu di tengah pandemi Covid-19, pembahasan asumi makro dan postur APBN 2020. Perpu Nomor 1 Tahun 2020ini telah dibahas secara intensif antara Pemerintah dan DPR,” imbuh Menkeu.

Menkeu menegaskan bahwa untuk mencegah moral hazard, dalam Pasal 12 1 Perpu Nomor 1 Tahun 2020 telah diatur pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah yang diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik. “Tata Kelola tersebut diwujudkan dalam bentuk proses penetapan kebijakan yang transparan dan pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan pelaksanaan Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Pemerintah juga sangat setuju dengan berbagai pandangan Anggota Dewan agar pelaksanaan Perpu yang ditetapkan sebagai Undang-Undang nantinya benar-benar dijalankan dengan tata kelola yang baik dan menghindari atau mencegah terjadinya moral hazard,” tutur Menkeu.

Pada kesempatan itu, Menkeu juga mengungkapkan dalam pidatonya bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 2020 diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk terus melanjutkan langkah-langkah dalam rangka mengatasi ancaman Covis-19 di bidang kesehatan, ancaman sosial dan ancaman perekonomian serta stabilitas sistem keuangan.

Lebih lanjut, melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020 diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh tenaga medis, masyarakat, dan pelaku usaha di sektor riil serta sektor keuangan yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan koperasi secara lebih merata.

Antara lain mencakup, satu, anggaran tambahan untuk pencegahan Covid-19 di bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun termasuk untuk pemberian insentif bagi tenaga medis dokter, perawat, santunan kematian, pembelian alat kesehatan termasuk Alat Pelindung Diri (APD), masker, hand sanitizer, ventilator, dan persiapan rumah sakit serta berbagai fasilitas karantina.

Dua, Pemerintah juga telah memperluas pemberian tambahan bantuan sosial sebesar Rp100 triliun bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang sangat membutuhkan. Lebih dari 29 juta keluarga atau bahkan mencapai di atas 50% rakyat Indonesia menikmati bantuan pemerintah baik dalam bentuk tunai, sembako, pembebasan dan diskon listrik, hingga kartu prakerja.

Tiga, dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pemerintah juga mampu memberikan dukungan insentif relaksasi perpajakan, bantuan lebih dari 60 juta UMKM baik dalam bentuk penundaan cicilan, subsidi bunga dan bantuan tambahan modal kerja.

Empat, Pemerintah juga dapat menyusun langkah dan kebijakan dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh Covid-19.

Pada saat Perpu Nomor 1 Tahun 2020 mulai berlaku, terdapat beberapa pasal dalam UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU KUP, UU BI, UU LPS, UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, UU Kesehatan, UU Desa, UU Pemda, UU MD3, UU PPKSK, UU APBN Tahun Anggaran 2020, dinyatakan tidak berlaku. Sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020.

Terdapat 24 peraturan pelaksanaan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Sampai dengan 9 Mei 2020, telah diselesaikan sebanyak 14 peraturan, 8 peraturan dalam proses pembahasan, dan 2 peraturan dalam proses tahap berikutnya. Dalam rangka penanganan Covid-19 dan dampaknya, Pemerintah disamping menerbitkan Peraturan pelaksanaan Perpu 1 Tahun 2020 juga menerbitkan regulasi lain.

Di akhir Pidato, Menkeu menyampaikan bahwa Pemerintah mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pimpinan dan Anggota Banggar DPR RI. Yang dengan segala dinamikanya berhasil menggunakan waktu dengan sangat efisien dan efektif untuk menyetujui Perpu dimaksud untuk dibawa ke sidang paripurna. Dengan harapan dapat ditetapkan sebagai undang-undang.

Menkeu juga sangat menghargai effort Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang kritis dan berimbang dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya. Yaitu melakukan pengawasan terhadap Pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 dan dampaknya yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. [Jon]

See also  Kesulitan Ekonomi, Para Pekerja di RSUD Kabupaten Dairi Tak Kunjung Terima Upah

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *