Lembaga Keuangan harus Ikut Tanggungjawab Karhutla

Jakarta, chronosdaily.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi,  terutama di Sumatera dan Kalimantan, dan konflik lahan dengan masyarakat adalah dua persoalan yang masih harus diperbaiki oleh Pemerintah Indonesia. Hal itu perlu diperhatikan serius oleh pemerintah agar penggunaan minyak sawit sebagai sumber bahan bakar untuk biodiesel dapat dikelola secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Bukan hanya itu, peran serta pihak lembaga keuangan, seperti bank dan lembaga keuangan non-bank dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan minyak sawit yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia ke Pertamina dalam Kepmen ESDM No.2018K/10/MEM/2018 sangat penting dalam memilih perusahaan minyak  sawit mana yang memiliki komitmen berkelanjutan No Deforestation, No Peat Development and No Exploitation (NDPE).

Bagaimana peran bank dan lembaga non-bank untuk mengurangi dampak ini? Dengan berperan aktif dalam menerapkan keuangan berkelanjutan di Indonesia yaitu melalui prinsip – prinsip NDPE dalam memberikan pinjaman dana kepada perusahaan minyak kelapa sawit terutama sebagai penyalur biodiesel untuk menciptakan biodiesel yang berkelanjutan di Indonesia. Lembaga keuangan wajib memperhatikan isu lingkungan dan isu sosial ketika memberikan pembiayaan ke perusahaan perkebunan sawit. Lembaga keuangan (bank) yang memberi dana kepada korporasi pembakar hutan dan lahan harus bertanggung jawab atas dana publik (termasuk nasabah yang terpapar asap) yang mereka kelola (tersimpan) dan yang mereka salurkan kepada korporasi tersebut.

Willem Pattinasarany, Koordinator Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) menyampaikan peran bank dan lembaga non-bank sangat penting dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan minyak sawit terutama yang ditunjuk sebagai penyalur Crude Palm Oil (CPO) untuk biodiesel yang didistribusikan ke PT Pertamina dan beberapa perusahaan Public Service Obligation (PSO) dan Non-PSO. Dampak dari proses bisnis dalam industri minyak sawit yang tidak mengindahkan prinsip – prinsip NDPE telah mengakibatkan hasil yang negatif bagi warga negara Indonesia yang berada di wilayah operasi perusahaan minyak  sawit.  Deforestasi telah menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang hebat seperti yang baru – baru ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Bagaimana bank dan Lembaga non-bank ikut berperan aktif dalam menerapkan keuangan berkelanjutan berdasarkan POJK No.51/2017 dan pedoman teknisnya di Indonesia adalah dengan menerapkan prinsip – prinsip NDPE dalam memberikan pinjaman dana kepada perusahaan minyak  sawit terutama sebagai penyalur biodiesel untuk menciptakan biodiesel yang berkelanjutan di Indonesia.

Sementara Muhamad Kosar dari JPIK menyebut lembaga jasa keuangan memiliki peran penting dalam mendukung investasi dan finansial di sektor perkebunan sawit dengan tujuan untuk mengembangkan kinerja dan tata kelola sektor sawit di Indonesia. “Komitmen Sustainable Finance dari Bank (lembaga keuangan) ini masih perlu ditegaskan kembali, baik standar maupun pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, Bank-bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan yang belum berkomitmen terhadap NDPE hanya akan menciptakan reputasi buruk kepada bank tersebut,” katanya.

Hal yang sama ditegaskan oleh Bayu Sefdiantoro dari Link-AR Borneo, dalam POJK 51/2017, bank-bank harus menerapkan kebijakan berkelanjutan, yaitu aspek sosial dan lingkungan. “Ini harus di patuhi oleh pihak bank- bank pemberi pinjaman ke debitur perusahan perkebunan sawit.  Dari hasil pemantauan terhadap bank-bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan perkebunan sawit masih belum menjalankan kebijakan berkelanjutan itu. Ini berdasarkan temuan yang ada di lapangan bahwa perusahaan masih tidak melakukan praktik berkelanjutan dan juga melanggar NDPE, seperti yang terjadi saat ini seperti kebakaran hutan dan lahan di konsesi perkebunan sawit,” tegasnya.

Dampak dari hal tersebut terjadi kerugian ekonomi, sosial dan kerusakkan lingkungan. OJK harus dapat memastikan bahwa bank-bank besar yang meminjamkan uangnya untuk perusahan perkebunan sawit menjalankan kebijakan berkelanjutan, Selain itu juga OJK harus membuat regulasi khusus yang menyangkut keberlanjutan ini dengan standar dan indikator yang terukur, sehingga kedepan tidak terulang lagi kebakaran hutan dan lahan tersebut. Perlu diingat bahwa Indonesia penghasil CPO terbesar, dan memiliki kebijakan biofuel dimana ini harus di dukung dengan pemasok biofuel yang bersih dari pelanggaran HAM dan lingkungan. Dari perusahan-perusahaan yang disegel oleh pemerintah dalam hal ini GAKUM KLHK mendapati ada group pemasok CPO ke Pertamina. Kita mau biofuel yang bersih dari praktik-praktik pelanggaran HAM dan lingkungan, sehingga kita bisa mengatakan bahwa produksi biofuel kita bersih dari pelanggaran tersebut, tambah Bayu.

Ismail dari Padi Indonesia menjelaskan Karhutla merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan korban jiwa sangat besar, oleh karena itu OJK sebagai lembaga yang memliki otoritas atas penggunaan jasa keuangan yang notabene merupakan dana masyarakat harus serius terhadap komitmen kebijakan NDPE  dengan memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan perusahaan perkebunan sawit, terutama perusahaan  sawit yang terlibat dalam karhutla dan pelanggaran HAM.

Total luas lahan yang terbakar sejak Januari s/d Agustus 2019 adalah 328.722 hektar (ha), dan hingga kini di Sumatera Selatan masih terjadi kebakaran hutan dan lahan di beberapa konsesi perkebunan. Ribuan masyarakat terpaksa menghirup udara beracun sisa pembakaran lahan. BNPB menyebutkan masyarakat yang terserang ISPA sejak Februari s/d September 2019 total 919.516 jiwa.

Wilayah Jumlah Korban
Riau 275.793 jiwa
Jambi 63.554 jiwa
Kalimantan Barat 180.695 jiwa
Kalimantan Tengah 40.374 jiwa
Kalimantan Selatan 67.293 jiwa
Sumatera Selatan 291.807 jiwa

Sumber: BNPB (2019)

Rahmat, Ketua AGRA menegaskan, kebakaran hutan dan bencana asap telah menyengsarakan jutaan rakyat, khususnya kaum tani, perempuan dan anak-anak. Semua ini berakar dari praktik pertanian terbelakang monopoli tanah dalam sistem setengah feodal oleh korporasi perkebunan sawit untuk produksi komoditas ekspor dan biofuel. Mereka didukung langsung dengan invetasi besar dari lembaga keuangan nasional dan internasional untuk melancarkan produksi, namun menggunakan cara yang murah, yakni membakar hutan dan lahan gambut. Untuk itu, mereka harus turut bertanggung jawab atas tragedi ini. Tidak adil jika hanya terus menyalahkan dan menangkap kaum tani, sedangkan korporasi dan para pemiliknya masih dibiarkan bebas dari jerat hukum yang lebih tegas. Kaum tani adalah korban yang terus dipersalahkan, mereka harusnya segera dibebaskan karena telah dituduh secara serampangan sebagai penyebab utama kebakaran hutan dan bencana asap.

Hadi Jatmiko dari LHI (Lingkar Hijau Indonesia) menyebutkan Karhutla ialah kejahatan luar biasa sehingga mengharuskan penegakan hukum yang luar biasa. Lembaga keuangan perbankan harus terlibat menghentikan kejahatan dengan ikut terlibat  memberikan sanksi terhadap perusahaan pelaku kebakaran hutan dan lahan. Terkhusus di Sumsel, kondisi asap makin menebal akibat kebakaran hutan dan lahan beberapa waktu terakhir yang makin meluas. Kondisi ini juga hendaknya menjadi perhatian masyarakat (nasabah) yang telah mempercayai dananya kepada perbankan, dan digunakan perbankan membiayai pendanaan perusahaan (korporasi) pelaku karhutla. Jika perbankan tidak memberikan sanksi maka kami mengajak masyarakat memboikot dana pada bank-bank yang diketahui membiayai pelaku kebakaran hutan dan lahan,”ujar Hadi.

Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pantauan kami, terdapat sedikitnya 14 perusahaan anggota RSPO yang teridentifikasi wilayah konsesinya terbakar selama periode Januari-Oktober 2019. Bahkan ada perusahaan yang konsesinya mengalami kebakaran hutan dan lahan secara berulang sejak tahun 2015 hingga 2018 lalu. ‘Dari kondisi itu kami melihat ada korelasi antara konflik agraria dengan kebakaran hutan dan lahan. Lembaga sertifikasi RSPO harus menjamin bahwa anggota-anggota RSPO yang lahannya terbakar mendapatkan tindakan tegas. Selain hal diatas, pemerintah, perusahaan sawit, OJK dan serta lembaga finansial (bank-bank) yang mendukung industri sawit juga harus turut bertanggung jawab,” kata tambah Inda Fatinaware.

Muhammad Busyro Fuad dari Elsam menyatakan, dalam konteks penegakan hukum terhadap kasus kebakaran lahan dan hutan (karhutla) yang terjadi selama ini, Pemerintah melalui KLHK telah mengeluarkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pencabutan izin, dan pembekuan izin bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam karhutla. “Tapi saat ini dengan kasus karhutla yang kembali terjadi di Kalimantan dan Sumatera, jadi indikator penting bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah tersebut sepertinya tidak mampu mengurangi atau menghentikan pembakaran/kebakaran hutan dan lahan. Akibatnya, masyarakat menjadi korban pertama yang paling dirugikan akibat karhutla. Selain Pemulihan hak-hak korban, harus ada upaya preventif lain yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk menghentikan karhutla, salah satunya melalui sektor pembiayaan,” ucapnya.

Lahirnya POJK No. 51/POJK03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, kata dia, memberikan babak baru bagi sektor keuangan seperti perbankan agar berkontribusi dalam memastikan tercapainya pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, perbankan harus memiliki komitmen tegas untuk tidak memberikan pembiayaan terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kasus karhutla dan pelanggaran HAM lainnya. (ars)

Author: Roy Agusta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *