Koalisi Masyarakat Madani Penyelamat KPK Tegas Menolak Rencana Revisi UU KPK

Jakarta, chronosdaily.com – Lembaga eksekutif dan legislatif sudah tidak bisa dipercaya lagi. Satu-satunye lembaga pemberantasan korupsi, KPK, kini diobok-obok, diperlemah dan hendak dimatikan. Sejumlah lembaga yang menyatakan dirinya Koalisi Masyarakat Madani Penyelamat KPK menyatakan menolak tegas rencana revisi UU KPK yang dilakukan DPR bersama Pemerintah.

Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badi’ul Hadi mengatakan, DPR telah memutuskan untuk merevisi dua Undang-Undang, yakni UU MD3 dan UU KPK. Yang paling krusial, mendadak dan aneh, kata dia, adanya revisi UU KPK, seperti dipaksakan. Sama sekali tidak ada informasi apapun soal  rencana revisi ini. Dan tak berhenti di situ,  DPR bahkan menjanjikan revisi UU ini dilaksanakan dalam 3 minggu ke depan. “Melihat ancaman kepada KPK yang terstruktur, sistematis dan massif maka kami Koalisi Masyarakat Madani Penyelamat KPK dengan tegas menolak keputusan DPR dan Pemerintah untuk merevisi UU KPK,” ujar Hadi, Sabtu (07/09/2019).

Koalisi ini terdiri dari Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, Direktur Indonesia Budget Centre (IBC) Arif Nur Alam, Koordinator Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Peneliti Transparancy International Indonesia  (TII) Alvin Nicola, Pengamat Politik Arif Susanto, dan Seknas Fitra. Bahkan, lanjut Hadi, kalau dicermati, proses pengajuan dan penetapan revisi tidak sesui dengan ketentuan penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain itu, poin revisinya jelas bertujuan untuk melemahkan KPK.

Menghadapi kenyataan ini, elemen masyarakat madani, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Madani Penyelamat KPK, telah dengan tegas menyatakan sikap melawan pelemahan KPK. Gerakannya sudah dimulai sejak Jumat (06/09/20190, di Kantor TII, Jalan Amil No 5, Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Hadi yang juga juru bicara sementara Koalisi ini menegaskan, setidaknya ada dua alasan penolakan mereka terhadap rencana revisi UU KPK.

Pertama, dasar penetapan revisi KPK melalui rapat paripurna layak dipertanyakan keabsahannya. Revisi UU KPK tidak termasuk dalam prolegnas 2019. “Sesuai dengan UU MD3 dan Tatib DPR, semua RUU yang akan dibahas di DPR harus terlebih dahulu dimasukan ke dalam Prolegnas,” tuturnya. Faktanya, revisi UU KPK tidak masuk dalam Prolegnas 2019. Jika DPR menganggap sah memasukan revisi karena adanya putusan MK tentang KPK, maka atas argumen ini bertentangan dengan cakupan pembahasan revisi UU KPK. Revisi UU KPK hanya yang menyangkut soal putusan MK, khususnya berkenaan dengan status lembaga KPK yang jadi bagian eksekutif.

Faktanya, revisi juga menyangkut soal penyadapan, dewan pengawas, SP3, defenisi penyidik, dan lainnya. “Jelas ini telah melampaui kehendak dilaksanakannya revisi. Ini bukan lagi soal adanya keputusan MK, tapi merombak pasal penting dan subtantif dari UU KPK,” katanya. Selain itu, rapat paripurna DPR yang hanya dihadiri oleh sekitar 82 anggota DPR secara fisik. Tentu tidak dapat disebut quorum.

Sekalipun ada pengakuan pimpinan sidang bahwa yang telah menandatangi kehadiran sekitar 302 anggota, tentu saja perlu dilihat bukti nyatanya. “Jika tanda tangan ini tidak dapat dibuktikan maka status rapat paripurna kemarin tidak dapat dinyatakan sah,” ujar Hadi. Lebih lanjut, putusan yang ditetapkan dalam rapat yang tidak sah adalah tidak sah. Rapat ini sama sekali tidak  memperdengarkan pandangan atau sikap fraksi-fraksi. Padahal, nama rapatnya adalah mendengar pandangan fraksi-fraksi atas rencana revisi 2 UU tersebut. “Dengan berbagai fakta ini, keabsahan rapat paripurna penetapan revisi UU KPK layak diragukan,” ujarnya.

Kedua, waktu yang tersedia hanya kurang dari 3 Minggu. Padahal, ada sekitar 4 poin besar dalam UU KPK yang akan direvisi. “Empat poin ini mengandung puluhan pasal dalam UU KPK. Maka revisi macam apa yang terjadi di mana waktu untuk membahasnya hanya 2 Minggu?” ujar Hadi.

UU KPK ini adalah UU yang mendapat perhatian penuh masyarakat. Maka membahas revisi UU ini sudah harus melibatkan banyak pihak dan lembaga. Dan ini juga dinyatakan di dalam UU MD3 dan Tatib DPR. “Revisi UU yang mendapat sorotan  negatif secara luas dari masyarakat, lalu bisa diputuskan dalam 2 minggu, hanya bisa terjadi di era otoritarian. Di mana aturan publik ditentukan oleh mereka yang berkuasa,” tegasnya.

Hadi menegaskan lagi, dengan semua pertimbangan itu, Koalisi Masyarakat Madani Penyelamatl KPK mendesak DPR menghentikan rencana revisi UU KPK. Karena tidak taat prosedur pengajuan revisi UU. “Apalagi subtansi revisi yang dimaksud lebih banyak melemahkan cara dan mekanisme pemberantasan Korupsi di Indonesia,” katanya.

Koalisi juga meminta Presiden menolak revisi UU KPK, karena berlawanan dengan Nawacita yang diusung Presiden. Berlawanan juga dengan visi misi membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Serta menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. “Meminta Presiden tidak mengeluarkan Surat Presiden (Supres) karena rencana Revisi UU KPK cacat hukum dan cacat prosedur,” tegasnya. Kemudian, koalisi juga mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk bersama-sama melakukan penolakan upaya-upaya pelemahan KPK. [Jon]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *