Ketum Christian Watch – Dr. Joshua B. Tewuh Minta Kapolri Tindak Tegas Pengacau Agama diseluruh Indonesia

chronosdaily
go

chronosdaily

Jakarta, chronosdaily.com – Ketua Umum Christian Watch, Joshua B. Tewuh meminta pemerintah mengambil sikap tegas terhadap pelanggar konstitusi, terutama pelanggaran HAM disektor agama. Sebagai lembaga resmi, Jaga Kawal Kekristenan di Indonesia mendesak pemerintah untuk tetap taat terhadap konstitusi negara dan berkomitmen terhadap Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Adanya larangan beribadah termasuk penolakan untuk mengadakan ibadah dan atau perayaan natal adalah bentuk pelecehan dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan tidak selaras dengan konstitusi NKRI yang menjamin dan melindungi setiap warga negara dalam menjalankan ibadah. UUD 45 Pasal 29 ayat (2) disebutkan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam Pasal 28E tentang Hak Asasi Manusia hasil amendemen UUD 1945 tahun 2000 disebutkan, (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya… (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Menurut Joshua B. Tewuh, Hak atas Kebebasan Beragama dan Beribadah termaktub dalam instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia melalui pengesahan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). Jaminan penghormatan hak atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam berbagai instrumen hukum tersebut merupakan kewajiban dan tanggungjawab negara. Kewajiban untuk menghormati (the obligation to respect) hak asasi manusia, melindungi (the obligation to protect), memenuhi (the obligation to fulfill), dan memajukan mengembangkan meningkatkan (the obligation to promote) HAM.

See also  Firli Bahuri : KPK Tahan Dua Tersangka Suap Fasilitas Izin Lapas Sukamiskin
Dr. Joshua B. Tewuh (Tengah) diapit oleh Dr. Antonius Natan (Kiri) dan Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia Pdt. Brigjen TNI (Purn) Drs. Harsanto Adi S, MM. MTh. (Kanan)

Seperti diketahui sebelumnya, bahwa pemerintah daerah melakukan pelarangan mengadakan ibadah dan perayaan Natal bagi umat Kristiani, yaitu di Wilayah Sungai Tambang, Kabupaten Sijunjung dan Jorong Kampung Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Pemerintah Daerah setempat beralasan, perayaan Natal dilarang di dua lokasi itu karena tidak dilakukan pada tempat ibadah pada umumnya, sangat kontradiktif dengan pernyataan pemerintah yang selalu mengucapkan dan mengharapkan sikap toleransi antar sesama umat beragama.

Pelarangan ibadah yang dilakukan oleh pemerintah setempat, sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat sangat menodai dan melecehkan konstitusi. Termasuk melakukan pembiaran apabila ada elemen masyarakat yang bertindak anarkis dan tidak sesuai dengan UUD 1945. Data Christian Watch selama kurun waktu 3-5 tahun terakhir ini, ada banyak peristiwa pembiaran dan tidak terselesaikannya kasus-kasus intoleransi dihadapan hukum menjadi catatan merah bagi pemerintah yang diduga tidak mampu menuntaskan secara aturan hukum.

See also  Pangdam VI/Mulawarman Irup Apel Kehormatan dan Renungan Suci di HUT RI Ke- 75

Mengacu pada pernyataan Kapolri sebagai otoritas sekuritas tertinggi di negera ini yang memerintahkan untuk menindak tegas para pengacau peribadahan di Hari Natal dan Tahun Baru harusnya diresponi dengan sigap oleh seluruh jajaran dan perangkat keamanan di seluruh Indonesia, maka Kami mendesak pemerintah pusat memecat dengan tidak hormat setiap aparat negara yang diduga melecehkan, dan atau melanggar konstitusi bangsa di wilayah hukum Republik Indonesia.

Menurut Joshua B. Tewuh, lembaga Jaga Kawal Kekristenan di Indonesia yang lebih dikenal dengan sebutan Christian Watch akan terus memantau setiap peristiwa intoleran yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun oknum dan elemen masyarakat yang kerap mengacau tempat-tempat ibadah.” [Jerimia Vegas]

Leave a Reply

Your email address will not be published.