Kenapa Negara Gamang Menghadapi FPI ?

Jakarta, chronosdaily.com – Negara dianggap gamang menghadapi ormas Front Pembela Islam (FPI). Dengan kegamangan seperti itu, masyarakat menilai, Negara tidak bertindak tegas, bahkan ada dugaan bahwa masyarakat sedang di-iming-imingi sebuah janji yang takkan pernah ditepati.

Hal itu ditegaskan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyikapi respon Negara dan pemerintah yang tidak tegas terhadap FPI. “Pemerintah masih bersikap gamang menghadapi FPI. Tidak sepertihalnya ketika Pemerintah membubarkan HTI. Janji mendalami visi dan misi FPI  tentang penerapan Syariat Islam secara kaaffah di bawah naungan khilaafah Islaamiyyah dan seterusnya“, sebagai sikap gamang dan terlalu dicari-cari. Karena sudah 5 tahun visi dan misi FPI terdaftar di Kemendagri. Namun tidak dilakukan pendalaman dan penindakan,” tutur Petrus Selestinus, Minggu (01/12/2019).

Petrus menegaskan, dengan melihat sepak terjang FPI yang intoleran selama 15 tahun ini, yang mana ormas FPI ini kerap melakukan tindakan anarkhis serperti persekusi dan sweeping terhadap kelompok minoritas, seharusnya Negara melalui Pemerintah bertindak tegas untuk segera membubarkan ormas itu. “Seharusnya, itu tindakan yang menjadi tugas dan kewenangan Penegak Hukum. Mestinya sikap Pemerintah tidak hanya sekedar tidak memperpanjang ijin, melainkan langsung bubarkan FPI sesuai dengan tuntutan publik,” jelasnya.

Petrus Selestinus menegaskan, sikap gamang Pemerintah terhadap FPI justru bertolak belakang dengan semangat pembentukan UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas, yang lahir melalui Perpu Presiden Jokowi No 2 Tahun 2017. “Dimana terdapat kebutuhan mendesak untuk menjaga kehormatan dan kedaulatan negara yang ideologinya sedang terancam oleh ideologi khilafah,” tegasnya.

Petrus Selestinus yang juga Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), menegaskan, sejak 2017 seiring dengan bubarnya HTI, resistensi berbagai pihak menuntut FPI dibubarkan terus menggema. “Realitas ini mestinya menjadi referensi bagi Menteri Agama Fachrul Razi untuk tidak merekomendasikan perpanjangan ijin bagi FPI,” ujarnya. Fachrul Razi justru tergoda dengan janji FPI mau mengubah visi dan misinya dan akan Setia kepada Pancasila dan NKRI dengan sebuah Surat Pernyataan. “Pertanyaannya siapa yang sedang dikadali FPI-kah, Pemerintah-kah atau public?” ujar Petrus.

Sebagai Menag, lanjutnya, mestinya Fachrul Razi tahu bahwa mengubah ideologi sebuah ormas tidaklah mudah dan tidak mungkin hanya dengan Surat Pernyataan di atas materai Rp 6000. Tetapi perlu sosialisasi. “Ideologi FPI tidak serta merta lenyap dalam sekejap. Dan takkan mungkin dalam sekejap pula tumbuh kesetiaan kepada Pancasila. Apalagi mengubahnya pun pasti lewat Keputusan Forum Tertinggi Pengambilan Keputusan, entah muktamar, sesuai kaidah di internal FPI. Yang pasti bukan Surat Pernyataan,” jelasnya.

Karena itu, Petrus Selstinus sangat menyayangkan sikap Menag Fachrul Razi yang mudah dikibuli atau mengibuli FPI, hanya dengan Surat Pernyataan di atas materai. “Ijin FPI bisa diperpanjang. Ini jelas tidak profesional dan pertanda Fachrul Razi dari lubuk hati yang paling dalam tidak serius menyelesaikan ancaman radikalisme dan intoeransi di negeri ini,” pungkas Petrus. [Jon]

chronosdaily

Author: Roy Agusta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *