Keluhkan Kinerja Aparat Hukum di Daerah, Senator Papua Barat Protes Kapolri 

Mamberob Yosephus Rumakiek

Jakarta, chronosdaily.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Papua Barat, Mamberob Yosepus Rumakiek mengeluhkan Aparat Penegak Hukum (APH) di Daerah. 

Menurut Senator asal Papua Barat ini, akses para pencari keadilan kepada kepastian hukum dan keadilan itu sendiri, dirasa sangat sulit diperoleh oleh masyarakat awam, terutama yang berada di Daerah-Daerah. 

“Sangat prihatin dengan kondisi masyarakat awam, khususnya para pencari keadilan di Daerah. Proses penegakan hukum sering dipendam, atau malah diduga diselewengkan. Kinerja Aparat Penegak Hukum kita, khususnya Polisi, masih sangat jauh dari jargon yang disampaikan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yakni Polri yang Presisi. Jauh, sangat jauh sekali,” tutur Mamberob Yosepus Rumakiek, kepada wartawan, Selasa (21/09/2021). 

Yang paling kasat mata, dilanjutkan Senator Papua Barat ini, proses hukum yang sangat lamban dan sangat terkesan bertele-tele dilakukan oleh Polisi di Polres Kabupaten Sorong. Ada laporan penganiayaan, penindasan, intimidasi, pengrusakan dan pemukulan yang dilakukan sekelompok orang terhadap warga biasa, pada bulan Juli 2020 lalu. 

Hingga satu tahun proses pelaporan, tidak kunjung ada pelaku yang ditangkap. Tidak juga ada penetapan tersangka. Dan laporan itu seperti dibiarkan mengambang begitu saja. “Kebetulan, korbannya Adik kandung saya. Mereka sudah melaporkan pada 6 Juli 2020, tahun lalu,” ungkap Mamberob Yosepus Rumakiek. 

See also  Ketua Umum Christian Watch Diminta Menjadi Saksi Ahli Kasus Yahya Walony

Dia menegaskan, hingga sekarang, masyarakat awam, khususnya yang ada di Daerah, sulit pulih rasa percayanya kepada kinerja Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kepolisian, dikarenakan kinerja yang sangat jauh dari profesional. Dan malah tugas dan meninggalkan tanggung jawabnya. “Ini bukan soal ditangkapnya pelaku lagi. Tetapi kinerja Polres Sorong yang mengabaikan kasus ini sampai 1 tahun lebih. Dan jangan dipermainkan laporan pengaduan masyarakat kepada polisi, terkait kasus-kasus seperti ini,” tuturnya. 

Anehnya lagi, lanjut dia, sering kali laporan masyarakat dari Daerah juga disampaikan ke Mabes Polri. Namun, juga sering tidak ditanggapi. Kasihan sekali, kata, jika masyarakat awam harus pontang panting untuk mencari keadilan atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan orang lain kepada dirinya. 

Demikian pula, apa bila laporan masyarakat dicuekin oleh Polisi, semakin menandakan bahwa permainan para oknum Polisi itu sendiri yang merusak tatanan proses hukum. “Jangan menunggu sampai ada Surat dari Mabes Polri dulu baru bertindak. Kan kebanyakan masyarakat tidak punya akses sampai ke Mabes Polri. Kinerja buruk Polisi di Daerah harus disampaikan, supaya masyarakat juga tahu apa sebenarnya yang mereka lakukan,” bebernya. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun diminta untuk menindak tegas para bawahannya yang sangat tidak profesional di Daerah.  Apalagi, masyarakat pencari keadilan di daerah sangat banyak jumlahnya. Namun, sering kali malah jadi korban lagi dan terus dikorbankan demi keadilan yang sedang mereka upayakan. “Ini, saya sendiri yang Anggota DPD RI dari Papua Barat saja karena memiliki akses kepada pihak-pihak terkait di Jakarta. Coba, bagaimana kalau hal itu terjadi kepada masyarakat awam? Kepada masyarakat biasa? Bisa-bisa, sampai mati mereka tidak akan pernah mendapatkan keadilan dan kejelasan proses hukum, seperti di Polres Sorong itu,” beber Mamberob. 

See also  DPD GAMKI DKI Jakarta: Stop, Jangan Keblinger, Sepertinya Negeri Ini Tak Sungguh Cinta Papua

Dia juga menegaskan, jaman sudah berubah. Akses informasi pun tidak tunggal lagi. Karena itu, dia berharap, Aparat Penegak Hukum (APH) hendaklah benar-benar melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Dengan tetap menjaga integritas diri, dan mempergunakan hati nurani untuk penegakan hukum dan keadilan. “Jaman sudah berubah. Institusi Polri juga sudah berubah. Mereka pikir, Papua itu jauh dari Jakarta? Sehingga seenaknya saja mereka mempermain-mainkan kasus? Kinerja Polisi yang begitu akan sangat memperburuk citra Kepolisian Republik Indonesia di bawah komando Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang menginginkan Polri yang Presisi,” tuturnya. 

Karena itulah, Senator asal Papua Barat ini, meminta Pimpinan Polri, segera melakukan tindakan tegas kepada para bawahannya yang sudah menyimpang dan tidak melakukan tugas dan kewajibannya yang semestinya. “Kapolri harus bertindak kepada anak buah atau para bawahannya yang tidak becus melaksanakan tugas dan kewajibannya,” imbuh Mamberob. 

Sebelumnya, Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing telah memerintahkan jajaran Polres Kabupaten Sorong untuk segera menangkap dan memproses hukum para pelaku dugaan penganiayaan, pengrusakan dan intimidasi terhadap anggota keluarga Senator asal Papua Barat Mamberob Yosepus Rumakiek. 

See also  Bulan Desember Bahagia

Hal itu ditegaskan Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing, mengingat sudah setahun laporan atas peristiwa yang dialami oleh Daniel Didimus Kafiar dan keluarganya, tidak kunjung ditindaklanjuti secara serius. Daniel Didimus Kafiar adalah adik kandung dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) atau Senator asal Papua Barat, Mamberob Yosepus Rumakiek. “Saya atensi kasus ini. Dan saya perintahkan kepada Polres Sorong untuk menangkap pelaku lainnya,” tegas Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing, ketika dikonfirmasi wartawan, Sabtu (18/09/2021).  

Sejak menjadi atensi Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing, dan juga masuknya laporan mengenai kasus ini ke Mabes Polri, satu pelaku dugaan penganiayaan, pengrusakan dan intimidasi terhadap anggota keluarga Senator Papua Barat itu sudah ditangkap Polisi. “Kami sudah menangkap 1 orang Pelaku atas nama DW. Dan sekarang, masih melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku lainnya,” tandas Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.