Kejagung Geber Pemeriksaan Sejumlah Konsultan Akuntan Publik Pada Kasus Korupsi Jiwasraya

Jakarta, chronosdaily.com – Untuk mengusut keterlibatan berbagai pihak dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus) terus menggeber pemanggilan dan pemeriksaan. Belum ada tersangka baru dalam kasus yang ditaksir telah merugikan Negara mencapai Rp 13,7 triliun itu. Penyidik pada Jampidsus mendalami informasi dan dugaan keterlibatan sejumlah Konsultan Akuntan Publik dalam kasus korupsi Jiwasraya ini.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Hari Setiyono menjelaskan, pemeriksaan demi pemeriksaan masih terus dilakukan untuk mendalami sejumlah fakta dan alat bukti dalam menentukan tersangka baru pada kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya itu. Pada Kamis, 30 Januari 2020, Tim Penyidik di Jampidsus Kejagung kembali memanggil dan memeriksa 11 orang saksi.

Kesebelas saksi yang diperiksa hari itu terdiri dari konsultan akuntan public maupun karyawan dari perusahan-perusahaan yang diduga terlibat. Mereka adalah Angelique Dewi Daryanto (CPA pada Konsultan Akuntan Publik /KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan), M Jusuf Wibisana (CPA pada Konsultan Akuntan Publik /KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan), Dicky Kurniawan (Divisi Akuntansi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya), Ony Ardyanto S (Divisi Akuntansi dan Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya).

See also  Bantah Mobilisasi dan Penembakan di Nduga Papua, Kemendagri Belum Terima Surat Pengunduran Diri Wakil Bupati

Kemudian, ada Daniel Halim (Direktur Keuangan  & investasi Wanaartha Life), Rosalia (karyawan PT Hanson Internasional), Arif Budi Satria (Direktur PT, Strategic Managemen Service), Ali Djawas (karyawan PT, Jasa Utama Capital Service), Ateng Effendi Irawan (Direktor Operasional PT Lotus Andalan Sekuritas), Sumin Tanudin (Equity Sales PT. Lotus Andalan Sekuritas), Toni Salim (Equity Sales PT. Lotus Andalan Sekuritas).

Kesebelas saksi yang diperiksa tersebut, dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yaitu, 1 saksi dari pengelola saham PT Hanson Internasional, 2 saksi sebagai petugas yang mengaudit keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tahun 2016 dan 2017, 1 saksi dari perusahaan managemen investasi, 2 saksi dari internal PT Asuransi Jiwasraya (Persero), 4 saksi yang berfungsi sebagai broker saham, dan 1 saksi atas nama Ali Djawas batal diperiksa. “Karena yang bersangkutan tidak membawa data yang diperlukan sebagaimana telah disampaikan pada pemeriksaan sebelumnya,” ujar Hari Setiyono.

Hari mengatakan, sampai saat ini belum ada pemeriksaan tersangka dan penetapan tersangka baru. “Tim Penyidik masih fokus kepada pemeriksaan saksi dan ahli, guna mencari fakta hukum serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta mengungkap peristiwa yang sebenarnya,” ujarnya.

See also  Hentikan Komersialisasi Pendidikan, Mahasiswa Geruduk Kantor Nadiem Makarim

Sebelumnya, Anggota Utama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Besli Pangaribuan menuturkan, aparat penegak hukum mesti menelusuri dugaan keterlibatan konsultan pajak dan atau konsultan keuangan dari setiap perusahaan yang berkenaan dengan mega skandal korupsi jiwasraya itu. Sebab, dikatakan Besli Pangaribuan, konsultan keuangan dan atau konsultan pajak dari setiap perusahaan yang diduga terlibat, adalah salah satu pihak yang paling mengetahui kondisi keuangan dan juga laporan-laporan keuangan kliennya.

“Dan, sebetulnya setiap konsultan keuangan atau konsultan pajak, terikat dengan sejumlah aturan, dan etika profesi. Konsultan keuangan dan atau konsultan pajak perusahaan bersangkutan, pastilah mengetahui persis seperti apa kondisi keuangan dan transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan itu. Saya kira, jika sudah berkaitan dengan pidana, ya bisa dijerat dengan pasal pidana,” tutur Besli Pangaribuan.

Dalam proses pengusutan dugaan korupsi Jiwasraya yang diperkirakan telah menimbulkan keuangan Negara hingga Rp 13,7 triliun itu, lanjutnya, penyidik di Gedung Bundar Kejaksaan Agung tampaknya tidak menjadikan konsultan keuangan dan atau konsultan pajak dari masing-masing perusahaan yang diduga terlibat, untuk diperiksa dan ditelusuri keterlibatannya. “Menurut saya, sangat penting agar penyidik menelusuri laporan dan juga transaksi keuangan yang dilakukan si konsultan keuangan dan konsultan pajak itu di perusahaan bersangkutan,” ujarnya.

See also  Gubernur Sulsel Resmikan Lima Ruas Jalan Beton di Kabupaten Wajo

Memang, lanjut Besli Pangaribuan, ada sejumlah institusi Negara dan pemerintah yang memiliki bidang tugas dan kewenangan dalam merekam transaksi keuangan, bahkan ada juga yang memiliki kewajiban menelusuri aliran uang. Seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kantor Pajak, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Akan tetapi, lanjutnya lagi, dalam banyak case yang terjadi, sering kali lembaga-lembaga itu tidak melakukannya. Bahkan, dikarenakan regulasi tertentu, institusi-institusi itu tidak diperkenankan melakukan penelusuran. Karena itu, Besli Pangaribuan juga mendorong agar DPR dan Pemerintah, memprioritaskan pembahasan dan penyusunan Undang-Undang Pelaporan Transaksi Keuangan. Sebab, faktanya, Indonesia sangat membutuhkan regulasi itu, agar bisa menjamin transaksi keuangan.

“Sekaligus juga bisa menjamin proses pengusutan transaksi keuangan yang diduga berupa hasil kejahatan atau dipergunakan dengan cara yang melanggar hukum. Undang-Undang Pelaporan Transaksi Keuangan menjadi salah satu kebutuhan mendesak di Indonesia saat ini,” ujar Besli Pangaribuan. [Jon]

Leave a Reply

Your email address will not be published.