Kebijakan Presiden Soal Sawit Belum Menyentuh Persoalan di Lapangan

Bogor, chronosdaily.com-Presiden Joko Widodo baru saja mengeluarkan sebuah kebijakan berkenaan dengan pengelolaan industri minyak sawit yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut berupa Instruksi Presiden (inpres) No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024 (RAN KSB). Inpres berisi tentang lima mandat utama yang diinstruksikan kepada dua belas penerima mandat untuk dapat dijalankan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Inda Fatinaware Direktur Eksekutif Sawit Watch mengatakan, “Berdasarkan hasil analisis kami masih banyak akar persoalan di industri sawit yang belum disentuh melalui kebijakan ini. Seperti persoalan petani sawit dan konflik agraria di perkebunan sawit. Padahal untuk mewujudkan suatu perkebunan sawit yang berkelanjutan atau lestari haruslah dapat menyelesaikan berbagai persoalan mendasar di dalamnya,” jelas Inda.

“Kami juga menyoroti berkenaan dengan definisi konflik agraria yang tertuang dalam inpres. Kami melihat bahwa Inpres ini mendefinisikan konflik agraria hanya sebatas pada persoalan tanah semata, padahal konflik di dalam perkebunan sawit memiliki berbagai macam tipologi, seperti misalnya konflik kemitraan serta konflik buruh dengan perusahaan sawit. Harusnya penyelesaian konflik tersebut juga harus terjawab melalui inpres ini, terang Inda.

See also  Pilkada Serentak 9 Desember 2020, Kapan Pemerintah Pikirkan Penderitaan Rakyat?

Inda menambahkan, “Kami juga menemukan adanya indikasi untuk mengarahkan kepada proses pemutihan terhadap kawasan hutan yang sudah menjadi perkebunan sawit karena perkebunan sawit di kawasan hutan yang dikuasai oleh perusahaan sebesar 65%, tidak disentuh oleh inpres ini.” Bila tidak ada perubahan dalam implementasi, dikhawatirkan seperti Inpres Moratorium dan Evaluasi Sawit yang tidak signifkan hasilnya. Semoga tidak demikian. Selain itu praktek pola satu manajemen yang diimplementasikan saat ini masih banyak menimbulkan permasalahan bagi petani,” jelas Inda.

Zidane, spesialis perburuhan Sawit Watch yang juga Koordinator Koalisi Buruh Sawit (KBS) menyampaikan Inpres yang dikeluarkan pemerintah sama sekali tidak menyentuh isu perburuhan. “Persoalan mendasar buruh seperti hubungan kerja, kebebasan berserikat, pengupahan, jaminan kesehatan sama sekali tidak disebutkan dalam inpres perkebunan sawit berkelanjutan ini. Koalisi Buruh Sawit sudah menyampaikan lembar fakta kondisi buruh perkebunan sawit, seharusnya lembar fakta tersebut menjadi salah satu acuan dalam melihat persoalan di perkebunan sawit,” kata Zidane.

“Kami melihat pemerintah gagal dalam melihat siapa saja stakeholder dalam industri sawit. Buruh perkebunan sawit merupakan salah satu aktor penting penggerak industri ini. Kondisi buruk buruh perkebunan sawit di Indonesia seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan upaya perbaikan tertuang dalam inpres ini, ” tambah Zidane.(ars)

See also  Refungsionalisasi Gedung Gereja dan Ibadah Minggu pada Zona Aman Covid-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *