Kamaruddin Simanjuntak SH. MH. : Pemerintah Fokus Saja Urusi Warga Negara Indonesia

Jakarta, chronosdaily.com – Pemerintah telah memutuskan untuk tidak memulangkan WNI yang pernah menjadi Foreign Terorists Fighter (FTF) atau eks-ISIS ke Tanah Air. Mahfud MD menyatakan bahwa Pemerintah tidak membuat opsi lain soal nasib WNI tersebut.

Mengutip laman Merdeka.com, Sebelumnya, Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, sebenarnya pemerintah mempunyai opsi lain untuk mengatasi hal ini. Agar mereka bisa kembali ke tanah air. “Pemerintah sebenarnya bisa menggunakan opsi lain untuk mengatasi ini, yakni bisa menggunakan UU Anti-terorisme untuk menjerat FTF dan memproses hukum di sini. Jika mereka masuk Indonesia. Dan melakukan program deradikalisasi terhadap anak-anak dan perempuan yang tidak terlibat aktif dalam FTF,” ungkap Al Araf.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan, “Sebenarnya pihak pemerintah sudah mengirim tim untuk mencoba melakukan pendataan. Namun, mereka tak mau melaporkan diri. “Udah, udah mengirim. BNPT udah ke sana, kita udah ke sana. Hanya ketemu sumber-sumber otoritas resmi aja. Di situ ada ini katanya, tapi orangnya enggak pernah menampakkan juga.”

See also  Halau Kebosanan Anak, Lurah Hadirkan Pendongeng Nasional di Zona Merah Surabaya

Dia menuturkan, data hanya diperoleh dari CIA dan ICRC atau Komite Palang Merah Internasional. “Kita ke sana cuma dapat nama-nama juga tidak langsung dengan mereka. Itu dapat dari Palang merah Internasional, CIA, cuma gitu-gitu. Mereka kan menghindar dari kita,” ungkap Mahfud. Menurut dia, selama ini tak ada pernyataan langsung bahwa mereka minta dipulangkan. Semuanya hanya berdasarkan laporan semata. Demikian kutipan Merdeka.com (12/02/20).

Kamaruddin Simanjuntak SH. MH.

Kepada Chronosdaily, praktisi hukum Kamaruddin Simanjuntak SH. MH., tegas menyebutkan bahwa mereka bukan lagi WNI. Karena mereka sudah membuang haknya dengan membentuk atau bergabung ke Negara ISIS. “Sudah bersumpah setia terhadap ISIS. Indonesia tidak mengenal warga negara ganda, pilihannya jelas dan berlaku untuk semua. Mau memilih jadi warga negara Indonesia atau warga negara mana, bebas saja menentukan. Mereka sudah memilih untuk menjadi atau bergabung ke Negara ISIS.

Kalau kemudian ISIS kalah atau gagal, bukan otomatis mereka yang sudah menyatakan bergabung di ISIS bisa serta-merta menjadi WNI kembali. “Harusnya mereka ditangkap, diadili dan dipenjarakan. Berilah mereka makan dan pekerjaan semasa dalam tahanan, berlaku bagi semua tahanan. Tidak ada yang diistimewakan.”

See also  Christmas Carol di Bundaran HI

“Dan kalau mereka sudah diputus pengadilan dan dinyatakan bersalah, kemudian mereka mengaku salah dan menjalani semua proses keputusan pengadilan, kemudian menyatakan ingin bergabung kembali ke Indonesia. Pengadilan-lah yang memutuskan kembali. Mereka bisa di naturalisasi.”

Pemerintah harus memahami, bahwa ISIS itu sudah terbentuk dan mendeklarasi sebagai negara. Kalau kemudian warga negara ISIS mau kembali jadi warga negara Indonesia, harus ikuti proses hukumnya. Semua negara akan memberlakukan sama seperti ini, jelas Kamaruddin.

Menurut pemilik firma hukum Victoria ini, kembalinya atau kepulangan 689 warga eks-ISIS tentu akan menimbulkan masalah baru dan berpeluang tumbuhnya gerakan-gerakan intoleransi dan radikalisme di Indonesia. “Saya kira pemerintah jangan fokus mengurus warga negara lain, lebih baik fokus mengurus warga negara Indonesia yang baik-baik,” pungkas Kamaruddin Simanjuntak SH. MH. [Jerimia R. Vegas]

Leave a Reply

Your email address will not be published.