Jakarta, citynews.id – Puluhan anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) melakukan protes keras terhadap pelantikan fungsionaris Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), yang dinilai sarat dengan proses transaksi jual beli jabatan.
Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jakarta (GMKI Jakarta) Donny Manurung menyampaikan, protes keras dari sejumlah pimpinan cabang GMKI terhadap hasil Kongres Ke XXXVII GMKI di Manokwari, Papua Barat, dengan terpilihnya Jefri Gultom sebagai Ketua Umum PP GMKI dan Michael Anggi sebagai Sekretaris Umum, tidak diakomodir oleh Jefri Gultom.
Bahkan, sejak semula, Tim Formatur yang menyusun struktur PP GMKI Masa Bakti 2020-2022, sudah mengalami kejanggalan dan sejumlah pelanggaran konstitusi organisasi.
Karena itu, pada Acara Prosesi Pelantikan PP GMKI Masa Bakti 2020-2022, yang digelar di Gereja HKBP Rawamangun, Jakarta Timur, pada Jumat sore (08/01/2021), dihujani protes dari sejumlah pimpinan cabang GMKI yang datang ke lokasi.
“Kami protes keras. Sebab sangat banyak sekali pelanggaran konstitusi organisasi yang dilakukan Jefri Gultom dan kawan-kawannya terhadap organisasi ini. Termasuk, adanya dugaan praktik jual beli jabatan dan posisi untuk struktur PP GMKI yang dilanggengkan Jefri Gultom,” ungkap Donny Manurung, di Jakarta, Jumat sore (08/01/2021), usai melancarkan protes pada Acara Prosesi Pelantikan PP GMKI Masa Bakti 2020-2022, yang digelar di Gereja HKBP Rawamangun, Jakarta Timur, dan sedang menuju Jalan Salemba Raya 10, Jakarta Pusat, ke kantor Pusat PP GMKI.
Protes ini tak selesai hanya di acara pelantikan. Menurut Donny Manurung, para kader GMKI yang menginginkan perubahan yang lebih baik bergerak menuju Kantor Pusat GMKI, di Komplek PGI, Jalan Salemba Raya 10, Jakarta Pusat, untuk menduduki kantor itu.
“Jefri Gultom dan kawan-kawannya tak boleh berkantor di PP GMKI. Kami akan menyegel kantor itu sekarang,” tandas Donny Manurung.
Dia mengungkapkan, dari penelusuran dan informasi yang dikumpulkannya, PP GMKI di bawah kepemimpinan Jefri Gultom sarat dengan perilaku transaksional. Perilaku seperti itu, sangat diharamkan di GMKI.
Selain itu, pelanggaran-pelanggaran organisasi yang dilakukan Jefri Gultom dkk tidak kunjung dibuka dan dijelaskan kepada seluruh Sivitas GMKI. Hal ini membuat kian berangnya sejumlah pimpinan Cabang GMKI terhadap Jefri Gultom dkk.
Seperti adanya sejumlah pengurus DPP GAMKI yang dipaksakan masuk sebagai fungsionaris PP GMKI. Juga sejumlah pengurus DPD GAMKI dari daerah, juga dipaksakan masuk menjadi fungsionaris PP GMKI.
Tidak hanya itu, seseorang yang diketahui menjadi anggota Partai Politik (Parpol), juga secara sengaja dan diam-diam tetap dimasukkan oleh Jefri Gultom dkk sebagai fungsionaris PP GMKI.
Dan yang paling menjengkelkan, serta sangat menabarak konstitusi GMKI, seseorang yang sudah dipecat keanggotaannya dari GMKI, diduga masih saja dipaksakan masuk sebagai fungsionaris PP GMKI.
“Pengurusnya Jefri Gultom yang dilantik itu diduga kuat sudah transaksional. Dan juga sudah tidak taat fatsun organisasi. Bahkan, menjadi PP GMKI kok bisa hanya berdasarkan kedekatan personal saja? Ini semakin aneh. Ini tidak boleh dibiarkan. Harus dihentikan,” tutur Donny Manurung.
Dia melanjutkan, para pimpinan cabang GMKI yang melakukan protes kepada Jefri Gultom dkk menduga, ada campur tangan dan intervensi kuat dari Sahat Martin Philip Sinurat, yakni mantan Ketua Umum PP GMKI, yang bermasalah juga.
Sahat Martin Philip Sinurat, lanjutnya, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Umum DPP GAMKI, dan membuat organisasi sekoci Rumah Milenial Indonesia (RMI) itu, turut mengintervensi Jefri Gultom untuk memasukkan orang-orang GAMKI dan Rumah Milenial Indonesia (RMI) sebagai fungsionaris PP GMKI Masa Bakti 2020-2022.
“Karena itu, mereka semua ini harus diproses secara organisatoris. Dan akan kami laporkan. Kami akan menyegel kantor PP GMKI, dan Jefri Gultom dkk tidak layak berkantor di sana,” tandas Donny Manurung. [Jon]