Iuran Naik, Pelayanan Tetap Jeblok. Jangan Sampai BPJS Kesehatan Jadi Program Gagal

chronosdaily

Jakarta, chronosdaily.com – Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan belum berbanding lurus dengan pelayanan prima bagi para peserta. Jangan sampai program dan produk BPJS Kesehatan jadi produk gagal. Hal itu terungkap dalam Diskusi Akhir Tahun Dewan Pimpinan Serikat Rakyat Indonesia (Serindo), di Sekretariat DPP Serindo, Jalan H Khair No 41, Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2019).

Pada diskusi bertema Defisit BPJS Kesehatan Bukti Kegagalan Pengelolaan itu, Ketua Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat DPP Serindo, Melva Elfrida menegaskan, pelayanan BPJS Kesehatan selama ini belum berbanding lurus dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. “Masyarakat belum mendapat pelayanan yang maksimal, tetapi kenaikan iuran dilakukan. Sebaiknya pelayanannya dulu diperbaiki sehingga masyarakat dapat lebih merasakan secara maksimal,” tutur Melva Elfrida.

Menurutnya,  saat ini pelayanan BPJS Kesehatan belum memberikan peningkatan manfaat kepada masyarakat. Sehingga penyesuaian iuran BPJS Kesehatan tepat sasaran dan manfaat yang maksimal sangat penting diwujudkan. Konsep pelayanan BPJS Kesehatan, lanjutnya, harus diubah. Karena masyarakat belum mendapat pelayanan yang berkeadilan. “Jika itu tidak terjadi, maka BPJS Kesehatan mengarah menjadi program dan produk gagal. Mesti dievaluasi,” tuturnya.

See also  Petrus Selestinus : Irasional kalau ICW Hendak Anulir Proses Seleksi Pansel Capim KPK

Melva mengingatkan, kesehatan merupakan hak warga Negara Indonesia. Karena itu, Negara berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi warganya. BPJS Kesehatar selaku operator dalam pemberian pelayanan kesehatan kuratif, selama ini selalu mengalami defisit. “Seharusnya sudah bisa dievaluasi kinerja direksi, seperti gagalnya pengumpulan iuran peserta BPJS Mandiri, minimnya sosialisasi benefit apa saja yang didapatkan oleh peserta BPJS. Itu menjadi celah terjadinya kecurangan yang dilakukan pemberi layanan kesehatan, termasuk masih banyaknya penolakan pasien di rumag-rumah sakit,” terangnya.

Lebih aneh lagi, kata dia, arah BPJS Kesehatan sepertinya gamang. Bahkan, Dewan Pengawas (Dewas) tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dalam mengawal pelayanan BPJS Kesehatan. “Sepertinya ada geng di dalam BPJS Kesehatan dan Dewas. Mereka kelompk-kelompok yang vasted interest yang mengabaikan tugas dan kewajibannya bagi warga Negara. Mau kemana sebenarnya BPJS ini? Ini harus diperjelas,” tukasnya.

Di tempat yang sama, Perwakilan BPJS Kesehatan, Fauzi mengatakan, pemerintah tidak menaikkan iuran, hanya menyesuaikan Iuran BPJS Kesehatan saja. Penyesuaian itu, lanjut Fauzi, demi optimalisasi dan kesinambungan pelayanan BPJS Kesehatan ini. “Dasar Hukum Pelaksanaan berdasarkan Peraturan Presiden, kami hanya melaksanakan regulasi dalam menjalankan perintah peraturan perundang-undangan,” ujar Fauzi.

See also  Presiden Undang Dunia untuk Berinvestasi di Ibu Kota Negara Baru yang Modern dan Ramah Lingkungan

Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, penyesuaian kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini memang seharusnya dilakukan per  2 tahun sekali. Seharusnya, katanya, tahun 2018, agenda penyesuaian iuran BPJS Kesehatan sudah direalisasikan. Namun karena memandang gejala kondisi pemerintahan yang tidak memungkinkan, sehingga penyesuaian dilakukan di tahun 2020 yang penetapan pemberlakuannya mulai tanggal 01 Januari 2020 mendatang.

Timboel juga mengatakan, ada beberapa sanksi administratif yang akan dilakukan dan bahkan sudah dilakukan terhadap masyarakat yang kurang memiliki rasa gotong royong dalam mendukung program BPJS Kesehatan ini. Salah satu sangsi Administratif yang telah dilaksanakan per Agustus 2019 lalu,  yakni setiap Warga Negara Indonesia yang telat dan menunda dalam hal kewajiban iurannya ke BPJS Kesehatan, maka segala bentuk pengurusan dokumen paspor dan visa sulit untuk diakomodir.

“Sehingga memang, apabila setiap warga negara yang akan bepergian ke luar negeri yang notabene memakai dokumen paspor dan visa, dipastikan telah menyelesaikan kewajiban iuran BPJS Kesehatannya. Untuk beberapa waktu ke depan, barangkali akan ada sanksi-sanksi administrasi lainnya yang akan diberlakukan,” ujar Timboel Siregar. Timboel menjelaskan, ada grafik yang signifikan dalam penurunan kelas BPJS dari kelas I ke kelas II, dan dari kelas II ke kelas III. Ini  dikhawatirkan akan menurunkan tingkat pelayanan kesehatan di kelas III. “Akibat penambahan peserta yang turun kelas yang tidak diikuti oleh optimalisasi pelayanan kesehatan secara komprehensif,” katanya.

See also  Gonti Manalu Terpilih Jadi Sekretaris BPP PGI

Dia berharap, Unit Layanan Pengaduan BPJS 7 x 24 jam aktif, yang tidak hanya dapat dihubungi. “Namun juga mampu hadir secara fisik dalam mengakomodir dan melayani segala keperluan pasien yang berhubungan dengan BPJS Kesehatan,” imbuhnya. Timboel Siregar menegaskan, kesadaran untuk melayani kesehatan warga harus ditingkatkan. “Perlunya kesadaran bergotong royong dalam bersama-sama menuju kehidupan yang sehat demi kemajuan bangsa dan Negara,” ujarnya. [Jon]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *