Ini Sederet Transformasi Digital Kemenkeu untuk Mengelola Keuangan Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Jakarta, chronosdaily.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Festival Transformasi 2020 virtual, Selasa, (27/10) mengatakan bahwa untuk mengelola negara sebesar Indonesia diperlukan pengelolaan keuangan negara yang handal.

“Indonesia adalah negara besar, dari Sabang hingga Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, dibutuhkan pengelolaan keuangan negara yang handal,” jelasnya pada acara yang sudah memasuki tahun kelima ini.

Transformasi digital pada Kementerian Keuangan merupakan proses jangka panjang yang difokuskan pada upaya memenuhi kebutuhan klien internal yang ekspektasinya sudah sangat berubah yaitu para pegawai Kemenkeu yang hampir 70%-nya milenial  yang sudah digital native (melek digital) serta masyarakat dan stakeholder (pemangku kebijakan) yang makin terbiasa dengan pemanfaatan teknologi.

Beberapa contoh transformasi digital internal Kemenkeu antara lain Activity-Based Workplace (ABW), Fleksible Work Place (FWS), e-Kemenkeu (office automation), Kemenkeu e-Learning Center (KLC).

Pelayanan digital Kemenkeu untuk eksternal antara lain layanan digital Kemenkeu tanpa datang fisik ke Kemenkeu. Integrasi proses bisnis penganggaran sehingga makin cepat, transparan dan reliabel. Satu layanan data Kemenkeu bertujuan membangun single source of trust (data tunggal) di Kemenkeu yang membantu proses penyusunan kebijakan yang berbasis data.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan beberapa terobosan diantaranya antara lain seperti sistem Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN) untuk pencairan belanja Kementerian/Lembaga (K/L), penganggaran, dan laporan keuangan yang dilahirkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sistem ini menjadi solusi secara online dan real time untuk mengatasi tantangan jarak hingga ke pelosok dan memperkecil resiko keuangan. Kemudian Sistem Informasi (SI) juga dibangun oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) beserta e-corporate pada sistem keuangan.

Shared service (layanan berbagi) dan government payment platform bertujuan membangun sistem pembayaran common expenses (pembayaran tagihan umum rutin) yang rutin dievaluasi. Evaluasi juga dilakukan dalam dengar pendapat pegawai Kemenkeu lewat survey dan acara Townhall yang disampaikan langsung kepada Menkeu.

Namun demikian, transformasi digital bukan hanya sekedar membangun infrastruktur teknologi dan informasi tetapi juga mengubah budaya kerja, re-skilling (meningkatkan keahlian) SDM dan re-shaping (membentuk kembali) proses bisnis, membangun mindset yang fokus pada user experience (pengguna) dan terbuka terhadap feedback (umpan balik).

“Kemenkeu akan terus melakukan inovasi dan investasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi terkini untuk meningkatkan kehandalan fungsi Kementerian Keuangan penting agar Kemenkeu menjadi institusi yang tepercaya dan handal dalam menjaga perekonomian Indonesia,” pungkasnya. [Kemenkeu]

chronosdaily

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*