Indikasi Perlemah Kinerja Pemberantasan Kejahatan ICMI Tolak Revisi UU KPK

 

Jakarta, chronosdaily.com – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menolak revisi Undang-Undang KPK. Sebab, ada indikasi kuat, revisi itu dirancang untuk memperlemah kinerja pemberantasan korupsi. Terutama dalam memberantas para penjahat berkerah.

Hal itu ditegaskan Ketua ICMI Jakarta Timur, R Fitri M, di Jakarta, Jumat (13/09/2019). Menurut dia, wacana revisi UU KPK yang digulirkan Komisi III DPR RI itu sangat terburu-buru. Dan dipaksakan oleh DPR periode sekarang agar dikebut. “Limit waktu kerja para legislator periode 2014-2019 akan berakhir. Hasil dari revisi undang-undang tersebut tidak akan maksimal. Seharusnya dibiarkan saja permasalahan ini diurus oleh para legislator terpilih masa periode 2019-2024,” tutur Fitri.

Ambisi para anggota DPR periode inilah yang menimbulkan indikasi bahwa revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK itu sarat dengan kepentingan penyelamatan bagi para penjahat kerah putih. Sejauh ini, lanjut Fitri, kinerja pemberantasan korupsi kepada para pejabat kerah putih yang dilakukan KPK, cukup bagus. Lihat saja, kata dia lagi, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sering digelar lembaga anti rasuah itu sangat efektif. Banyak pejabat kerah putih yang disikat. Seperti bupati, walikota, gubernur, menteri, anggota legislatif, kepala dinas, kepala BUMN dan lain-lainnya.

Lagi pula, lanjut Fitri, sangat mencurigakan langkah DPR yang akan berakhir masa tugasnya itu, yang sangat ngotot untuk segera melakukan revisi UU KPK. “Biarlah para legislator terpilih, yang merumuskan dan membuktikkan kinerjanya sebagai wakil rakyat,” ujarnya. Mengenai Dewan Pengawas KPK, Fitri menanggapi, itu kurang tepat. Sebab, pimpinan KPK tidak mempunyai hak-haknya sebagai pimpinan dari lembaga Negara tersebut lagi nantinya. Karena sebelum bergerak memberantas korupsi, KPK wajib berkomunikasi terlebih dahulu ke Dewan Pengawasnya. Itu akan melemahkan kinerja KPK.

Memang, perlahan, masih banyak hal yang perlu dibenahi. Akan tetapi, lembaga pertama yang seharusnya melakukan pembersihan dan pembenahan, ya salah satunya DPR. Dijelaskan Fitri, wakil rakyat yang terpilih sudah seharusnya mengikuti perubahan zaman. Apalagi, masyarakat sekarang ini sudah mencapai peradaban dan dinamika yang semakin pintar dan cerdas. Terutama dalam menyikapi tampilan-tampilan semu yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat.

Fitri berharap, pemerintahan Indonesia bebas dari korupsi. Demikian pula lembaga-lembaga lainnya. Dan seluruh masyarakat Indonesia. “Karena itu, dibutuhkan juga kesadaran semua elemen masyarakat, untuk bersama-sama, saling bergandengan tangan, memantau dan bekerja sama dengan penegak hukum memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme,” ujar Fitri. [Jon]

chronosdaily

Author: Roy Agusta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *