Imelda B Purba : Negara Harus Hadir Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Jakarta, chronosdaily.com – Kejahatan akan terus merajalela kalau didiamkan dan dibiarkan. Orang2 baik harus bantu bersuara dan tidak membiarkan/mendiamkan segala bentuk tindak kejahatan. Siapapun korbannya. Apalagi perempuan dan anak yang termasuk kelompok rentan. Demikian ungkap oleh Imelda Berwanty Purba, Direktur Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PSI (Partai Solidaritas Indonesia).

Bagi Imelda, bukan hal baru bersinggungan dengan kasus-kasus pelecehan terhadap anak dan perempuan, mulai dari konseling privasi hingga pendampingan korban sudah menjadi rutinitas tersendiri baginya. Itu sebabnya, lanjut Imelda, harus ada perspektif korban dan perspektif gender saat menangani perempuan korban. “Karena seringkali dalam proses mencari keadilan yang ditempuh perempuan adalah korban. PerempuanĀ  mengalami berulangkali menjadi korban untuk yang kesekian dan yang kesekian kalinya. Terkhusus untuk kasus-kasus kekerasan seksual”.
Harap Imelda, penyintas dan pejuang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, keterlibatan media harusnya dapat menjadi sarana untuk saling menyadarkan dan mengedukasi publik, “Tolong media juga membantu memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk menjaga dan melindungi korban termasuk kondisi psikisnya. Jangan mengekspose korban berlebihan. Sebaiknya arahkan kamera ke terduga pelaku ataupun pihak-pihak yang sedang memproses kasus ini. Sehingga media dan masyarakat bisa bersama ikut mengawal kasus ini”.

See also  Presiden Tinjau Penataan Kawasan dan Pembangunan Terminal Multifungsi di Labuan Bajo

Terkait kejadian yang dialami oleh RA yang diduga mengalami tindakan kekerasan seksual di lingkungan kerja, Imelda sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia, menyampaikan bahwa PSI concern dan mendukung upaya perempuan-perempuan korban kekerasan termasuk RA yang diduga mengalami kekerasan seksual di lingkungan kerjanya untuk mendapatkan keadilan. Baik lewat jalur litigasi maupun non litigasi. Dan sangat concern terhadap pemulihan korban. “Untuk itu PSI mengajak negara harus hadir dalam kasus-kasus seperti ini”.
Lanjut Imelda yang kerap mendampingi perempuan korban kekerasan seperti korban kekerasan KDRT dan Korban Kekerasan Seksual, “Meskipun terduga pelaku kelak dinyatakan bersalah dan dikenai pidana kurungan dan ataupun denda, tetap itu belum bisa menghadirkan rasa keadilan terhadap korban.” Karena penderitaan yang dialami korban tidak tergantikan oleh apapun. Dan proses pemulihan psikis korban dari trauma dan bullying serta hal-hal lainnya butuh waktu yang sangat panjang. Terutama untuk kasus-kasus kekerasan, “Khususnya kekerasan seksual. Untuk itu PSI pun mendorong agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual agar segera disahkan menjadi UU” tutup Imelda. [Jerimia Vegas]

See also  Konflik Sihaporas, Pemkab Simalungun Akan Segera Bentuk Tim Identifikasi Masyarakat Adat

chronosdaily

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *