Hentikan Impor Tenaga Kerja Asing

Jakarta, chronosdaily.com – Sejumlah aktivis yang menyatakan dirinya Gerakan Untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) meminta pemerintah segera menghentikan impor tenaga kerja asing (TKA). Salah seorang Jurubicara GIAD Badiul Hadi menyampaikan, beberapa waktu terakhir, kabar tersiar pemerintah mengambil kebijakan akan mendatangkan tenaga kerja asing (TKA) untuk beberapa proyek strategis nasional yang masih berlangsung. Satu diantara daerah yang akan kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) dari China di Sulawesi Tenggara.

Badiul Hadi yang merupakan Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menegaskan,  kebijakan ini dipandang sebagai kebijakan yang tidak bijak. Terlebih saat ini masyarakat sedang dihadapkan pada situasi mengahdapi pandemi Virus Corona atau Covid-19,  yang memporak-porandakan kehidupan, baik sosial maupun ekonomi. “Kami meminta kepada Pemerintah menghentikan izin rencana mendatangkan TKA. Menghentikan masuknya TAK itu sejalan dengan kebijakan penutupan masuknya WNA masuk Indonesia, sebagai wujud konsistensi komitmen pemerintah memotong rantai Covid-19. Dan memperioritaskan penanganan pengangguran dan kemiskinan dalam Negeri,” tutur Badiul Hadi, dalam keterangannya, Minggu (03/05/2020).

See also  Walaupun Malam Buta, Babinsa Tanjung Tengah Kawal Sembako Untuk Warga

Apalagi, lanjutnya, rencana mendatangkan lagi TKA dari China semata karena alasan investasi, sangat sulit diterima. Bukan saja karena hal ini berpotensi menambah kerumitan dalam pencegahan Covid-19, tapi juga memberi sinyal bahwa seolah aturan yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah berlaku tidak konsisten.

Di satu sisi, katanya, pemerintah terus menerus meminta warga untuk patuh dan sigap dalam melaksanakan aturan PSBB. Di saat yang sama pemerintah terus membuat kebijakan yang mengundang protes publik dan juga keraguan pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Saat ini, sebanyak 56 persen angkatan kerja Indonesia berada di sektor informal yang rentan kehilangan pekerjaan sebagai dampak Covid-10. Dan berpotensi menambah jumlah pengangguran terbuka sebanyak 3,5 juta hingga 8,5 juta orang dalam tahun 2020. “Melihat kondisi itu, sungguh tidak bijak jika pemerintah masih mengeluarkan izin mendatangkan tenaga kerja asing masuk Indonesia,” ujarnya.

Selain menolak impor TKA itu, Badiul Hadi juga merekomendasikan  agar Pemerintah focus pada penanganan dampak Covid-19, baik dampak Kesehatan, Sosial, utamanya dampak ekonomi. Kemudian, dia melanjutkan, dalam kondisi di mana penanganan wabah ini belum berjalan optimal, baiknya pemerintah juga tidak membebani pikiran dan perasaan masyarakat ke arah yang negatif.

See also  Kalau Komitmen Sebaiknya Presiden Jokowi Tidak Meloloskan Capim KPK yang Bermasalah

Berbagai kebijakan yang dilakukan akhir-akhir ini justru berpotensi menambah beban pikiran masyarakat. “Sebut saja tentang pembahasan RUU Omnibus Law, kebijakan pendanaan kursus kartu prakerja yang menghabiskan dana negara Rp 5,6 triliun yg beraroma rent seeking, dan sekarang kebijakan memberi izin masuknya TKA dalam kondisi Covid-19,” tandasnya. Pernyataan itu disampaikan bersama para anggota GIAD yang terdiri dari Ray Rangkuti, Kaka Suminta, Badiul Hadi, Arif  Susanto, Jeirry Sumampow, Lucius Karus, Alwan Riantobi, Arif Nur Alam, Yusfitriadi. [Jon]

Leave a Reply

Your email address will not be published.