Jakarta, chronosdaily.com – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid kerap menegaskan dan meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila dipastikan mampu menyelesaikan berbagai bentuk persoalan bangsa Indonesia yang majemuk. Yang terpenting, katanya, nilai-nilai Pancasila diserap dan diterapkan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Hal ini mengingat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup berbangsa berasal dari kristalisasi budaya nusantara. Menurutnya, “Selama ini terkesan Pancasila itu memudar di tengah masyarakat. Terkesan Pancasila dilupakan. Setiap pakar boleh berpendapat, tapi tidak boleh diganggu gugat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Kita harus selalu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan baik karena itu bisa menyelesaikan persoalan dari kemajemukan bangsa Indonesia.”

Jelang pilpres 2024 Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menduga kuat bahwa politisasi identitas masih bakal marak terjadi. Hal ini ditengarai jika memang mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap memaksa maju sebagai calon Presiden. Menurut Habib Syakur, mesin politisasi identitas di tahun 2023 ini sudah mulai dihidupkan. Para pelakunya menurut dia adalah kelompok eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan kawan-kawannya. “(Politisasi Identitas) sudah berjalan itu. Pelakunya kelompok Khilafah, kelompok eks simpatisan HTI, eks simpatisan FPI, eks simpatisan organ-organ yang menunggangi Islam yang secara radikal.” kata Habib Syakur dalam salah satu tayangan kanal Youtube baru-baru ini

Organisasi berbagai kelompok yang disampaikannya itu ditengarai mendukung pencalonan Anies Baswedan. Dan ia pun yakin bahwa Anies sangat paham dengan narasi-narasi sentimen rasial dan identitas yang dijalankan oleh para pendukungnya. “Anies itu penikmat politisasi identitas. Anies bukan pelaku, tapi Anies menikmati,” ujarnya.

chronosdaily

Laman Holopis juga menyebutkan pernyataan Habib Syakur, Indikasi mengapa Anies adalah menjadi orang yang sangat menikmati gejolak politisasi identitas, menurut Habib Syakur adalah karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak pernah bersuara keras untuk meredam narasi-narasi politik yang dianggapnya negatif itu. “Anies tidak pernah berstatemen yang sangat keras terhadap politisasi identitas, tidak pernah menentang. Tapi secara terselubung Anies menerima, dan indikasi ini juga terjadi di daerah-daerah, di partai-partai daerah, wilayah,” tuturnya.

Jika memang Anies Baswedan mau meredam gejolak politisasi identitas yang sangat rawan memicu polarisasi masyarakat karena urusan perbedaan pilihan politik itu, maka seharusnya Anies terus mengingatkan para pendukungnya agar menyudahi polarisasi itu. “Sayangnya kan Anies tidak melakukan itu. Jelas tidak berlebihan kalau kita menduga kuat Anies menikmati dan bahkan ikut memupuk polarisasi itu,” pungkasnya.