Forum Human Capital Indonesia Anti Terhadap Penyadang Disabilitas

Jakarta, chronosdaily.com – Pegiat Advokasi Penyandang Disabilitas dari Disable Resistance, Ari Siringo-ringo menuturkan, dari puluhan penyandang disabilitas yang mencoba peruntungan dengan melamar serta mengikuti proses rekrutmen penerimaan pegawai BUMN, mengalami ulah yang sangat diskriminatif. Diskriminasi itu dilakukan Forum Human Capital Indonesia (FHCI). Puluhan penyandang disabilitas itu menjadi sample betapa sindikasi rekrutmen pegawai BUMN, sangat anti terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

“Faktanya, kami mendapatkan laporan dari para penyandang disabilitas yang mengikuti proses rekrutmen pegawai BUMN oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI), banyak yang mengalami diskriminasi dalam proses seleksi. Seperti, mengalami penolakan secara langsung oleh perusahaan BUMN yang dituju,” tutur Ari Sirinjgo-ringo.

Tidak sedikit juga yang ditolak dengan alasan tidak sesuai dengan disabilitas yang dibutuhkan oleh perusahaan yang dituju. Yang lainnya, ditolak dengan alasan standar kesehatan disabilitas. “Maupun alasan tidak adanya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam proses rekruitmen maupun ujian,” ungkap Ari.

Dia menjelaskan, dari 6.000 orang peserta pelamar dari penyandang disabilitas yang dikonfirmasi, hanya puluhan orang yang berani melaporkan kasus-kasus diskriminasi yang mereka alami. “Sangat banyak yang jadi takut, tidak berani dan malah diam saja,” katanya.

Atas temuan itu, lanjut Ari, pihaknya juga sudah mendatangi FHCI, untuk memastikan penyelewengan proses rekrutmen yang terjadi. Selain  untuk mengkonfrontir temuan, Ari mengatakan, mereka melakukan konfirmasi secara terbuka dengan pihak-pihak FHCI. Hasilnya, tidak direspon sebagaimana mestinya.

“Praktik diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang pada pelaksanaan seleksi bersama pegawai BUMN ini telah menjadi bagian advokasi kami. Kami juga telah menyampaikan Forum Human Capital Indonesia selaku penyelenggara seleksi,” ujarnya. Dia mengatakan, pihak FHCI maupun pihak BUMN tidak bisa memberi jawaban atas penyebab diskriminasi tersebut. “Dan kami juga melihat tidak adanya transparansi atas proses rekrutmen. Proses rekrutmen sangat rawan disalahgunakan oleh pihak penyelenggara maupun oleh perusahaan-perusahaan BUMN yang dituju,” ujarnya.JON

Bisa Berkeliaran, Berarti Ada Yang Memelihara

Roni Rolas dari Ikatan Masyarakat Peduli Hukum (IMPH) mengungkapkan, selama ini Forum Human Capital Indonesia (FHCI) seperti dilindungi dan dipeliraha oleh oknum penguasa tertentu di BUMN. Soalnya, dari penelusurannya ke kantor FHCI, kelompok itu berkantor di Kantor Kementerian BUMN, di Gedung BUMN lantai 5, di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Gambir, RT 11 RW 02, Jakarta Pusat.

“Mereka lama berkantor di Gedung BUMN. Baru-baru baru ini aja mereka pindah dari Gedung BUMN itu, “ ungkap Roni Rolas. Saat ini, dikatakan dia, Forum Human Capital Indonesia (FHCI) itu pindah kantor ke Gedung BRI Tower, Lantai 9, di Jalan Jenderal Sudirman, RT 14 RW01, bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Roni merinci, beberapa tindakan diskriminasi dan penolakan terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan FHCI, yang ada di tangannya, dan perlu pertanggung jawaban serius dari Kemenpan RB, Kementerian BUMN, terutama pertanggungjawaban FHCI sebagai lembaga bayangan yang berkuasa melakukan rekrutmen pegawai BUMN. “Paling tidak, ada tujuh jenis yang harus segera dipertanggungjawabkan,” ujar Roni.

Pertama, pertanggungjawaban FHCI kepada para penyandang disabilitas yang dinyatakan gugur oleh perusahan BUMN bernama PT Asahan Alumunium (Inalum). Sebab, peserta yang merupakan penyandang disabilitas dinyatakan gagal ketika hendak mengikuti tahapan kedua proses seleksi. “Di tahapan pertama sudah dinyatakan lolos, kok baru saja memasuki tahapan keduua, belum melakukan tahapan kedua, sudah langsung ditolak dan dinyatakan gagal,” jelasnya.

Yang kedua, pertanggungjawaban terhadap penyandang disabilitas yang mengikuti poroses seleksi di Perusahaan BUMN bernama PT Bank Tabungan Negara (BTN). “PT BTN menolak penyandang disabilitas yang telah lulus seleksi. Alasannya, PT tersebut belum membuka lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Namun faktanya, PT BTN termasuk salah satu perusahaan yang masuk daftar lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas,” ungkap Roni.

Ketiga, ada pelamar yang merupakan penyandang disabilitas, dinyatakan tidak lulus interview, lewat pemberitahuan email atau surat elektronik. “Namun, si pelamar ini telah melewati seleksi tahapan interview, dan lanjut ke seleksi psikotest di Perusahaan Perhutani,” jelasnya.

Keempat, para penyandang disabilitas yang lulus dijadikan pegawai kontrak. Padahal, seharusnya hak mereka adalah sebagai pegawai tetap, sesuai dengan jenis pekerjaan yang telah mereka pilih.

Kelima, banyak penyandang disabilitas mengalami diskriminasi atas jenis disabilitas yang mereka miliki. Seperti, ada penyandang disabilitas netra (mata) tidak masuk kualifikasi karena yang diminta perusahaan BUMN tersebut adalah netra yang buta sebelah.

Keenam, sebagian besar penyandang disabilitas yang melamar tidak mendapatkan informasi secara transparan terkait hasil ujian seleksi.

Ketujuh, sampai saat ini tidak ada bentuk pertanggung jawaban dari penyelenggara, seprti FHCI, maupundari BUMN dalam penyelesaian permasalahan diskriminasi dan penolakan yang dialami puluhan penyandang disabilitas pada seleksi pegawai BUMN. “Dan praktik-praktik itu masih terus berlangsung diproses seleksi pegawai BUMN yang sebagian sedang melakukan rekrutmen saat ini,” ujar Roni. [Jon]

 

Author: Roy Agusta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *